Jakarta, Aktual.co — Perseteruan yang berlarut-larut antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan kalangan DPRD jangan sampai menghambat layanan kesehatan di ibukota karena terlambatnya pengesahan APBD tahun 2015.

“Saya melihat pertikaian antara Gubernur Ahok dan para anggota DPRD yang berujung belum turunya APBD 2015 harus segera dihentikan. Terlambatnya APBD 2015 membuat tunjangan pegawai Pemda dan berbagai proyek pembangunan khususnya bidang kesehatan menjadi tertunda,” kata Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia DKI Jakarta (Papdi Jaya) Ari Fahrial Syam dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (3/3).

Menurut Ari Fahrial Syam, sebagai seorang praktisi klinis di Jakarta, dirinya merasakan bahwa kondisi perseteruan yang terus berlarut itu sungguh berbahaya bagi pembangunan ibukota.

Ari berpendapat, apa yang sedang terjadi saat ini membuat pembangunan Jakarta menjadi “terhenti” karena belum turunnya dana APBD 2015.

Ia mengingatkan bahwa peran DKI Jakarta dalam menyukseskan Sasaran Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDG’s) juga belum terlalu baik.

Angka kematian bayi di DKI Jakarta masih cukup tinggi yakni 22 per 1.000 kelahiran hidup serta angka kematian anak balita provinsi DKI Jakarta yaitu 31 kematian bayi per 1.000 kelahiran menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SKDI) 2012.

Selain itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Provinsi DKI Jakarta masih menduduki tempat tertinggi di antara provinsi lain di Indonesia yaitu 32,782 kasus berkontribusi 20 persen dari jumlah kasus HIV di Indonesia. Untuk penyakit TBC sendiri DKI Jakarta masih menempati 5 besar.

“Angka-angka statistik ini tidak akan membaik jika tidak ada dana APBD. Tidak adanya dana pembangunan dalam beberapa bulan terakhir ini jelas akan membuat status kesehatan DKI Jakarta menjadi buruk dan terus terpuruk dan ujung-ujungnya masyarakat khususnya masyarakat miskin terus menderita,” ujarnya.

Ari menegaskan, semestinya para penentu kebijakan di wilayah DKI Jakarta itu malu kepada kader kesehatan yang terus bekerja tanpa pamrih membantu melayani kegiatan posyandu dan membantu memberikan imunisasi.

Selain itu, penentu kebijakan juga semestinya malu kepada para jumantik yang terus mencari jentik nyamuk walaupun uang transpor yang seharusnya menjadi hak mereka belum mereka terima.

“Saya salut kepada para petugas kesehatan di puskesmas dan RSUD yang terus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat walaupun tunjangan kinerja daerah dan tunjangan fungsional belum dibayarkan. Mereka tetap melaksanakan imunisasi, baik ke Posyandu maupun ke sekolah-sekolah melalui UKS walaupun dengan uang transpor dari kantung sendiri,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI dalam ‘drama’ APBD DKI 2015 terus memanas.
Ahok sepertinya benar-benar ingin ‘memblejeti’ para anggota DPRD DKI. Gandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ahok mengatakan akan telusuri aliran anggaran ‘siluman’ yang ditudingnya dilakukan oknum anggota dewan.
“Saya kira harus dibawa ke hukum supaya ini terbuka termasuk PPATK kami udah minta melihat aliran dana (anggota dewan),” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (3/3).
Tak hanya itu, Ahok juga berencana meminta Dirjen Pajak memeriksa setoran pajak anggota dewan.
“Mungkin semua anggota DPRD diperiksa pajaknya berapa. Sama ngga dengan gaya hidupnya? Kan ada anggota dewan yang naik ‘Range Rover’, ‘Mercedez’, ‘Lambhorgini‎’, punya jam tangan ‘Richard Mille’. Mereka memang bayar pajak berapa? Duitnya seperti apa?” ujar dia. 
Kalau Dirjen Pajak bisa meneliti aliran dana mencurigakan dari para anggota dewan, ujar Ahok, nantinya bisa ketahuan jika ada tindak pidana pencucian uang (TPPU) dikombinasikan dengan temuan PPATK. 
“Jadi kelihatan itu uangnya dari mana, bayar pajak berapa? Jadi sekarang DPRD juga harus melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara). Jadi ini menarik,” ujar Ahok.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jajaran Kepolisian Daerah Metro Jaya siap untuk mengusut kasus pengadaan UPS yang saat ini tengah menjadi pertikaian antara DPRD DKI dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Martinus Sitompul kepada wartawan, Selasa (3/3).
“Karena ada permintaan untuk menyelidiki pengadaan UPS, jelas kami siap akan melakukan pengusutan,” ujarnya.
Nantinya dalam proses penyelidikan, kata Martinus pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, barang, lokasi serta orang. 
Namun saat ditanya mengenai siapa yang mengajukan laporan tersebut, Martinus enggan memberikan komentar lebih mendalam.
“Yang jelas pihak yang ingin mengusut kasus ini ada lebih satu,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Kasat Reskrim Polres Bandara Soetta Kompol Azhari Kurniawan mengatakan keempat pelaku bius yang berhasil ditangkap oleh pihaknya dalam menjalan aksinya menggunakan modus berpura-pura mengajak korbannya untuk pulang bersama.
“Modus para tersangka ini berpura-pura dari luar negeri mengajak pulang bareng dengan korban,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/3).
Dikatakan Azhari bahwa para pelaku usai mempreteli barang-barang milik korban hasil jerih payah dari luar negeri, pelaku juga membuang korban di dipinggir jalan di Purwokerto dan Bekasi. 
“Tetapi ditengah jalan korbannya dibius dan hartanya dirampas,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid