Surabaya, Aktual.co — Sat Narkoba Polrestabes Surabaya berhasil menangkap seorang bandar narkoba, dengan barang bukti sabu-sabu seberat 8,5 Kg.
Dari pengungkapan tersebut, selain menangkap seorang bandar,  polisi juga menangkap pemakai sekaligus seorang kurir.
Kapolda Jatim, Irjen Pol Anas Yusuf, mengatakan kejadian bermula dari penangkapan pemakai dan kurir di depan Toko Mas Mahkota Jalan Pogot Surabaya. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 2 gram sabu.
Kemudian dilanjutkan pengembangan, akhirnya polisi menangkap bandar di daerah gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari rumah tersebut polisi menemukan barang bukti 8,5 kg sabu, senilai 8 miliar rupiah dalam kotak sepatu.
Dari pengakuan bandar berinisial BD tersebut, polisi kini memburu pemasoknya yang sekarang masih dalam pengerajaran.
“Dalam penyidikan polisi, BD mengaku sudah kali mendapat kiriman sabu-sabu tersebut, diantaranya bulan Januari dengan 3,5 Kg, bulan februari seberat 7,9 kg dan pada awal maret sebesar 7,9 kg.” Ujar Irjen pol Anas Yusuf, (13/1).
Dengan demikian berarti, diluar 8 kg sabu yang disita, BD sudah mengedarkan sekitar 20 kg sabu di Surabaya.BD sendiri selain bandar di Surabaya, dia juga terkdang menjadi  kurir dari pemasok atau bandar besar  yang kini masih DPO.
Dari catatan polisi, BD merupakan seorang residivis, dia baru saja keluar dari tahanan polrestabes Surabaya dengan kasus yang sama.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Medan, Aktual.co — Dukungan Mendagri Tjahjo Kumolo terhadap E-Budgeting Ahok dinilai oleh pengamat Sosial Politik Universitas Sumatera Utara, Agus Suriadi sebagai tanda bahwa pemerintah dalam hal ini Mendagri telah kehilangan akal sehat.
“Itulah persoalannya.Karena pencitraan dan arah opini publik sudah berpihak ke Ahok maka pemerintah kehilangan akal sehat dengan mengabaikan aturan yang dibuatnya,” tandas Agus kepada Aktual.co, Jumat (13/3) malam.
Menurut Agus, persetujuan atau dukungan Mendagri tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan preseden buruk ke berbagai daerah di Indonesia.
“Ini menjadi preseden buruk bagi daerah lain dan bisa menjadi efek domino,” katanya.
Sebelumnya, Agus mengatakan, secara prinsip tidak ada perbedaan antara E-Budgeting dengan mekanisme yang selama ini diatur oleh Undang-Undang. E-Budgeting menurutnya hanya lebih simple dan mudah di akses. Begitupun, Agus menegaskan bahwa dalam penyusunan anggaran, peran DPRD tidak boleh ditiadakan.
“Hanya saja apapun bentuknya anggaran itu memang harus melalui mekanisme DPRD sejak mulai KUA PPAS sampai pengesahan,” kata Agus.
Dalam penyusunan anggaran, lanjut Agus, eksekutif memang memiliki peran yang lebih besar. Dimana Eksekutif yang mengajukan anggaran, sementara DPRD berfungsi membahasnya sesuai mekanisme Undang-Undang.
Dalam penyusunan anggaran, sambung Agus, memang sering terjadi negosiasi antara Banggar dan TAPD. Terkait kisruh APBD yang terjadi di DKI, Agus pun mengatakan hal tersebut sebenarnya murni kesalahan kedua lembaga eksekutif dan legislatif.
“Jadi apapun hasil dari APBD yang sekarang di DKI murni kesalahan kedua lembaga tersebut yang tidak memahami peran dan fungsi masing-masing,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —Tim Sembilan menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan kasus Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW).
Demikian disampaikan anggota Tim Sembilan, Imam Prasodjo bahwa agenda utama yang dibahas ketika bertemu dengan pimpinan KPK adalah terkait kelanjutan kasus hukum dua komisioner nonaktif itu.
“Iya itu tadi (pertemuan dengan pimpinan KPK) bahwa upaya-upaya untuk misalnya menghentikan proses itu semuanya dibahas. Iya nggak hanya penundaan, kalau bisa dihentikan. Tapi kan caranya bagaimana supaya jangan sampe orang hanya prosedurnya,” papar Imam di gedung KPK, Jumat (13/3).
Menurut Tim Sembilan, lanjut Imam, yang sekarang harus diperhatikan oleh KPK adalah bagaiman penanganan kasus AS dan BW. Dia menegaskan, bahwa jangan sampai perkara tersebut melebar dari konteks hukum.
Imam juga mengatakan, KPK juga jangan sampai terlihat arogan dan menganggap lembaganya yang paling benar. Lembaga antirasuah itu harus menjaga komunikasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan.
“Tapi yang sekarang fokusnya kita inginkan seberapa jauh proses pentersangkaan tidak melebar. Yang sudah, jangan dilanjutkan. Komunikasi politiknya, komunikasi antarlembaganya seprti apa. Ini kan banyak sekali kait mengait hal satu dengan yang lain. Kami berusaha memahami perspektif,” harapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby