Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi V DPR RI Fauzi Amro mengatakan Kemenhub hanya basa-basi berikan sanksi yang diberikan kepada Lion Air.
Alasannya, pihak kemenhub hanya membekukan rute baru Lion Air dan rute yang tidak dipakai oleh maskapai berlogo Singa ini.
“Harusnya kemenhun berikan efek jera, bukan ada kesepakatan di balik sanksi ini,” ucap dia kepada Aktual.co, Selasa (3/3).
Menurutnya, sanksi basa-basi ini sudah menjadi kebudayaan di kemenhub. Hrausnya, dalam kasus Lion Air ini seluruh ijin penerbangan dibekukan sementara selama sebulan untuk dievaluasi secara massif.
“Sebulan itu waktu yang paling cepat dan kemenhub investigasi massif,” demikian Fauzi.
Seperti diberitakan, kesembilan rute Lion Air yang dibekukan memang rute yang tidak dilalui. 
Direktur Operasional Lion Air, Kapten Daniel Putut mengungkapkan bahwa ke depan Lion Air akan mengajukan permohonan kembali bila slot tersebut akan digunakan kembali.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan tetap mengusut laporan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal dana siluman di APBD DKI senilai lebih dari Rp 12 triliun.
Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan KPK Johan Budi SP membantah laporan tersebut pun telah dilimpahkan ke kejaksaan. 
“Tidak ada yang ngomong dilimpahkan ke kejaksaan. Gimana mau melimpahkan, dokumen saja baru ditelaah,” kata Johan Budi saat dikonfirmasi, Selasa (3/3).
Saat ini, sambung Johan, laporan itu masih berada di bagian pengaduan masyarakat dan tengah ditelaah ada tidaknya indikasi tindak pidana korupsi seperti yang dilaporkan oleh Ahok itu.
Johan mengatakan, jika ada indikasi tindak pidana, selanjutnya KPK akan melakukan pengumpulan data. Setelah itu, baru akan dilakukan penyelidikan.
“Kemarin itu yang nemuin Ahok juga banyak, ada lima pimpinan. Pak Ruki, Pak Anto, Pak Pandu dan Deputi PIPM (Pengawasan Internal Pengaduan Masyarakat),” tegas Johan.
Ahok sebelumnya memberikan pernyataan yang mengagetkan bahwa laporannya akan dilimpahkan ke kejaksaan. Namun, tak diketahui Ahok dapat ‘bisikan’ dari mana soal pelimpahan itu. Untuk diketahui, di KPK berkas pelaporan tak bisa dilimpahkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatasnamakan diri Wadah Pegawai KPK melakukan unjuk rasa di depan kantor lembaga tersebut, Selasa (3/3).
Aksi unjuk rasa itupun disaksikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki dan pimpinan lainnya.
Atas aksi yang dilakukan para pegawai itu, Ruki mengaku merasa terharu sekaligus senang karena pegawainya mempunyai sikap kritis terhadap putusan yang telah diambil pimpinan, KPK yang melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung.
“Saya senang, saya terharu. Karena mereka jadi begini adalah bentukan kami jilid I. Saya adalah bagian dari mereka. Karena itu, dengan senang hati saya dengarkan, saya simak dan tandatangani,” ujar Ruki.
Meski begitu Ruki berpandangan jika memang para pegawai merasa kepemimpinannya dianggap malah menjadikan lembaga antirasuah itu melemah, maka dia siap untuk turun dari jabatannya.
“Saya harus katakan, yang mengangkat saya pak Presiden. Saya kembalikan ke Presiden. Kalau Presiden kemudian menilai bahwa saya tidak firm, oh dengan senang hati (dicopot jabatannya Plt Ketua KPK). Toh saya juga tidak cari kerja,” tegasnya.
Seperti diwartakan sebelumnya, puluhan pegawai yang tergabung ke dalam Wadah Pegawai KPK hari ini menggelar aksi sebagai bentuk pernyataan sikap menolak beberapa keputusan komisioner KPK terkait kasus Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan (BG).
Mereka menolak putusan pimpinan KPK yang melimpahlan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung. WP KPK juga meminta komisioner KPK mengajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK) atas putusan praperadilan BG.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Denpasar, Aktual.co — Saat ini, keberadaan partai politik di Indonesia semakin berjarak dengan masyarakat, bahkan masyarakat melihat secara sketpis keberadaan parpol tersebut. Di sisi lain, banyak generasi muda yang menafikan mengenai partai politik. Untuk itu, MPP berupaya untuk memberikan saran konstruktif dan terobosan positif yang bisa dilakukan dan dijalankan oleh  DPP PAN lima tahun kedepan.
“MPP berupaya memberikan pertimbangan terbaik bagi DPP untuk dijalankan. Sehingga tidak ada anggapan yang menilai bahwa ada dualisme. Matahari itu hanya satu, tidak ada matahari kembar,”
Berkaitan dengan koalisi apakah tetap berada di Koalisi Merah Putih atau bergeser masuk dalam pusaran Koalisi Indonesia Hebat, Sutrisno mengatakan, MPP akan membangun dialog untuk mengkaji sebelum mengambil keputusan strategis. Pasalnya politik itu dinamis, untuk itu akan mengikuti perkembangan politik yang ada dalam panggung politik nasional.
“Yang perlu saya tegaskan sesuai dengan pidato Ketua Umum dalam pembukaan Kongres bahwa PAN akan berada dalam posisi yang terhormat dan senantiasa akan mengkritisi kebijakan pemerintah yang kontradiktif dengan masyarakat. Namun, bilamana ada program yang pro rakyat PAN akan mendukung,”paparnya.

Artikel ini ditulis oleh: