Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan terorisme masih akan menjadi ancaman tidak hanya di Indonesia tetapi juga negara-negara lain di dunia.
“Saya kira tidak hanya Indonesia tapi juga negara lain, semua menghadapi mazhab yang sama terkait terorisme terutama Islamic State of Iraq and Syria (ISIS),” kata Presiden Jokowi ketika memberi pengarahan kepada peserta Rapimnas TNI-Polri di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Jakarta, Selasa (3/3).
Presiden menyebutkan adanya tantangan yang harus dihadapi Indonesia ke depan.
“Kita juga mempunyai program yang menjadi kewajiban kita bersama untuk menyelesaikan dan memperbaikinya,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan unjuk rasa di depan kantor lembaga tersebut, untuk menolak pelimpahan kasus Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung.
Menanggapi hal tersebut Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengecam aksi yang dilakukan para pegawai KPK itu. 
“Tidak boleh tolak menolak. Ikuti prosedur institusi. Semua ada prosedur hukumnya. Semua saling menghormati tugasnya masing masing dan diikuti kesepakatan para pimpinan dan tak boleh pembangkangan,” kata Yuddy usai menghadiri Rapim TNI-Polri di PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/3).
Yuddy pun mengaku tak segan memberikan sanksi terhadap pegawai KPK yang membangkang tersebut. Menurut dia sanksi awal berupa teguran bisa dilakukan. “Ancaman saya berikan peringatan agar bekerja dengan baik,” katanya.
Sebelumnya, pelimpahan kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kejaksaan Agung, menimbulkan gejolak di internal lembaga antirasuah tersebut. Para pegawai yang tergabung dalam Wadah Pegawai KPK melakukan unjuk rasa menolak keputusan pimpinan KPK itu.
Ratusan pegawai KPK melakukan aksi penolakan di depan lobi kantor KPK, Selasa (3/3). Nampak Pelaksana tugas Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki termenung di antara massa aksi melihat ketidakpuasan bawahannya.
Aksi pegawai KPK itu dipastikan membuat tugas-tugas pemberantasan korupsi terhambat. Mereka melakukan aksi mulai sekitar pukul 09.30 WIB.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan perkara dugaan gratifikasi Komjen Pol Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Pelimpahan itu lantaran KPK tak berhak mengusut kasus yang menjerat Kalemdikpol Polri tersebut.
Menurut Ketua Umum Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) Markoni Koto, pelimpahan penanganan kasus Komjen Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung sudah tepat.
“Mengingat, salah satu alasan putusan pengadilan menerima praperadilan BG adalah ketiadaan wewenang KPK untuk menangani kasus BG,” kata Koto dalam siaran pers yang diterima Aktual.co, Selasa (3/3).
Jika lembaga superbody itu memaksakan diri untuk menangani kasus tersebut, kata Koto, KPK akan melabrak keputusan pengadilan. “Kalau sudah dianggap tidak berwenang, masak mau dilanjutkan?”
Selain itu, dia menambahkan dengan dilimpahkannya kasus BG ke penegak hukum lainnya, maka putuslah mata rantai masalah yang kini selalu dihubung-hubungkan sebagai penyebab konflik antar dua lembaga tersebut. “Selama ini, isunya kan selalu dibilang saling balas dendam, nah isu akan hilang jika KPK limpahkan kasus ini.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu