Jakarta, Aktual.co — Pemerintah menaikkan harga premium pada 1 Maret 2015 lalu mendapat dukungan dari DPR. Tak lazim memang politisi senayan yang biasa galak, kini justru tidak mempermasalahkan harga BBM dinaikkan. 
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya W. Yudha mengatakan jika pemerintah dan DPR sepakat penyesuaian harga BBM itu paling tidak satu bulan sekali.
“Pemerintah mengusulkan penyesuaian harga tersebut per dua minggu. Tapi DPR menganggap tempo itu terlalu cepat. Kita menyepakatinya tiap bulan. Jadi tidak sewaktu-waktu tiba-tiba naik,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII Dito Ganinduto juga ikut membela. Menurutnya, penyesuaian itu pasti bisa dipahami masyarakat. “Nggak (bingung) lah. Itu kan hanya sebulan sekali,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Per 1 Maret kemarin, harga BBM mengalami penyesuaian. Untuk premium naik Rp 200 dari Rp 6.600 menjadi Rp 6.800. Khusus untuk wilayah Jawa dan Bali harganya lebih mahal Rp 100, yaitu Rp 6.900 per liter. Harga pertamax juga mengalami kenaikan Rp 200 menjadi Rp 8.250 per liter. Sedangkan untuk solar dan minyak tahan harganya tetap, masing-masing Rp 6.400 dan Rp 2.500 per liter. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Keuntungan dari penjualan BBM yang dihimpun di Pertamina rawan dengan korupsi dan juga digunakan untuk operasi politik rezim Jokowi.
Hal itu disampaikan Ketua DPP Gerindra Arief Poyuono dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (2/3).
“Dari pengambilan keuntungan jual BBM juga mengambarkan bahwa Tim Ekonomi Jokowi tidak mampu lagi untuk mencari pendapatan dari sisi fiskal bukan pajak yang diambil dari masyarakat yang akan berakibat tingginya angka inflasi yang akan menambah angka   kemiskinan di Indonesia,” jelasnya.
Seharusnya, sambungnya, dengan keuntungan Rp 54,2 trilyun dari Jual BBM Pemerintah Jokowi tidak perlu menambah hutang sebesar Rp 50 trilyun selama 5 tahun dari bank dunia  Untuk menutupi kekurangan pembangunan infrastrutur yang dianggarkan sebesar Rp 290 trilyun .
“Berhutang 50 trilyun ke bank dunia dipastikan ada dugaan kepentingan anak buah Jokowi untuk mendapatkan fee broker dan fee proyek infrastruktur Untuk mendapatkan hutang ke bank dunia yang Bukan rahasia umum lagi,” sergah Arief.
“Dari semua ini patut kita pertanyakan dimana Trisakti Dan Nawacita Jokowi yang katanya pro pada rakyat miskin Wong rakyat diperas kok dari Jual BBM dan Kenaikan harga Beras kok Jadi rakyat jangan mau ketipu ya,” lanjutnya.
Karena itu, kata Arief lagi, DPR harus memanggil semua Menteri terkait Untuk diminta keterangannya terkait mengambil untung dari jual BBM dan tingginya harga Beras.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (Bareskrim Polri), Senin (2/3) menjadwalkan pemeriksaan terhadap artis Syahrini. Pemanggilan itu terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen dengan tersangka Abraham Samad (AS) dan Feriyani Lim.
“Kami perlu keterangan dari Syahrini sebagai petunjuk apa dia mengetahui hubungan antara Feriyani Lim dengan AS. Sebabnya, sebagaimana telah beredar luas, Feriyani dan Syahrini saling mengenal dan ada foto-fotonya. Kita akan cari tahu apa yang mungkin dia ketahui tentang AS,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie di Mabes Polri.
Ronny mengatakan, penyidik Bareskrim Polri terus melakukan pengumpulan bukti petunjuk dan alat bukti sebanyak-banyaknya karena hingga saat ini AS membantah mengenal Feriyani dan apalagi membantu gadis muda itu memiliki Kartu Keluarga (KK), KTP, dan paspor asli tapi palsu.
“Terkait mengapa Syahrini diperiksa di Bareskrim, itu karena dia juga akan dimintai keterangan soal AS dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang semasa dia menjabat ketua KPK. Detailnya tapi saya belum tahu,” kata Ronny.
Syahrini dipanggil sebagai saksi dalam perkara yang tengah ditangani Bareskrim dan Polda Sulselbar itu. Dia berjanji akan datang bersama pengacaranya Hotman Paris. Namun hingga pukul 09.00 WIB, pelantun lagu “Sesuatu” itu belum hadir.
Dalam kasus penyalahgunaan wewenang, AS dijerat Pasal 36 Ayat (1) junto Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yaitu larangan mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Kasus yang dipermasalahkan penyidik adalah pertemuan AS dengan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dalam pertemuan antara AS dengan Hasto termasuk didalamnya terjadi penjajagan soal AS jadi calon wakil presiden (cawapres) Jokowi itu terjadi sebanyak enam kali antara Maret hingga April 2014.
Menurut Hasto, dalam pertemuan itu AS mengatakan soal ringannya hukuman Emir Moeis lantaran bantuannya. Emir adalah petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. 
Dia dipidana tiga tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan. Emir dinilai majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terbukti menerima hadiah US$ 357.000 dari Alstom Power Inc AS dan Marubeni Inc Jepang terkait proyek PLTU Tarahan, Lampung, pada 2004.
Tindakan Emir, menurut hakim, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya Emir dituntut 4,5 tahun.
Emir juga sudah diperiksa oleh polisi. Dia mengakui ada perubahan pengenaan pasal untuknya dari Pasal 12 ke Pasal 11 dan dari tuntutan 20 tahun menjadi hanya 4,5 tahun dan akhirnya divonis tiga tahun bui.
Tapi dia mengaku tidak tahu jika itu ada hubungannya antara pertemuan Hasto dengan AS. AS pun telah membantah terlibat kedua kasus dimaksud.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Posisi PAN tetap berada dalam jalur luar pemerintahan atau oposisi, meskipun presiden Joko Widodo menawarkan jabatan menteri kepada kader PAN.
Demikian disampaikan Ketua Umum PAN terpilih Zulkifli Hasan di Nusa Dua, Bali, Senin (2/3).
“Sikap kita jelas, berada di luar pemerintahan lebih terhormat,” ucapnya.
Tetapi, jika kebijakan pemerintah Jokowi pro rakyat maka PAN akan mendukungnya, namun sebalik kebijakan pemerintah tidak mementingkan kepentingan rakyat maka partainya bakal berada di garda depan untuk mengkritiknya. 
“PAN akan mengkritik jika kebijakannya tak pro rakyat,” demikian Zulkifli.

Artikel ini ditulis oleh: