2 Januari 2026
Beranda blog Halaman 38083

Dikeluhkan, Pengguna ‘Trawl’ Masih Marak di Aceh

Banda Aceh, Aktual.co — Boat yang menggunakan pukat trawl (harimau) kembali marak beroperasi di sejumlah perairan di Aceh Utara sejak sebulan terakhir. 
Kondisi ini menyebabkan nelayan yang menggunakan boat atau perahu untuk menangkap ikan di laut terganggu. Akibatnya, hasil tangkapakan ikan nelayan tradisional semakin sedikit.
Berdasarkan data Aktual.co, pada 26 Desember 2013, nelayan Kecamatan Seunuddon pernah membakar pukat Trawl di perairan Desa Ulee Rubek Timu kecamatan setempat, karena pihak pengguna pukat Trawl tidak mematuhi perjanjian dengan nelayan di kawasan itu. 
Berikutnya pada 2 Juli 2014, nelayan di kawasan itu juga pernah menangkap dua pukat trawl di perairan Desa Bantayan kecamatan setempat.
“Mereka biasanya beroperasi mulai pukul 23.00-04.00 WIB dini hari, mulai dari Perairan Tanah Jambo Aye dan Seunuddon serta ke kawasan lain. Informasi saya terima boat itu berasal dari wilayah Aceh Timur,” ujar Hasbi nelayan asal Desa Rubek Barat kecamatn Seunuddon, kepada Aktual.co, Minggu (1/3).
Ditambahkan, jarak mereka beroperasi 2-3 mil dari pinggir pantai, artinya itu wilayah para nelayan yang menggunakan boat dan perahu untuk menangkap ikan, karena itu kehadiran mereka sangat meresahkan nelayan. Apalagi sebelumnya sudah pernah ada kejadian jaring nelayan rusak akibat pukat tersebut.
“Boat itu sudah pernah berhenti beroperasi setelah ada kejadian pembakaran satu unit boat pukat harimau dan penangkapan dua boat lain. Karena itu kita berharap pihak terkait bisa mengatasi persoalan tersebut, sebab bukan hanya mengganggu nelayan tapi juga bisa menyebabkan bibit ikan langka,” katanya.
Pihaknya berharap agar Polairud Polda Aceh dan TNI AL menangkap nelayan dengan pukat trawl tersebut, sehingga tangkapan nelayan bisa lebih banyak dan ketersediaan ikan terjamin di perairan Aceh.

Artikel ini ditulis oleh:

Zulkifli Sarankan Tak Tolak LPJ Pengurus PAN Periode 2010-2015

Jakarta, Aktual.co — Calon Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyarankan agar peserta kongres tak berupaya menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Ketum PAN Hatta Rajasa.
Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Steering Committee (SC) Kongres IV PAN, Farhan Hamid, di Bali, Minggu (1/3).
“Pak Zul malah yang mengatakan tanggapan LPJ jangan ada penolakan,” kata Farhan.
Menurut Farhan, jika LPJ pengurus periode 2010-2015 ditolak maka yang terkena dampak adalah kader, dan itu menyedihkan.
“Sedih kita kalau LPJ ditolak, tidak ada satu pun DPP yang berhak jadi ketua umum,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Fitra: Kisruh APBD DKI Jangan Sampai ‘melenggangkan’ TKD Selangit

Jakarta, Aktual.co — Aksi solidaritas yang mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam melawan DPRD terkait APBD DKI 2015 jangan sampai membuat DPRD ciut. 
Meski disudutkan terkait ‘dana siluman’, DPRD masih punya peluang menang jika menelisik rencana pemberian TKD Dinamis kepada seluruh PNS di Jakarta.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) sudah membuat kajian tentang TKD Dinamis milik Pemprov DKI.
“Karena proses perubahan strukturisasi fungsional dan struktural di DKI soal sistem lelang kan belum fix, belum ditinjau oleh menteri,” kata Koordinator Investigasi Fitra Apung Widadi, di Jakarta, Minggu (1/3).
Selain itu, pernyataan MenPAN&RB Yuddy Crisnandi soal dugaan adanya kesenjangan antara daerah-daerah lain yang masih bergantung pada dana pemerintah.
Pihaknya membantah pernyataan Ahok yang menganggap TKD dinamis lebih hemat.
“Fitra menghitung katanya itu diambil dari gaji honorarium sekitar 2-3 triliun. Katanya dengan 2-3 triliun dengan gaji total yang 9 triliun itu  lebih irit. Tapi faktanya TKD 10 Triliun, gaji pns 9 triliun. Jadi 19 triliun, nah yang 8 triliun itu darimana.”

Artikel ini ditulis oleh:

DPRD Dukung Pembebasan PBB Bagi Warga Tak Mampu

Medan, Aktual.co — Wakil Ketua DPRD Sibolga Jamil Zeb Tumori mendukung pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat yang kurang mampu, sebagaimana rencana Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursydan Baldan.
“Saya sangat mendukung pembebasan pajak bagi masyarakat tak mampu. Kebijakan pemungutan pajak dan retribusi selama ini justru menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan administrasi dari pemerintah daerah,” ujar Jamil, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/3).
Jamil yang menjabat politisi Partai Golkar mengatakan, kebijakan itu akan menjadi sebuah terobosan baru bahwa pemerintah menunjukan keberpihakannya kepada masyarakat kecil.
“Memang banyak kepala daerah protes kebijakan itu, tapi bagi saya itu adalah sebuah terobosan yang perlu kita dukung. Penghapusan PBB adalah rahmat dan sebuah keadilan bagi masyarakat karena tagihan pajak adalah tiang gantungan bagi warga,” kata dia.
Dasar hukum pemungutan PBB adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan bangunan serta UU nomor 28 tahun 2014 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sayangnya, dalam pembahasan keuangan yang bersumber dari Pajak PBB retribusi yang diterapkan terlalu tinggi dan rumus  penagihan Retribusi PBB juga tidak tepat.
“Saya pernah protes, karena hasil pajak yang ditagih dari masyarakat terlalu banyak dipergunakan untuk sosialisasi dan untuk operasional kegiatan dalam Penagihan Pajak PPB. Jadi saya sudah  lakukan pemotongan peruntukan hasil Pemungutan PBB dimaksud,” bebernya.
Lebih jauh, penagihan pajak dan retribusi PBB bagi masyarakat selama ini ibarat sebuah teori dan rantai belenggu kemiskinan. Jamil mengaku, beberapa waktu lalu pernah menyerukan Kampaye STOP Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Artikel ini ditulis oleh:

Lebih Awal, Pemilihan Ketua Umum PAN Hari Ini

Denpasar, Aktual.co — Wakil Ketua Stering Commitee (SC) Kongres IV PAN Farhan Hamid menjelaskan alasan percepatan pemilihan Ketua Umum PAN lantaran ada beberapa agenda sidang yang dapat dengan cepat diselesaikan.
“Memang sidang pertama agak terlambat. Ada dinamika demokrasi. Tapi kita dapat menyelesaikan dengan baik,” kata Farhan, Minggu 1 Maret 2015.
Secara prinsip, PAN berharap agar kongres kali ini dapat selesai dengan baik dan dalam tempo cepat. 
“Secara prinsip, lebih cepat lebih baik,” katanya.
Dia menambahkan, semua peserta telah hadir dan terverifikasi dengan baik lantaran semua agenda sudah selesai.
Farhan menegaskan jika hari ini pemilihan Ketua Umum PAN periode 2015-2020 akan dilakukan. Hal itu berarti lebih cepat sehari dari jadwal semula yang semula dilaksanakan Senin (2/3) besok.
“Sore ini, paling lambat malam ini, kita sudah punya ketua umum periode 2015-2020.”

Artikel ini ditulis oleh:

Sindir Hatta, DPW PAN Papua: Amien Rais Tak Bisa Kontrol Diri

Jakarta, Aktual.co — Ketua MPP PAN  Amien Rais yang dikenal sebagai tokoh senior di Partai Amanat Nasional seharusnya bersikap netral.
Hal ini dikatakan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PAN Papua, Abock Busup, terkait pernyataan Amien yang menyindir Hatta Rajasa dalam pidato pembukaan Kongres IV PAN, Sabtu (28/2) kemarin.
“Pak Amien tidak perlu bicara itu karena Ketua DPD sudah menentukan pilihan. Amien tidak bisa kontrol diri, Pak Amien harusnya netral,” kata Abock Busup, di Bali, Minggu (1/3).
Abock menambahkan, pernyataan Amien tersebut dalam rangka mencari dukungan karena (Amien) merasa pendukungnya tak kuat dalam kongres. Selain itu, pernyataan Amien juga bisa memicu konflik dalam tubuh partai.
Diketahui, dalam pidato pembukaan Kongres IV PAN, Amien menyindir Hatta Rajasa yang lebih memilih melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi dan Ketum NasDem Surya Paloh ketimbang menghadiri rapat rutin Koalisi Merah Purtih pada September 2014 lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain