Jakarta, Aktual.co — Kodim 0603 Kabupaten Lebak, Banten, menargetkan perbaikan jaringan irigasi di wilayah itu selesai Maret 2015, sehingga bisa digunakan pada musim tanam April hingga Mei.
Komandan Distrik Militer (Kodim) 0603 Lebak Letkol Inf Silitonga Donald mengatakan, pihaknya bekerja keras untuk menyelesaikan perbaikan irigasi pada Maret 2015 sesuai dengan target yang ditentukan pemerintah.
“Perbaikan irigasi seluas 13.200 hektare tersebut untuk menggenjot produksi dan produktivitas pangan. Saat ini, wilayah Kabupaten Lebak menjadi andalan produksi pangan di Provinsi Banten,” katanya, Minggu (1/3).
Karena itu, pihaknya menginstruksikan seluruh anggota bintara pembina desa atau babinsa agar mengawal dan mengawasi kelompok tani guna mewujudkan swasembada pangan.
Pengawalan ini, selain perbaikan jaringan irigasi juga pendistribusian pupuk bersubsidi agar tidak terjadi kelangkaan.
Disamping itu juga mengawasi penyaluran benih varietas unggul karena kerapkali diberikan kepada kelompok tani dengan tidak tepat waktu.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Dede Supriatna mengatakan perbaikan infrastruktur sarana irigasi itu dapat mendorong pencapaian swasembada pangan.
Sebab pembangunan infrastruktur irigasi desa di Lebak tahun 2015 bisa mengaliri areal persawahan seluas 13.200 hektare.
Pihaknya bekerja keras menargetkan swasembada pangan nasional melalui berbagai kegiatan antara lain peningkatan sumber daya manusia (SDM) petani.

Artikel ini ditulis oleh:

Banda Aceh, Aktual.co — Partai Aceh mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh tak perlu lagi mempersoalkan Qanun Bendera. Pihaknya mendesak agar bendera tersebut dikibarkan pada tahun ini di seluruh provinsi itu.
“Qanun Bendera sudah disahkan oleh DPRA tahun lalu. Itu sudah sah. Jadi tak perlu dipersoalkan lagi. Kita ingin, bendera Aceh bisa berkibar tahun ini,” sebut Juru Bicara Partai Aceh, Suadi Sulaiman Laweung, kepada Aktual.co, Minggu (1/3).
Disebutkan, persoalan bendera itu harus segera berakhir. Pemerintah pusat diminta tak mempersoalkan, karena bendera itu sudah sah dan mengacu pada UU Pemerintah Aceh yang disahkan tahun 2006. 
Ditambahkan, jika dikaitkan bertentangan dengan PP tentang bendera dan lambang daerah dikeluarkan tahun 2007.
“UUPA amanah UUD 45. PP Bendera dan Lambang Daerah itu dikeluarkan tahun 2007. Masak, PP mengalahkan UUD. Bagi Aceh, bendera sudah selesai,” tegas Suadi.
Selain itu, pihaknya mendukung keputusan Wakil Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf yang juga Ketua DPP Partai Aceh, untuk meminta agar tidak ada perubahan pada bendera Aceh. “Kita dukung keputusan dukung Mualem Muzakkir Manaf soal bendera. Bagi Aceh, bendera sudah selesai,” ujarnya.
Sebelumnya, Muzakkir Manaf menyatakan agar tidak ada perubahan pada bentuk dan model bendera Aceh. Pria yang akrab disapa Mualem ini meminta agar model, bentuk dan warna bendera Aceh tetap sesuai Qanun Bendera Aceh yang telah disahkan DPR Aceh tahun lalu. 
Sebalinya, pemerintah pusat berkali-kali meminta agar bentuk bendera diubah karena dianggap mirip dengan bendera separatis. 

Artikel ini ditulis oleh: