Jakarta, Aktual.co — Polres Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan penyelundupan ratusan ton pupuk subsidi.
“Dalam waktu dekat ini kami akan memanggil beberapa orang untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan penyelundupan pupuk subsidi,” kata Kapolres Kabupaten Kotim AKBP Himawan Bayu Aji kepada wartawan di Sampit, Jumat (27/2).
Dia mengatakan, polisi juga sudah melakukan pengecekan ke gudang yang diduga dipergunakan untuk menyimpan pupuk subsidi yang akan di selundupkan.
“Untuk hasil pengecekan lapangan mungkin setelah dilakukan pemeriksaan baru bisa diketahui,” katanya.
Dia meminta kepada pihak DPRD Kabupaten Kotim yang menemukan dugaan penyelundupan pupuk subsidi untuk segera membuat laporan ke polisi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Peternakan Penyuluh dan Ketahanan Pangan (DP3KP) Kabupaten Kotim I Made Dikantara mengatakan, di Kabupaten Kotim hanya ada satu distributor pupuk subsidi, yakni Aneka Tani.
“Untuk di wilayah Kabupaten Kotim hanya ada satu distributor pupuk subsidi, dan apa bila ada yang mengaku sebagai distributor maka kuat dugaan itu ilegal,” ucapnya.
Dia berharap polisi bisa dengan segera mengungkap kasus dugaan penyelundupan pupuk subsidi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Bambang Widjojanto sudah diberhentikan sementara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, masih melakukan pekerjaan KPK.
Menurut Komisioner KPK jilid II, Bibit Samad Riyanto, masih bekerjanya Bambang di komisi anti rasuah itu bukan merupakan sebuah problem. Justru yang menjadi problem, menurut dia, kalau mantan Ketua LBH Papua itu, ikut ambil kebijakan di KPK.
“Status diberhentikan sementara itu masih bisa boleh di KPK, siapa yang melarang. Cuma saja tak bisa mengambil kebijakan, sebatas berdiskusi,” kata Bibit ketika dihubungi Aktual.co, Jumat (27/2).
Dia mengatakan, Bambang juga masih bisa menerima gaji, hanya saja tak penuh seperti masih menjabat sebagai komisioner KPK. “Gaji itu juga masih dapat, cuma tak penuh. Jadi tak ada masalah meski dia berkantor di KPK, yang penting itu tadi,” kata dia
Sementara itu,  pendapat penggagas Undang-undang (UU) KPK, Prof Romli Atmasasmita, baik Bambang dan Abraham Samad harusnya hengkang dari lembaga antirasuah itu.
Pasalnya Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk memberhentikan keduanya itu dari KPK. (Baca: Pakar: Sudah Ada Keppres, Samad dan Bambang Tak Boleh Berkantor di KPK)
Sebelumnya pengacara BW, Lelyana Sentosa berpendapat bahwa kliennya itu hanya sebatas nonaktif. Jadi menurutnya wajar saja jika BW masih mengurusi internal di KPK. Namun, dia tidak bisa menjelaskan pekerjaan apa pekerjaan yang sedang digarap kliennya. (Baca: Pengacara Keukeuh BW Masih Berhak Bekerja di KPK).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso keberadaan Kombes Victor E Simanjuntak dalam panangkapan Bambang Widjojanto sah.
“Ada sprint, ada dong, itu sah,” kata dia di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Jumat (27/2).
Menurut Komjen Budi, alasan Polri mengambil penyidik dari Lemdikpol karena beban tugasnya yang sedikit. Terlebih Kombes Victor memiliki pengalaman yang mumpuni. 
“Jadi gini, kan polisi itu pada prinsipnya, perwira itu penyidik, itu diatur Undang-Undang. Jadi kalau saya membutuhkan kekuatan tambahan demi percepatan kasus-kasus yang saya tangani itu, saya bisa mengambil dari mana saja di seluruh Indonesia. Selama itu polisi, boleh,” ujarnya.
Ombudsman memang menyoroti kasus penangkapan Bambang Widjojanto (BW) di Depok, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Ombudsman, setelah melakukan pemeriksaan atas laporan BW, menemukan adanya perwira menengah Lemdikpol yang ikut melakukan penangkapan.
Menurut anggota Ombudsman Budi Santoso, Selasa (24/2), seorang perwira Lemdikpol bernama Kombes Pol Victor E Simanjuntak berada di lokasi penangkapan. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengapresiasi kinerja dari Kepolisian Daerah Metro Jaya. Hal tersebut di ungkapkan Yuddy lantaran dalam sebulan terakhir dari Januari hingga ebruari 2015, jajaran Polres maupun Polsek dibawah komando Polda Metro Jaya telah menangkap sebanyak 244 orang pelaku kejahatan jalanan (street crime).
“Ini adalah salah satu komitmen nawa cita bahwa negara hadir melindungi segenap kepentingan dan kebutuhan yang ada. Oleh karenanya kami minta Polda Metro meningkatkan keamanan,” ujar Yuddy didampingi Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Unggung Cahyono, di Mapolda Metro, Jumat (26/2).
Menurut dia, keberhasilan polisi dapat diukur dari beberapa aspek seperti tertib lalu lintas, kurangi kemacetan, memberikan rasa aman dan pelayanan kepada masyarakat. Jika aspek-aspek tersebut dapat diberikan kepada masyarakat, sambung Yuddy, maka tidak akan muncul sikap main hakim sendiri.
“Kami mengharapkan jajaran utama Kapolda dan Kapolres semakin mengendalikan situasi sekaligus menegakan hukum sehingga masyarakat tidak main hakim sendiri. Hal itu bisa kita lakukan apabila polisi hadir ditengah masyarakat,” tegas Yuddy.
Polda Metro Jaya sebelumnya melakukan rilis pengungkapan data hasil street crime seperti pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat) dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) selama Januari-Februari 2015.
“Dalam kurun waktu sebulan belakangan sebanyak 43 kasus curas dapat diungkap, 38 kasus curat dan 63 kasus curanmor. Dari 93 pelaku curas, 7 diantaranya harus kita limpuhkan” kata Kapolda.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby