Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilahkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk melaporkan “dana siluman” Rp 12,1 triliun pada APBD yang disahkan DPRD. 
“Silakan Pak Ahok kalau mau melapor ke KPK. Kami siap menindaklanjuti,” ujar Johan melalui pesan singkat, Jumat (27/2).
Namun demikian, KPK akan terlebih dulu menalaah, jika Ahok akan melaporkan “dana siluman” itu. “Tentu saja dengan melakukan telaah terlebih dahulu, ada unsur pidana korupsinya apa tidak,” kata Johan.
Sebelumnya Ahok menegaskan bakal menelusuri kekisruhan pembahasan APBD kepada aparat berwenang. 
Apalagi, Ahok menemukan anggaran “siluman” sebesar Rp 12,1 triliun yang diajukan oleh oknum DPRD setelah APBD disahkan dalam paripurna pada 27 Januari 2015 lalu. 
Ahok mengatakan, ada wakil ketua komisi yang memotong 10 hingga 15 persen anggaran program unggulan yang telah disusun dan disahkan di paripurna. Kemudian, potongan anggaran itu dialokasikan untuk program bukan prioritas, dengan total mencapai Rp 12,1 triliun. 
“Saya boleh enggak minta tolong Jaksa Agung, polisi, dan KPK menyelidiki permainan APBD-nya DPRD? Boleh dong untuk telusuri anggaran siluman Rp 12,1 triliun. Dia crop 10-15 persen, jelas kok tanda tangan semua, saya ada buktinya,” kata Basuki.
Sementara itu, selesai pengesahan APBD, Pemprov DKI langsung mengajukan dokumen APBD kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan tak lagi melakukan pembahasan. 
Ahok menegaskan, Pemprov DKI mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 PUU-XI Tahun 2013 perihal pembahasan APBD pasca-putusan MK dan penghematan serta permohonan anggaran belanja.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Peneliti Poltracking Agung Baskoro memperkirakan hasil sidang Mahkamah partai Golkar (MPG) akan memenangkan kubu Agung Laksono.
Hal ini dikarenakan pengaduan kubu Agung yang memunculkan MPG. Berdasarkan hasil persidangan pada Rabu (25/2) dan sidang-sidang sebelumnya, kubu Agung selalu hadir dan memberi keterangan.
“Sementara kubu ARB baru bisa hadir kemarin pada saat sidang terakhir karena menunggu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat,” kata Agung, di Jakarta, Jumat (27/2).
Selain itu, dari lima anggota MPG, mayoritas anggotanya terafiliasi dengan kubu Agung Laksono.
Dia menambahkan, meski demikian, sikap MPG yang menunda putusan memungkinkan untuk memberi kesempatan islah kedua belah pihak.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil tiga pegawai Bank Central Asia (BCA) untuk dijadikan saksi dugaan kasus korupsi penerimaan hadiah terkait pelaksaan proyek PT Duta Graha Indah (PT DGI) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Muhamad Nazarudin (MNZ), Kamis (26/2).
Ketiga karyawan BCA yang dipanggil yakni Kepala Cabang (Kacab) BCA cabang Margonda, Depok Jawa Barat Andreas Andi Sidharta, Pimpinan cabang KCP BCA cabang Wisma Asia, Linda Carolina, Kacap KCP BCA cabang Mangga Besar Fransisca Sudarma.
“Iya ketiganya diperiksa untuk tersangka MNZ,” jelas Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di gedung KPK, Jumat(27/2).
Seperti diketahui, MNZ telah didakwa menerima hadiah atau suap dari PT DGI agar perusahaan tersebut dimenangkan dalam tender pembangunan Wisma Atlet Sea Games 2011. MNZ mencoba menghilangkan uang suap tersebut dengan membeli sejumlah saham PT Garuda Indonesia pada 2010.
Adapun total saham yang dibeli MNZ adalah sebesar Rp 300,85. Rincian saham itu terdiri dari Rp 300 miliar untuk 400 juta lembar saham dan fee Rp 850 juta untuk Mandiri Sekuritas. Pembayaran dilakukan dalam empat tahap, yakni tunai, melalui real time gross settlement (RTGS), dan transfer sebanyak dua kali.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyambangi Istana Presiden pada Jumat (27/2) siang.
Belum diketahui agenda apa yang dibicarakan Ahok dengan Presiden Jokowi.
Ahok mengenakan baju koko putih dan dikawal beberapa paspampres saat memasuki komplek istana.
Diketahui, Ahok saat ini sedang berseteru dengan DPRD DKI terkait kisruh dana APBD DKI. Anggota DPRD DKI sepakat menggulirkan hak angket terhadap Ahok.
Sementara, Ahok menilai DPRD telah memasukan dana siluman dalam APBD DKI sebesar Rp12,1 triliun.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto berjanji hanya untuk hari ini, Jumat (27/2) saja dirinya tak menghadiri pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri.
Demikian disampaikan salah satu kuasa hukum BW, Lelyana Santoso, di gedung KPK, Jumat (27/2).
“Ya hanya untuk hari ini (mangkir dari panggilan Bareskrim) dan akan hadir pada jadwal berikutnya,” ujar Lelyana.
Seperti diwartakan sebelumnya, BW sendiri beralasan ketidakhadirannya adalah karena dia masih harus menyelesaikan pekerjaan di internal KPK. 
Selain itu, alasan mangkirnya BW juga disinyalir karena Bareskrim Polri belum menanggapi perihal pernyataan keberatan yang diberiktan pada pemeriksaan sebelumnya, pada Selasa (24/2). Meski begitu, Lelyana menampik alasanya tersebut.
“Surat yang dari tim kuasa hukum belum ada tanggapan. Saya harus rapat dulu dengan tim, belum bisa kasih statement,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby