Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP PPP Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, menyatakan bahwa pihaknya beserta Kemenkumham, mengajukan banding terkait putusan PTUN yang mengabulkan permohonan mantan Ketum PPPP Suryadharma Ali.
“Keinginan banding didorong oleh adanya sejumlah kejanggalan Putusan PTUN ditunjukkan hakim yg menangis dalam sejarah pengucapan putusan peradilan, menguatkan adanya tekanan atau pertentangan batin antara nuraninya dan yang dibacakan,” ujar Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (27/2).
Menurutnya, dengan pengajuan banding, maka SK Menkumham tanggal 28 Oktober 2014 tentang pengesahan DPP PPP hasil Muktamar Surabaya tetap berlaku.
“Sesuai pasal 195 KUH Acara Perdata, maka Putusan PTUN 25 Februari 2015 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” katanya.
Dicontohkan, tanggal 23 Desember 2013 Majelis Hakim PTUN Jakarta (Hakim Teguh Satya Bakti) membatalkan SK Pengangkatan Patrialis Akbar sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan tersebut pada tanggal 25 Februari 2015.
“Selama 1 tahun 2 bulan jarak antara Putusan PTUN Jakarta dan Putusan MA, Patrialis Akbar sebagai Hakim MK tetap memiliki kekuasaan penuh,” ujar Romy.
Romy menambahkan, keberlakuan SK Menkumham tanggal 28 Oktober 2014 pasca Putusan PTUN 25 Februari 15, seiring dengan kebutuhan keabsahan rekomendasi DPP Partai dalam pendaftaran Pilkada berdasarkan pasal 45 ayat (4) dan ayat (5) UU Pilkada.
“Saya menghimbau agar seluruh kader PPP tetap beraktifitas seperti biasa, menjalankan permusyawaratan partai dan penjaringan Pilkada sesuai jadwal yg ditetapkan muktamar dan mukernas,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Polda Bali mengerahkan 100 lebih personel untuk mengamankan pemindahan dua terpidana mati yang merupakan anggota “Bali Nine” warga Australia.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Komisaris Besar Polisi Hery Wiyanto di Denpasar, Jumat (27/2) mengatakan, personel tersebut berasal dari sejumlah satuan, baik dari Polda Bali dan dibantu pengerahan personel dari Polresta Denpasar dan Polres Badung.
Dia mengatakan, satuan petugas itu di antaranya anggota dari Brimob, Pengendalian Massa, dan Intelijen Polda Bali serta anggota Pengendalian Massa dari Polresta Denpasar dan Polresta Badung.
Hery mengatakan, tidak akan ada sterilisasi atau penutupan jalan di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Denpasar di Kerobokan, Kabupaten Badung saat kedua narapidana Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dikeluarkan menuju Bandar Udara Internasional Ngurah Rai menuju Pulau Nusakambangan di Jawa Tengah itu.
“Tidak akan ada sterilisasi atau penutupan jalan agar itu tidak mengganggu lalu lintas masyarakat,” katanya.
Sementara itu Brimob Polda Bali sudah menggelar latihan pengawalan dua narapidana itu di Markas Brimob di Tohpati, Denpasar.
Kepala Satuan Brimob Polda Bali Komisaris Besar Polisi Rudy Harianto menjelaskan, pihaknya mengerahkan 20 personel yang akan melekat kepada dua narapidana yang menyelundupkan heroin seberat 8,2 kilogram ke Australia itu.
“Satu narapidana diamankan satu regu,” ucapnya.
Pengamanan juga dilakukan oleh satuan polisi lain yakni satuan Pengendalian Massa Kepolisian Resor Badung, Kepolisian Resor Kota Denpasar, Sabhara Polda Bali dan satu kompi (30 orang) Pasukan Huru-Hara.
Selain mengerahkan personel, Brimob juga mengerahkan sejumlah peralatan seperti empat kendaraan taktis jenis baracuda dan worlf.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Musisi Iwan Fals ikut meminta agar pelaku korupsi lebih berat dari vonis yang selama ini dijatuhkan pihak berwenang.
“Begal saja dibakar, masa koruptor dapat karpet merah,” kata Iwan Fals di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/2).
Dia mengaku sampai saat ini tetap mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh aparat berwenang. “Sekarang saya lebih galak lagi, saya juga apresiasi KPK yang banyak menangani kasus korupsi dengan menangkap para pelakunya,” katanya.
Iwan Fals menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan untuk membicarakan rencana konser ‘Nyanyian Rakyat’ dengan empat juta penonton.
“Selain mengucapkan selamat dan silahturahmi juga konsultasi tentang gagasan saya tentang konser itu,” kata Iwan Fals.
Dia menyebutkan sudah mengirimkan surat untuk bertemu Presiden pada Desember 2014 namun baru terealisasi saat ini. “Saya ingin bertemu karena waktu itu beliau sempat hadir ke rumah saya,” kata dia.
Dia mengatakan, pemerintah lebih tahu mengenai lokasi yang bisa digunakan untuk konser dengan empat juta penonton. “Saya tunggu kabar dari pemerintah apakah ide ini bisa dilaksanakan atau tidak,” ujar dia.
Menurut dia ada rencana kerja sama dengan salah satu stasiun televisi untuk menggelar konser namun dengan penonton maksimal 100.000 orang.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu