Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta semua provinsi membuka perwakilannya di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta sehingga mempermudah orang atau pengusaha memperoleh informasi tentang potensi investasi daerah.

“Kemarin saya sudah minta Kepala BKPM untuk menyediakan satu lantai khusus untuk kantor perwakilan 34 provinsi,” kata Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat membuka Rapet Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Ambon, Maluku, Kamis (26/2) malam.

Saat ini, ujar Wapres, 34 kementerian telah membuka perwakilan di BKPM sehingga mempermudah pengurusan berbagai perizinan. Dengan membuka kantor bersama pengusaha tidak perlu harus ke kementerian untuk mengurus izin yang diperlukan tetapi cukup di BKPM. Karena itu, Wapres juga meminta semua gubernur untuk segera membuka perwakilan di BKPM, supaya misalnya orang ingin mengetahui informasi tentang perikanan di Maluku dan lokasi potensinya, cukup hanya di Jakarta dan tidak perlu datang ke Ambon.

“Nanti jika pengusahanya berminat untuk berinvestasi barulah mereka datang ke Ambon. Terpenting berbagai informasi tentang potensi daerah bisa diperoleh pengusaha dengan mudah hanya dengan mendatangi Kantor BKPM di Jakarta,” katanya.

Pembukaan kantor perwakilan semua provinsi di BKPM, ujar Wapres, akan menciptakan persaingan yang sehat antardaerah dalam menarik investasi. “Jika hal ini (perwakilan) dapat segera direalisasikan oleh para gubernur, maka masing-masing 34 kementerian dan provinsi telah berkantor di BKPM dan bersinergi bersama untuk membangun daerah serta bangsa dan negara menjadi lebih maju,” kata Wapres.

Wapres memahami pimpinan kantor perwakilan tidak memiliki kewenangan mutlak dan mudah untuk mengambil keputusan jika ada tawaran sebuah peluang investasi, tetapi paling tidak kemudahan informasi sangatlah penting untuk diketahui oleh para investor yang ingin berinvestasi di salah satu daerah. “Jadi investor tidak perlu datang ke Medan, Makassar, Maluku atau provinsi lainnya hanya untuk memperoleh informasi. Cukup mendatangi kantor BKPM di Jakarta maka semua informasi dapat diperoleh,” katanya.

Selain itu, lanjut Wapres, pemerintah juga akan mengupayakan penyebaran informasi maupun proses perijinan menggunakan sistem dalam jaringan (online) yang terkoneksi lintas kementerian sehingga memudahkan pengurusan berbagai perizinan. “Prinsipnya kita harus memotong dan mengurangi prosedur dan birokrasi yang berbelit-belit guna menarik peluang investasi lebih besar di berbagai daerah. Jika hal ini telah berjalan dengan baik maka bangsa ini akan mampu bersaing dengan negara lain,” ujarnya.

Jusuf Kalla menambahkan tidak ada kemakmuran tanpa nilai tambah, tidak ada nilai tambah tanpa investasi dan tidak ada investasi tanpa kemudahan. “Ini rumusan penting untuk mencapai kemajuan daerah serta bangsa dan negara. Indonesia adalah negara yang kaya potensi sumber daya alam dan saat ini banyak dilirik berbagai negara sehingga terbuka kesempatan luas untuk meningkatkan kemajuan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Keuangan menegaskan seluruh proses seleksi pengisian jabatan struktural dalam era reformasi birokrasi telah dilakukan secara obyektif, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang berlaku (good governance).

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (27/2), mengatakan seleksi yang obyektif tersebut juga dilakukan untuk pemilihan pejabat struktural Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun Direktorat Jenderal Pajak.

Yudi menjelaskan pengisian jabatan struktural di Kementerian Keuangan telah dilakukan melalui mekanisme seleksi untuk memperoleh kandidat yang memiliki integritas, kompetensi maupun kinerja sesuai kebutuhan organisasi. Informasi mengenai integritas para kandidat, kata dia, bisa diperoleh dari hasil pemeriksaan disiplin pegawai oleh Inspektorat Jenderal, analisis transaksi keuangan oleh PPATK dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Untuk mengukur kompetensi, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Assessment Center yang hasilnya dapat menginformasikan kesesuaian kompetensi pegawai dengan standar kompetensi jabatan atau Job Person Match (JPM). Selain JPM, menurut Yudi, proses seleksi kompetensi juga mempertimbangkan riwayat jabatan, pendidikan, kepangkatan, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan penugasan lain dari kandidat tersebut.

Terkait pengukuran kinerja, Kementerian Keuangan dalam seleksi pejabat struktural, juga menggunakan sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard yang dapat mengukur kinerja individu dan organisasi. Kemudian, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan PNS, akan dilakukan sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk membahas para kandidat serta persetujuan Menteri Keuangan.

Dalam proses pemberian persetujuan terkait pengisian jabatan, tidak tertutup kemungkinan terjadi dinamika informasi jabatan. Untuk itu, Menteri Keuangan akan melakukan pendalaman informasi, salah satunya melalui pemanggilan pihak tertentu.

Sebelumnya, muncul tulisan blog mengenai proses pemilihan pejabat struktural eselon dua di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang menduga telah terjadi manipulasi dan adanya “tititpan politik” untuk pos-pos tertentu yang dianggap penting. Salah seorang kandidat, dalam blog yang ditulis “Grass Roth” tersebut, juga diduga telah menberikan uang agar dapat menduduki jabatan Kepala Kantor Pelayanan Utama serta memiliki catatan kurang baik dalam internal di bea dan cukai. Blog tersebut mengharapkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mempertimbangkan kembali calon kandidat yang bermasalah tersebut dan tidak mengambil risiko besar demi keberlangsungan proses reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.

Artikel ini ditulis oleh: