Jakarta, Aktual.co —Tak mau buang waktu, usai usulan hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) resmi disahkan DPRD DKI lewat sidang paripurna hari ini, tim panitia angket yang struktur pimpinannya sudah terbentuk, besok akan mulai bekerja.
Wakil Ketua sekaligus juru bicara tim panitia hak angket, Inggard Joshua mengatakan mereka akan segera mengambil anggota tim dari tiap fraksi.
“Semua fraksi secara proposional akan mengirimkan masing-masing minimal tiga orang anggotanya untuk masuk tim panitia hak angket, sampai terkumpul 33 orang anggota panitia hak angket,” kata Inggard saat ditemui di gedung DPRD, Kamis (26/2).
Politisi Nasdem ini mengatakan, besok tim panitia angket akan gelar rapat internal pertama. Untuk merumuskan langkah-langkah penyelidikan terhadap kasus dugaan penyimpangan yang dilakukan Ahok di anggaran APBD DKI.
Pemanggilan juga akan dilakukan terhadap seluruh pejabat DKI Jakarta yang tergabung Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah. “Kami akan minta penjelasannya terkait semua hal yang berkaitan soal APBD ini,” ujar dia.
Saat ini tim panitia angket yakni, diketuai Ongen Sangaji dari Fraksi Hanura, Wakil Ketua sekaligus juru bicara Inggard Joshua dari Fraksi Nasdem, dan Sekretaris Selamat Nurdin dari Fraksi PKS.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI menganggap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah melakukan ‘contemp of parliament’ atau pelecehan terhadap parlemen. 
Dari penuturan Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI, Fahmi Zulfikar Hasibuan saat membacakan latar belakang pengguliran hak angket terhadap Ahok, ada empat Undang-Undang (UU) dan enam Peraturan Pemerintah (PP) yang diindikasikan diterabas Ahok.
“Kami anggap gubernur ‘contemp of parliament’,” ujar Fahmi, saat membacakan usulan hak angket dalam sidang paripurna di gedung DPRD, Kamis (26/2).
Dibeberkan Fahmi, UU yang dilanggar Ahok yakni:
1. UU 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan     bebas dari KKN; 
2. UU 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;
3. UU 23 tahun 2014 tentang Pemda; 
4. UU 17 tahun 2014 tentang MPR/DPR/DPD/DPRD (MD3)
Sedangkan PP yang terindikasi dilanggar Ahok yakni:
1. PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;
2. PP nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemda; 
3. PP nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan DPRD dan tata tertib DPRD;
4. PP Mendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan  keuangan daerah;
5. PP Dalam Negeri nomor 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD 2015;
6. PP Menkeu 46/PMK 02/2006 tentang tata cara penyampaian  informasi keuangan daerah;
“Ahok juga terindikasi melanggar Peraturan DPRD tentang  tata-tertib DPRD,” kata Fahmi. 
Oleh sebab itu, ujar dia, sesuai Undang-Undang 17 tahun 2014 Pasal 331 angka 1,2,3 dan peraturan DPRD DKI Jakarta, maka hak angket digulirkan.
Pelanggaran yang dilakukan Ahok tak hanya terkait pelanggaran atas konstitusi. Tapi mengenai etika, norma, dan perilaku Ahok selama menjadi Gubernur di Jakarta.
“Maka kami minta segera diagendakan paripurna demi kepentingan rakyat Jakarta dan pembangunan yang lebih baik,” kata Fahmi.
Secara serempak seluruh anggota dewan dari sembilan fraksi yang hadir di sidang paripurna pun menyatakan, “Setuju!”

Artikel ini ditulis oleh: