Jakarta, Aktual.co — Dua kandidat caketum yang bertarung dalam kongres PAN antara Hatta Rajasa (incumbent) dengan Zulkifli Hasan, dinilai tidak lepas dari ‘politik besan’.
Seperti diketahui Hatta berbesan dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Zulkifli yang berbesan dengan Ketua MPP PAN Amien Rais.
Berdasarkan hasil sensus CSIS-Cyrus, Hatta Rajasa berhasil memperoleh dukungan 42.77 persen sementara Zulkifli Hasan 38.64 persen, untuk tingkat Kabupaten/Kota.
“Dari 484 tingkat Kabupaten/Kota Hatta Rajasa masih unggul,” ucap peneliti CSIS, Arya Fernandes, di Pakarti Center, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (26/2).
“Kita tunggu saja, pak SBY yang menang atau pak Amien yang menang,” tambahnya.
Sensus CSIS-Cyrus Network ini dilakukan dengan melibatkan 500 peneliti yang disebar di 34 provinsi, dan dilakukan pada 16-19 Februari 2015. Disebut sensus karena peneliti melakukan wawancara langsung dengan para pimpinan partai di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Upaya praperadilan yang diajukan tersangka tindak pidana korupsi tidak akan menghentikan proses penyidikan. KPK pun akan menghormati proses hukum praperadilan yang diajukan oleh para tersangka itu.
Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK, Johan Budi SP mengatakan, meski para tersangka mengajukan praperadilan tak menghentikan penyidikan perkara yang di praperadilankan. 
“Saya tegaskan, praperadilan tidak akan menghentikan proses penyidikan yang kita lakukan,” ujar Johan saat dihubungi, Kamis (26/2).
Meski begitu, dia mengaku sebelumnya jajaran pimpinan di KPK membicarakan bagaimana jika para tersangka di lembaga antirasuah tersebut mengajukan upaya gugatan di praperadilan. Menurut dia dalam pembahasan tersebut tidak dibicarakan mengenai opsi penghentian sementara terhadap penyidikan yang kasusnya tengah di praperadilankan.
“Jadi tidak ada itu keputusan penghentian sementara penyidikan karena tersangka sedang mengajukan praperadilan,” tegas Johan. 
Sementara itu, sebelumnya pendapat berbeda dikemukakan oleh Ketua Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  Taufiequrachman Ruki. 
Mantan ketua KPK Jilid I itu mengatakan, akan menunda kasus bagi tersangka yang mengajukan praperadilan (Baca:KPK Bakal Tunda Kasus Tersangka yang Ajukan Praperadilan)
“Kita musti hormati pengadilan. Maka kami harus hold (tahan) dulu. Itu namanya menghormati pengadilan,” kata Ruki di Istana Kepresidenan, Rabu (25/2).
Oleh karenanya, Johan mengatakan dirinya akan menanyakan hal tersebut ke Ruki.”Saya belum tahu kalau Pak Ruki (Taufiequrachman Ruki) mengatakan hal itu (penghentian sementara). Nanti akan saya tanyakan kepada beliau seperti apa maksudnya,” kata dia.
Saat ini, tersangka di KPK yang tengah melakukan upaya praperadilan adalah Suryadharma Ali, dan belakangan ini eks Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana juga ajukan praperadilan. Dengan pernyataan Johan tersebut artinya proses penyidikan terhadap politisi Partai Persatuan Pembangunan tersebut masih terus berjalan dan Sutan terus berjalan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sarpin Rizaldi merupakan hakim tunggal yang menangani kasus gugatan praperadilan calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 
Pada Senin, 16 Februari 2015, Sarpin memutuskan menerima gugatan BG terhadap penetapan status tersangka kepadanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Atas putusan tersebut,  belakangan ini banyak para tersangka mengajukan gugatan praperadilan seperti yang diajukan oleh Komjen BG.
Menurut Pakar Hukum Romli Atmasasmita, putusan Praperadilan merupakan langkah maju. Artinya, hak-hak warga negara terpenuhi. “Itu bagus, justru orang-orang itu tahu hak-haknya. Kebetulan saat ini di KPK, nanti juga banyak yang menyusul di Polri dan Kejaksaan,” kata Pakar hukum pidana Prof Romli Asmasasmita ketika berbincang dengan Aktual.co, Kamis (26/2).
Langka praperadilan yang diajukan oleh para tersangka itu juga, sambung Prof Romli harus menjadi rujukan bagi penyidik dan jaksa dalam menangani setiap perkara.
“Ini sekaligus menjadi imbauan bagi penyidik dan jaksa, dalam menangani setiap perkara, harus berhati-hati,” kata Prof Romli.
Dia pun mencontohkan, penanganan penyidik KPK yang melakukan penyitaan terhadap barang milik tersangka. “Nah hal ini harus dilihat, benar tidak itu dalam menanganinya. Menggunakan prosedur yang benar tidak? jangan-jangan itu dilakukan tidak sesuai lagi,” kata dia lagi.
Tak hanya bekas Menteri Agama Suryadharma Ali yang melakukan gugatan praperadilan mengikuti langkah Komjen Budi Gunawan, belakangan ini bekas Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana juga mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby