Jakarta, Aktual.co — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak pagi tadi diserbu oleh ribuan nelayan yang menggelar demonstrasi. Dalam aksinya, para demonstran menuntut pencabutan pelarangan alat tangkap cantrang.

Koordinator aksi dari Front Nelayan Bersatu, Tajudin mengatakan, para nelayan yang melakukan aksi ini tidak hanya menuntut pencabutan pelarangan alat tangkap cantrang, melainkan juga menuntut penghentian pembahasan mengenai larangan eksploitasi zona 0 hingga 4 mil dari pesisir.

Menurutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak berpihak ke nelayan kecil.

“Kami dianggap musuh oleh Bu Susi, bukan partner kerja. Kalau ada satu kejadian yang buruk, apakah itu menggeneralisasi kami semuanya,” kata Tadjudin di depan Kantor KKP, Jakarta, Kamis (26/2).

Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan alat penangkap ikan jenis trawl dan cantrang. Meski hal itu langsung diprotes sejumlah pengusaha perikanan namun Susi tetap bersikukuh menyatakan bahwa alat tangkap jenis tersebut tidak ramah lingkungan.

Selain itu, menurut salah satu perajin tali tambang, Mukhlisin yang juga ikut dalam aksi demo tersebut menganggap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sudah bersikap seenaknya dalam menerapkan peraturan tanpa sosialisasi dengan para nelayan.

“Jangan seenaknya mengeluarkan permen, tanpa sosialisasi,” imbuh dia.

Mukhlisin mengatakan, penerapan Permen Nomor 2 Tahun 2015 akan membuat perajin kehilangan merugi besar lantaran para perajin tersebut tidak memiliki modal yang cukup untuk mengganti alat mereka, ditambah Pemerintah juga tidak memberikan solusi lainnya.

“Karena, kita ini modalnya dari bank. Kalau ganti usaha, aset yang kita miliki ini akan dicabut oleh bank,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Pemprov Jabar mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, yang salah satu poin pentingnya yakni menitikberatkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elekronik yaitu dengan cara e-tendering atau e-purchasing.

“Kami yakin pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara e-tendering atau e-purchasing dapat mempercepat pelaksanaan belanja negara,” kata Asisten Daerah Bidang Administrasi Pemprov Jawa Barat Iwa Karniwa, di Bandung, Kamis (26/2).

Ia berharap sekretaris dan pejabat pembuat komitmen (PPK) OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat berperan serta aktif dalam kegiatan ini sehingga nantinya tidak menemukan kendala lagi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan masing-masing.

Menurut dia, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yang merupakan perubahan keempat dari Perpres 54 Tahun 2010 yang mana merupakan salah satu upaya atau usaha penyempurnaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah guna percepatan pelaksanaan pembangunan dengan salah satu inovasi yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi

Oleh karena itu, kata dia, hari ini pihaknya mengundang secara khusus para sekretaris dan PPK OPD yang merupakan memegang peranan penting dalam proses pengadaan barang/jasa agar dapat lebih memahami serta melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 dan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Artikel ini ditulis oleh: