Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrrahman Ruki diberitakan bertandang ke Bareskrim Mabes Polri pada Rabu (25/2) malam WIB.
Kabarnya kedatangan Taufiqurrahman tidak didampingi oleh pimpinan KPK lainnya, dan diam-diam masuk melalui pintu belakang gedung Bareskrim yang langsung terhubung dengan ruang Kabareskrim Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Waseso.
Ketika dikonfirmasi terkait hal itu, Plt Pimpinan KPK, Johan Budi SP membantah bahwa Taufiqurrahman datang sendirian ke Bareskrim. Menurutnya, dia juga ditemani oleh pimpinan lainnya yakni Adnan Pandu Praja serta Indriyanto Seno Adji. Johan pun menyebut kedatangan para pimpinan itu untuk melakukan koordinasi.
“Pak Taufiqurrahman bersama pimpinan lain, tidak sendiri. Acaranya koordinasi lanjutan. Koordinasi tentang kerjasama KPK – Polri,” kata Johan dalam pesan singkat kepada wartawan, Kamis (26/2).
Hal senada juga dibenarkan oleh Indriyanto yang dihubungi secara terpisah. Saat itu dirinya dan Adnan Pandu ikut menemani Taufiqurrahman datang Bareskrim. Dia juga mengatakan, bahwa kedatangan itu untuk menjalin komunikasi diantara kedua institusi.
“Memang bertujuan untuk menindaklanjuti dan membangun kembali komunikasi penegak hukum dengan Polri. Perkembangan komunikasi ini memang positif,” jelas Indriyanto.
Seperti diketahui, pimpinan KPK tengah mengembar-gemborkan soal koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Koordinasi tersebut antara lain membahas permasalahan hukum yang menjerat Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengundurkan jadwal sidang perdana gugatan Praperadilan yang diajukan Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bekas Ketua Umum PPP ini ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga superbody pimpinan Abraham Samad Cs  dalam perkara dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam penyelengaraan ibadah haji tahun 2010-2013 yang dilakukan SDA kala menjabat Menteri Agama.
Menurut Ketua Humas PN Jaksel, Made Sutrisna yang awalnya akan diadakan pada 4 Maret 2015 dijadwalkan kembali pada 16 Maret 2015.
“Untuk SDA tanggal 16 Maret batal untuk tanggal 4 Maret,” ujar Made saat dikonfirmasi, Kamis (26/2).
Saat ditanya alasannya, Made menjelaskan pemohon berada di Jakarta Pusat sehingga tidak cukup waktu jika hanya seminggu saja.
“Pemohon ini kan ada di Jakarta Pusat, jadi panggilan untuk pemohon yang tinggal di Jakarta Pusat tidak cukup seminggu karena panggilan tersebut kan melewati delegasi PN Jakpus,” jelasnya.
Diketahui, pihak PN Jaksel telah menunjuk hakim tunggal yang akan mengadili permohonan praperadilan SDA. “Hakim untuk sidang praperadilan SDA yaitu Martin Ponto Bidara,” ujar Made.
Sebelumnya, Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan permohonan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, kini giliran tersangka tindak pidana korupsi penyelanggara ibadah haji tahun 2010-2013 yang juga mantan menteri agama, Suryadharma Ali (SDA), mengajukan proses praperadilannya.
Menurut kuasa hukum SDA, Humphrey Djemat, SDA mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka atas dirinya dalam perkara dugaan adanya tinda pidana korupsi dalam penyelengaraan ibadah haji tahun 2010-2013 yang dilakukan SDA selaku Menteri Agama.
Menurutnya alasan diajukan permohonan tersebut karena SDA ingin mencari keadilian dimana para penyidik dan pimpinan KPK telah semena-mena menetapkan mantan Ketua Umum PPP itu menjadi tersangka.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Lion Air memiliki catatan buruk dalam penundaan jam keberangkatan atau Delay. Puncaknya, pada long delay pada tanggal 18-21 Februari 2015 lalu.
Dalam data yang diperoleh Aktual.co, tercatat On Time Perfomance Lion Air dibawah 50 persen. Adapun rinciannya, pada tanggal 18 Februari 2015 dari total jumlah penerbangan sebanyak 526, tercatat hanya 37,6 persen yang on time penerbangannya, sisanya mengalami delay.
Pada tanggal 19 Februari 2015 dari 483 penerbangan, persentase on time nya hanya berkisar 22,2 persen, 87,8 persen lainnya mengalami delay. Sedangkan di tanggal 20 Februari 2015, dari jumlah penerbangan sebanyak 438 penerbangan hanya 40,4 persen saja yang on time.
“Dan di tanggal 21 Februari hanya 48,9 persen saja pemberangkatan yang on time,” demikian bunyi dokumen tersebut.  
Seperti diketahui, Komisi V DPR RI mencium belum adanya ijin frekuensi dalam kasus delay Lion Air. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Hanura menegaskan, sebelum insiden delay Lion Air telah menjual tiket namun belum mendapat ijin terbang. Ijin rute sudah dikantongi namun ijin terbang  (diluar frekuensi yang ditetapkan) belum diperoleh. 
“Mismanajemen di Lion Air menabrak aturan dan terlalu memaksakan diri untuk jual tiket sebanyak-banyaknya tapi tidak memperhatikan kemampuan dan ketersediaan SDM,” sergahnya
“Indikasi menunjukkan kalau manajemen Lion Air memang bobrok, dan apapun yang dilakukan regulator atau pemerintah jangan melanggar undang-undang,” sambungnya.

Artikel ini ditulis oleh: