Jakarta, Aktual.co — Gitaris Dewa Budjana baru saja merilis album solo ke delapan yang berjudul ‘Hasta Karma’. Dan, juga merupakan album solo keempat untuk pasar musik internasional.

“Kenapa namanya Hasta Karma, Hasta artinya delapan, Karma artinya yah perbuatan. Jadi ini artinya perbuatan atau pembuatan album kedelapan,” bebernya, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Album rekamannya tersebut didukung oleh tiga pemusik internasional dari Amerika Serikat (AS) yaitu Joe Locke (vibrafon), Ben Williams (upright bass) dan Antonio Sanchez (drum). Williams dan Sanchez adalah personel Pat Metheny Unity Group.

Untuk diketahui, Sanchez pernah terlibat penggarapan musik pengiring (scoring) film kaliber Oscar, ‘Birdman’.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara(Joman) Imanuel Ebenezer meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi menteri agar bisa mengimplementasikan nawacita. Sebab, jika tidak maka nawacita hanya jadi mimpi bangsa.
“Kami minta Presiden Jokowi untuk evaluasi menteri, bila tidak dievaluasi kebijakan para menteri itu akan jauh dari nawacita,” ujar Noel di Jakarta, Kamis (26/2)
Imanuel mengatakan, Nawacita meruapak agenda prioritas dalam pemerintahan Jokowi-JK. Program ini diyakini membawa perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
“Kami tegaskan jika tidak ada evaluasi, nawacita hanya menjadi mimpi bangsa ini,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengacara pengelola Cawang Kencana Bob Hasan mengaku, tidak ada pemberitahuan pengembalian gedung ke Kementrian Sosial (Kemnsos). Bob membantah gedung cawang kencana merupakan milik kemensos.
“Sebelumnya tidak ada pemberitahuan karena ini terkait putusan pidana. Artinya tidak sama dengan putusan perdata bahwa memiliki nilai inkrah atau cenderung tetap sebagai nilai eksekusi, tidak, jadi ini sifatnya hanya berdasarkan putusan pidan nomor 1504 terkait dengan terpidana Murwanto,” ujar Bob Hasan di Gedung Cawang Kencana, Jakarta Timur, Kamis (26/2).
Bob menuturkan hal ini juga terkait persoalan yayasan bukan persoalan kepemilikan. “Karena kepemilikan tanah dan gedung ini akan diatur oleh keputusan hukum perdata. Siapa yang punya? bukan hukum pidana, jangan sampai terjadi satu penyelewangan atau persepsi penggunaan ataupun pemanfaatan karena hukum itu bertujuan untuk pemanfaatan hukum.”
Menurut dia, pemanfaatan tersebut jangan sampai menjadi pemanfaatan yang tidak baik yang menempatkan diri sebagai negara yang menteror warga.
“Orang kan bangun ini pake duit, tiba-tiba dimiliki oleh pihak lain, jadi satu masalah, dulu kan yayasan YRS kemudian berubah YDBKS (dulu yayasan dana bakti sosial) berada dibawah kementrian sosial bukan dimiliki oleh kemensos, bukan,” katanya.
Bob menambahkan yayasan-yayasan tersebut tidak punya hak dalam perbendaharaan negara atau hukum administrasi negara. “Tidak ada departemen atau kementrian Indonesia yang menyatakan punya yayasan, jadi artinya kementrian sosial tidak pernah memiliki tanah disini, tidak pernah juga memiliki bangunan dsini, kemensos mengklaim.”
Selain itu, dia menilai pemidanaan terhadap Murwanto merupakan salah satu penzaliman. Sebab, sertifikat gedung cawang kencana itu hanya dititipkan ke kemensos bukan milik milik kemensos.
“Berdasarkan putusan pidana Pak Murwanto kejari dateng, keputusan itu juga sekarang saya uji di dalam Mahkamah Agung, sekarang kami menunggu fatwa MA, Pak Murwanto ditahan karena memberikan sertifikat ini. Penzaliman itu, padahal dititip ke kemsos kok malah kena, itu kriminalisasi terhadap pribadi seseorang pejuang,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Gugatan praperadilan yang diajukan Suryadharma Ali (SDA) tidak membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan proses penyidikan. Hal itu terlihat dari dipanggilnya satu orang saksi terkait kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh mantan Menteri Agama (Menag).
Adapun satu saksi yang diperiksa yakni Sri Ilham Lubis. Meski begitu, lembaga anti rasuah tidak memberitahukan apa latar belakang saksi tersebut.
“Dia diperiksa untuk tersangka SDA,” terang Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/2).
SDA diduga telah menyelewengkan pengelolaan dana haji 2012-2013 di Kemenag, termasuk pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU). DAU adalah dana yang dikumpulkan Pemerintah Indonesia dan diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain.
Terungkapnya kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat mengenai dana haji yang masuk ke bagian Pengaduan Masyarakat KPK setahun yang lalu. Laporan masyarakat ini didukung dengan hasil kajian KPK dan data, serta informasi yang diperoleh melalui proses pengumpulan bahan keterangan.
KPK juga mengirimkan timnya ke Mekkah dan Madinah untuk memantau langsung penyelenggaraan haji 2013. Terkait penyelidikan dana haji, KPK telah meminta keterangan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Jazuli Juwaini dan Hasrul Azwar.
Jauh sebelum menyelidiki pengelolaan dana haji, KPK telah melakukan kajian terkait penyelenggaraan haji. Menurut Johan, salah satu hasil kajian tersebut merekomendasikan agar pendaftar haji tidak perlu menyetor uang. Sementara itu, SDA mengaku telah melakukan penataan pengelolan keuangan dana haji.
Sebelum terungkapnya kasus tersebut, Kemenag memang menerima banyak tudingan terkait pengelolaan dana haji. Misalnya, laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang 29 titik rawan korupsi di Kemenag dan tuduhan Lembaga Swadaya Masyarkat (LSM).
Menurut SDA, pembenahan pengelolaan keuangan haji yang telah dilakukan Kementeriannya berkaitan dengan penempatan DAU. Dia mengatakan, yang awalnya DAU ditempatkan di 27 bank, jadi disederhanakan menjadi 17 bank. Tapi, justru hal itu diduga menjadi wadah SDA untuk melakukan korupsi.
SDA disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby