Jakarta, Aktual.co —Tudingan adanya anggaran siluman di draf Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) DKI sebesar Rp12,1 triliun yang dilontarkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke DPRD DKI, hanya ditanggapi sepi saja oleh Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik.
Rencana Ahok untuk melaporkan dugaan anggaran siluman itu ke pihak berwajib pun dianggap Taufik sebagai bentuk kepanikan saja, dengan digulirkannya hak angket oleh dewan.
“Itu namanya orang panik, jadi semuanya disebut,saya kira itu karena kepanikan Ahok saja (adanya rencana hak angket),” ujar politisi Gerindra itu, di Jakarta, Rabu (25/2).
Lagipula, Taufik mengaku heran, bagaimana Ahok bisa menyebut anggaran dengan istilah siluman. Sedangkan itu dihasilkan dalam pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Yang membuat anggaran siluman siapa? Definisi siluman itu muncul di luar pembahasan. Kalau dalam pembahasan apa siluman namanya?” kata dia.
Kendati demikian, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI ini mempersilahkan jika Ahok akan membawa soal anggaran siluman ke ranah hukum. Menurut dia itu merupakan hak Ahok sebagai warga negara. “Silahkan saja.”
Ditemui terpisah, Ketua pengusul penggunaan hak angket DPRD DKI, Jhony Simanjuntak enggan menanggapi ancaman Ahok untuk membawa dugaan adanya anggarn siluman ke pihak berwajib.
“Tanya yang lain ajalah soal itu. Saya hanya fokus sebagai pengusul hak angket saja. Tanya yang lain itu,” ujar dia.
Seperti diberitakan sebelumnya konflik Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI semakin memanas. Sebuah langkah ‘serangan balik’ nampaknya tengah dipersiapkan Ahok. 
Tak mau kalah dengan pengguliran hak angket terhadap dirinya yang akan diresmikan besok oleh DPRD DKI, Ahok sedang mempertimbangkan melaporkan temuan adanya anggaran ‘siluman’ di APBD ke pihak berwajib.
“Nanti kita lihat. Kan dia (DPRD) punya hak angket menyelidiki kesalahan saya. Sebagai orang biasa, saya nggak punya hak angket seperti dia. Tapi aparat punya hak angket juga toh. Kabareskrim, KPK, Kejaksaan Agung punya hak angket nggak untuk menyelidiki kegilaan DPRD? Punya kan,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (25/2).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Gubernur Jakarta Basuki Purnama (Ahok) mengaku heran dengan sikap Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandy yang mempertanyakan kebijakan besaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI.
Pasalnya, saat melakukan kunjungan ke Balai Kota beberapa waktu lalu, Menpan Yuddy menegaskan tidak ada masalah dengan TKD milik Jakarta. Hanya soal penyebutan saja.
“Masa lisannya setuju, tapi suratnya ngga setuju. Makanya saya juga ngga ngerti, orang politik begitu, beda mulut beda di hati,” kata Ahok di Balai Kota, Rabu (25/2).
Apalagi, kata Ahok, di surat itu Yuddy menyebut kebijakan gaji Pemprov DKI bisa menimbulkan kecemburuan daerah lain.
“Pertanyaan saya, Menpan sadar nggak dirjen-dirjen gajinya 200-300 juta, kok boleh? Lagi pula kalau soal gaji melebihi PNS yang lain, DKI dari dulu gajinya udah di atas provinsi lain kok,” ujar Ahok.
Oleh sebab itu, Ahok pun menegaskan akan tetap menjalankan kebijakannya terkait TKD dinamis pegawainya. Lagipula Ahok berpendapatan kebijakan gaji PNS bukanlah wewenang Menpan-RB. “Udah biarin aja. Jalan aja, kita akan balas suratnya. TKD tetap jalan yang menentukan kan mendagri, kita ngga pake DAU,” tambah dia

Artikel ini ditulis oleh: