Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro meminta Kemenhub berikan sanksi pencabutan ijin terbang bagi maskapai ‘Raja Delay’ berlogo singa meskipun pemiliknya merupakan anggota Wantimpres.
“saya meminta pencabutan izin bagi maskapai raja delay LION walaupun pemiliknya adalah anggota wantimpres,” ujar Nizar di Jakarta, Rabu (25/2)
Menurutnya, selain kemenhub berikan teguran dan pembekuan sementara ijin rute baru Lion Air, harus juga melakukan audit pelanggaran undang-undang.
“Kemenhub harus melakukan audit kepada semua aturan yang melanggar UU, aturan dan rekomendasikan bahkan beri sanksi tidak hanya teguran dan pembekuan,” katanya
Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Udara Suprasetyo mengaku telah menegur Lion Air, dan mengatakan akan mengaudit serta membekukan ijin rute. Namun, pembekuan ijin rute baru dianggap kurang efektif dalam upaya menanggulangi delay parah agar tidak terulang lagi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sejak praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan dimenangkan hakim Sarpin Rizaldi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, para tersangka korupsi dan kasus lainnya mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan Negeri.
Belakangan ini, bekas Menteri Agama Suryadharma Alie juga mengikuti langkah Komjen Budi menggugat KPK lewat jalur praperadilan.
Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pengajuan praperadilan merupakan hak setiap tersangka yang terlibat kasus hukum. Terlebih hal tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.
“Kita harus layani dong, itu hak mereka,” kata dia di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu (25/2).
Meski ada sedikit hambatan, sambung Prasetyo, bagaimana proses tersebut harus dilayani dan harus dihadapi. “Yang biasanya tidak pernah ini ada satu lagi gugatan praperadilan. Itu kan ada pengaruhnya,” ujarnya.
Namun demikian hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena dinamika hukum akan seperti itu. Prasetyo hanya berharap hakim harus memutus hati-hati menangani proses praperadilan yang diajukan para tersangka itu.
“Itulah dinamika ya dalam hukum. Kita harus antisipasi dan sikapi dan hadapi. Kalau ada efek seperti itu harus kita hadapi. Kita harus lebih hati-hati dan lihat sejauh mana gugatannya itu,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Partai Nasdem akan bersikap terbuka terhadap kemungkinan masuknya Golkar dalam koalisi pendukung pemerintah atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Namun partai sempalan Golkar ini berharap tidak ada deal-deal fulgar terkait jabatan menteri di kabinet.

“Nasdem dari dulu mendukung pemerintah dan konsisten digaris itu. Kalau nanti misalnya Golkar masuk dalam koalisi, maka tidak masalah asalkan jangan transaksional,” ujar Politikus Nasdem Irma Suryani Chaniago kepada aktual.co, Rabu (25/2).

Ketua Garnita Malahayati (sayap perempuan partai Nasdem)  ini menambahkan, Nasdem sudah memberi kekuatan terbaik untuk mendukung pemerintah Jokowi-JK, termasuk dua figur menteri dan satu jaksa agung.

“Figur kita di kabinet tidak ada yang meragukan. Pak ferry Mursyidana Baldan  sudah bagus menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kinerja Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) juga bagus. Jadi kita harap nanti obyektivitas dalam kabinet jika Golkar masuk tetap dijaga,” ucapnya.

Irma sendiri tidak menampik jika masuknya Golkar dalam kabinet dapat menimbulkan perubahan susunan kabinet. Namun dia yakin Presiden Jokowi akan konsisten dengan komitmennya tentang koalisi tanpa syarat yang didengungkan sejak awal.

“Nasdem sudah menjadi role model tentang partai yang elegan. Tapi soal kabinet itu hak prerogatif presiden yang sangat kita hormati,” tuntas Irma.

Peluang masuknya partai Golkar ke KIH cukup besar setelah Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak permohonan kubu Aburizal Bakrie mengenai dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar. Nasib Golkar pun akan ditentukan oleh mahkamah partai yang kabarnya memperbesar peluang kemenangan Golkar kubu Agung Laksono./moh sahlan

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan siap memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri, Kamis (26/2) besok. 
Novel sebelumnya mangkir dari panggilan penyidik Bareskrim Polri. Menurut dia, surat tak pernah sampai ke tangannya. Dia pun mengaku siap menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.
“Saya sudah terima surat panggilan untuk hari Kamis, Insya Allah saya datang,” kata Novel di Jakarta, Rabu (25/2).
Namun, Novel masih harus menunggu izin dari pimpinan KPK untuk bisa mendatangi Bareskrim. 
“Hingga saat ini belum ada pembahasan soal pemanggilan Novel,” kata Plt pimpinan KPK, Johan Budi.
Pemanggilan Novel itu terkait dengan kasus penganiayaan pada tahun 2004. Novel yang saat itu menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Bengkulu lalai karena membiarkan anak buahnya melakukan penganiayaan berujung kematian seorang tersangka pencuri sarang burung walet. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu