Jakarta, Aktual.co —Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menyampaikan, pihaknya akan mengkaji rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan Brasil. Tedjo mengaku akan membicarakan soal rencananya ini dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. “Akan dibicarakan dengan Menlu dan Menhan,” ujar dia di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (24/2).

Ia menjelaskan, hingga saat ini belum ada penundaan kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dengan Brasil, terlepas dengan penundaan penyerahan credentials (surat kepercayaan kepada Duta Besar) Indonesia oleh negara Amerika Latin itu. “Sampai saat ini belum (ada penundaan kerjasama). Tapi kita akan bersikap negarawan lah,” kata dia. Tedjo membenarkan bahwa selama ini antara Indonesia dan Brasil menjalin kerja sama yang cukup baik dalam bidang pertahanan. “Kita beli beberapa peralatan di sana, pesawat terbang, dan lainnya,” ujar dia.

Tedjo mengaku tidak begitu tahu soal nilai pembelian alutsista tersebut. Meski demikian, ia akan lebih detail membicarakan dengan Ryamizard mengenai pembayaran pembelian tersebut agar tidak ada kerugian bagi Indonesia. “Makanya akan dibicarakan dengan Menhan,” kata dia. Pada Agustus 2014 lalu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapatkan persenjataan baru berupa sistem senjata peluncur roket atau multiple launcher rocket system (MLRS) bernama Astros II. Senjata baru yang diperuntukkan kepada Divisi Artileri Medan itu didatangkan dari pabrik Avibras Industria Aeroespacial, Brasil.

Sebelum pembelian Astros II, kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Brasil sebenarnya telah terjalin sejak lama dan meliputi berbagai bidang. Data Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa nilai perdagangan bilateral antara kedua negara mencapai US$4 miliar pada tahun 2014 dengan impor utama berupa kacang kedelai. Sedangkan menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal, terdapat dua proyek investasi dari Brasil dengan nilai tidak mencapai US$1 juta, atau berada dalam peringkat 82 dari total realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia.

Hubungan diplomatik dengan Brasil terganggu setelah eksekusi mati Moreira atas kasus narkotika bulan lalu. Presiden Brasil Dilma Roussef langsung memanggil duta besarnya dari Jakarta. Ketegangan semakin terasa setelah Brasil menunda penyerahan credential Duta Besar Indonesia untuk negara itu Toto Riyanto sebagai bentuk protes hukuman mati. Toto Riyanto akhirnya dipanggil pulang ke Indonesia pada Jumat (20/2).

Jakarta, Aktual.co —Pembicaraan mengenai program nuklir Teheran dikabarkan tak ada kemajuan dan tanpa kesepakatan akhir. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan kepada media Iran pada Senin (23/2, sepert yang dikutip Al Jazeera. “Beberapa kemajuan telah dibuat pada hal-hal tertentu namun masih ada jalan panjang di depan untuk mencapai kesepakatan akhir,” media Iran mengutip Zarif setelah pembicaraan di Jenewa dengan Menlu AS John Kerry.

“Kesenjangan masih ada, ada perbedaan, dan semua pihak yang bernegosiasi dengan keseriusan dan tekad, tapi kami belum menemukan solusi untuk pertanyaan kunci,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Javad Zarif  mengatakan pembicaraan telah “serius, berguna dan konstruktif dengan negara P5 + 1 (Inggris, China, Prancis, Rusia, Amerika Serikat dan Jerman), terutama dengan sisi Amerika.”

Seorang pejabat senior pemerintah Iran di Jenewa mengatakan putaran baru pembicaraan antara Iran dan P5 + 1 akan dilanjutkan Senin depan (2/3) di Swiss. Namun pertemuan pertemuan mendatang akan diadakan di tingkat direktur politik. Iran terus melakukan pembicaraan dengan negara-negara adi kuasa tentang nuklir. Namun hingga hari ini pembicaraan tersebut selalu mentah.

Jakarta, Aktual.co —Hubungan Indonesia dan Brasil memasuki babak terpanas setelah drama penolakan duta besar terjadi, menyusul eksekusi mati warga asal Negeri Samba itu. Menurut Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana penolakan credential duta besar Indonesia Toto Riyanto adalah sebuah pelecehan diplomatik.

Penyelesaian masalah ini, kata Hikmahanto, kini ada di tangan Presiden Brasil Dilma Roussef yang menolak credential tersebut. “Sekarang yang terpenting adalah kita tidak akan mengembalikan duta besar ke Brasil sebelum ada permintaan maaf. Bola kini ada di Presiden Dilma, jangan kita kembalikan begitu saja,” kata Hikmahanto kepada CNN Indonesia, Selasa (23/2).

Warga Brasil bernama Marco Archer Cardoso Moreira dieksekusi mati bulan lalu karena kasus narkotika. Saat ini masih ada warga Brasil lainnya, Rodrigo Gularte, yang akan segera dieksekusi karena menyelundupkan kokain ke Indonesia. Selain Brasil, Australia juga kini tengah gencar mencegah eksekusi mati terhadap dua warganya Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Eksekusi kedua ditunda karena alasan teknis. Menurut Hikmahanto, sebaiknya eksekusi harus segera dilakukan dan jangan ditunda lagi. Karena jika eksekusi terus molor, akan ada drama lainnya dari Brasil dan Australia.

“Agar tidak membebani Indonesia dan pemerintahan Jokowi, ada baiknya Kejaksaan Agung mempercepat pelaksanaan hukuman mati, daripada menundanya. Semakin lama Kejaksaan menunda semakin banyak tekanan dari luar negeri yang akan dihadapi Indonesia,” ujar Hikmahanto. “Bila pelaksanaan hukuman mati dipercepat harapannya adalah tidak ada lagi manuver-manuver yang akan dilakukan oleh negara asing,” lanjut dia lagi.