Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyisakan banyak kasus korupsi yang belum terselesaikan, seperti kasus Innospec, BCA dan BLBI. Untuk mempercepat penyelesaian kasus tersebut, lembaga anti rasuah itu mengaku tengah melakukan koordinasi dengan tim penyelidik, penyidik.
“Hari ini kami juga meminta lagi penyidik, penyelidik, satgasnya untuk menjelaskan mengenai kasus-kasus yang tertunda,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan KPK, Taufiqurrahman Ruki saat jumpa pers, di gedung KPK, Rabu (25/2).
Menurut Taufiqurrahman, percepatan penyidikan kasus itu bukan hanya sebagai kewajiban KPK. Tetapi juga untuk mengantisipasi adanya pengajuan gugatan praperadilan dari tersangka yang sudah ditetapkan.
Seperti diketahui, pada Senin (23/2) salah satu tersangka KPK, Suryadharma Ali (SDA) telah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
“Karena kami mengantisipasi kemungkinan adanya praperadilan dan kedua mempercepat penanganan kasus,” jelasnya.
Selain itu, demi mendukung percepatan penyelesaian beberapa kasus korupsi yang masih mangkrak, KPK juga telah melakukan sejumlah pertemuan dengan pihak Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Hal itu dilakukan untuk membicarakan terkait wacana penambahan personil penyidik.
“Permintaan bantuan sumber daya manusia, misalnya di Kejakasaan Agung. Pak Jaksa Agung bilang, berapa pun penyidik, akan disediakan. Begitu juga dengan apa yang disampaikan Wakapolri,” papar Plt pimpinan KPK lainnya, Johan Budi SP.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Semarang, Aktual.co — Demam batu akik kini tidak hanya melanda di kalangan ekonomi menengah ke atas, melainkan merambah ke konsumen masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pameran batu mulia dari berbagai jenis nama batu akik di Mall Sri Ratu, jalan Pemuda Semarang sejak hari ini diserbu pecinta batu.

Kalangan pecinta batu kelas menengah ke bawah dominan menggemari batu aki jenis bacan doko. Warna batu kehijauan muda menjadi trend penjualan tertinggi dibandingkan jenis batu akik lainnya.

Andika, penjual batu mulia menawarkan, batu akik jenis bacan doko dengan harga relatif yang bergantung pada warna, kapur dan kristal. Harga terendah bacan doko dijual mencapai Rp3 juta. Bahkan, ada juga yang mencapai Rp600 juta per batu akik yang sudah berbentuk cincin.

“Harga batu akik relatif warna, batu kapur dan barangnya. Untuk ukuran besar kecil batu tidak berpengaruh pada harga,” terang Andika,  kepada Aktual.co, Rabu (25/2).

Ia mengungkapkan, bahwa kelebihan warna hijau bacan doko terkadang berubah warna menjadi gelap dan lebih bercahaya, jika terkena pantulan cahaya lampu.

Selain bacan doko, jenis bacan king robu dan bacan Garut masih menjadi tren penjualan. Pameran batu akik dari berbagai pecinta Nusantara itu dihelat sejak 25 Februari-1 Maret 2014.

Berbagai macam batu akik yang dipamerkan, baik cincin, liontin, batu asli, hingga aksesoris lain yang berbahan baku batu mulia.

Di kesempatan yang sama, Markaban (61), Sekretaris Komunitas Semarang Gems Lover yang merupakan panitia Festival mengatakan, even pamrean batu akik di Semarang memang baru pertama kali diadakan. Sehingga, animo warga yang kini sedang mengalami demam batu akik sangatlah tinggi.

“Kalau di Yogyakarta dan Jakarta dan udah event tahunan. Tapi, kebetulan moment-nya pas dengan euforia batu akik saat ini. Jadi timing-nya pas dengan tingginya minat batu lokal,” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengatakan, Kombes Pol Viktor Simanjuntak yang ikut dalam penangkapan Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto pada 23 Januari 2015 adalah penyidik Polri.
“Kombes Viktor itu penyidik. Ada skep (surat keputusan) penyidiknya. Saya yang tanda tangan,” katanya di Jakarta, Rabu (25/2).
Hal itu diungkapkan Badrodin menjawab hasil temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menyatakan ada pelanggaran peraturan perundang-undangan, pengabaian kewajiban hukum, dan melampaui kewenangan oleh Kombes Pol Viktor yang melakukan penangkapan terhadap Bambang Widjojanto (BW) karena tanpa dilengkapi dengan surat perintah penangkapan.
Menurut Wakapolri, dirinya sudah meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri untuk menyelidiki apakah betul ada penyimpangan dalam penangkapan BW seperti yang disebutkan oleh Ombudsman.
Pada Selasa (24/2 ), lembaga negara pengawas pelayanan publik ORI menyatakan terdapat dua maladministrasi dalam proses penangkapan dan pemeriksaan BW oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh kubu Bambang Widjojanto terus dilayangkan. Kubu BW tak ada habis-habisnya menebar opini ketimbang mengajukan praperadilan.
Praperadilan sama sekali tak menjadi pertimbangan BW untuk mencari keadilan, dalam penetapannya sebagai tersangka di kasus mengarahkan saksi dalam sidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi.
Menanggapi hal tersebut pakar hukum pidana Prof Romli Asmasasmita mengatakan, setiap warga negara sekalipun ‘tukang becak’ berhak mengajukan praperadilan jika merasa disakiti penyidik dan penuntut umum.
“Tukang becak juga bisa ajukan praperadilan kalau dizolimi penyidik dan penuntut,” kata Prof Romli ketika berbincang dengan Aktual.co, Rabu (25/2).
Sebelumnya pengacara Bambang Widjojanto menyebut, para tersangka yang mengajukan gugutan praperadilan adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan uang.
“Kalaupun ada terobosan hukum (praperadilan) hanya untuk orang-orang yang punya kekuasaan atau duit,” ujar Asfinawati usai jumpa pers di gedung KPK, Selasa (24/2).
Di sisi lain, anggota tim kuasa hukum BW lainnya, Rasamala Aritonang mengatakan bahwa ada kemungkinan jika kliennya juga akan mengajukan praperadilan.
“Praperadilan memang kalau faktanya terbuka untuk melakukan itu (praperadilan). Tapi hasil diskusi kami dengan beliau, beliau masih dalam persepsi bahwa putusan itu di luar hukum. Tapi sekali lagi peluang (ajukan praperadilan) masih terbuka,” jelas Rasamala.
Bukan hanya itu, tim pengacara BW juga melemparkan wacana praperadilan itu ke Mahkamah Agung (MA). Mereka mengatakan bahwa sah atau tidaknya pengajuan gugatan status tersangka seseorang baik oleh KPK ataupun Polisi berada di tangan MA.
“Bola ada di MA. Mereka harus bertanggung jawab. MA bukan hanya berfungsi menyidik perkara ditingkat terakhir. Tapi mereka harus melihat unifikasi hukum, melakukan koreksi,” tutur Asfinawati.
Laporan: Wisnu Jusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby