Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —  Kantor Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Barat menggelar pertemuan tahunan industri jasa keuangan sebagai ajang refleksi dan komunikasi antara pemerintah dengan pihak-pihak terkait. Kegiatan yang digelar di Mataram, Selasa (24/2), dibuka secara langsung oleh Wakil Gubenur Nusa Tenggara Barat (NTB) H Muhammad Amin, dan dihadiri oleh Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB Yusri, dan para pimpinan perbankan serta pengelola industri jasa keuangan di NTB.

Kepala Kantor OJK NTB Yusri di Mataram, Selasa (24/2), menjelaskan pertemuan pelaku industri jasa keuangan 2015 ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di NTB, sebagai tindak lanjut dari penyelenggaraan “Financial Executive Gathering” (FEG), yang telah dilaksanakan di Jakarta, pada 16 Januari 2015.

“Kegiatan ini merupakan momen penting dan bersejarah, yang menandai refleksi dan komunikasi antara OJK dengan para pihak terkait,” katanya.

Ia mengatakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK diberikan tugas melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap industri jasa keuangan.

Untuk menjalankan amanat tersebut, maka mulai 31 Desember 2013, OJK telah membuka 35 kantor di seluruh Indonesia, yang terdiri atas enam kantor regional OJK dan 29 kantor OJK di daerah yang salah satunya di Provinsi NTB.

Berdasarkan data, kata Yusri, sampai dengan Desember 2014, jumlah jaringan perbankan yang telah beroperasi di NTB, terdiri dari satu kantor pusat bank umum, 32 kantor pusat bank perkreditan rakyat (BPR), 50 kantor cabang bank umum dan 48 kantor cabang BPR, serta 205 kantor cabang pembantu bank umum.

“Kami juga mengawasi industri jasa keuangan nonperbankan, seperti perusahaan pembiayaan yang sudah berkembang di NTB,” ujarnya.

Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin menyambut baik kegiatan pertemuan tahunan industri jasa keuangan yang bertajuk “Memacu pertumbuhan, meningkatkan kesejahteraan”, yang digelar oleh OJK NTB.

“Forum ini tidak saja menjadi ajang silaturahmi, tapi juga sebagai bentuk kebersamaan dan forum untuk menganalisa progrem dan mengevaluasi pelaku industri jasa keuangan di NTB,” ujarnya.

Amin berharap semoga forum pertemuan tahunan industri jasa keuangan bisa memberikan peluang lebih banyak terhadap industri jasa keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat NTB, terlebih setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintahan Jokowi tampaknya sedang pening, karena harus memenuhi target pengeluaran APBN yang ambisius, sementara sumber penerimaan menipis. Pasalnya, Jokowi telah berjanji kepada para pengusaha akan membangun mega proyek besar-besaran dalam bidang infrastruktur tol laut, energi, untuk dibagi-bagikan.

“Sekarang bandar-bandar sedang menagih janji pembagian mega proyek besar dari pemerintahan Jokowi,” ujar peneliti ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng di Jakarta, Selasa (24/2).

Untuk mengatasi sekaratnya penerimaan negara, pemerintahan Jokowi mulai menggiatkan penerimaan sektor pajak dan membuka lebar-lebar potensi investasi di Indonesia. Dirjen Pajak Kementrian Keuangan mengeluarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-01/PJ/2015 tentang Penyerahan Bukti Potong Pajak atas Bunga Deposito dimaksudkan untuk membuka data nasabah di sektor perbankan.

“Peraturan ini tidak main main. Jika ditemukan ada indikasi kekeliruan, kesalahan, penyimpangan dalam  menjalankan aturan dan ketentuan yang berlaku, Ditjen Pajak akan memblokir rekening nasabah,” paparnya.

Upaya memburu pajak dengan membabi buta ini, akan semakin menambah runyam masalah keuangan nasional. Para pemilik uang tidak lagi merasa nyaman menyimpan uang uang mereka di bank nasional,  meskipun bunga bank termasuk kategori tertinggi.

“Pemerintah Singapura tentu akan semakin senang dengan Jokowi karena ke depan orang orang kaya lebih memilih menyimpan uangnya di Singapura,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka