11 Januari 2026
Beranda blog Halaman 38227

BW Persoalkan Viktor, Kabareskrim: Sesuai UU Perwira Polisi Itu Penyidik

Jakarta, Aktual.co — Salah satu hasil rekomendasi dari Komisi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut penangkapan dan penahanan Wakil Ketua KPK non-aktif Bambang Widjojanto di Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, maladministrasi.
Hal ini, lantaran salah satu perwira yang ikut mencokok Bambang adalah Kombes Pol Viktor E Simanjuntak. Dalam laporkan rekomendasi dari Ombudsman, Viktor merupakan anggota Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) yang dikomandoi oleh Komjen Budi Gunawan.
Menanggapi hal tersebut, Kabareskrim Polri, Budi Waseso pun dengan tegas membantah penangkapan terhadap tersangka kasus dugaan memerintahkan kesaksian palsu di bawah sumpah saat sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) 2010 tak sesuai prosedur.
Menurut dia, bukanlah sebuah masalah untuk mengambil personel dari unsur mana saja dalam sebuah tim khusus.
“Kalau timsus itu bisa mengambil dari mana saja. Yang penting dia penyidik. Ada Skep penyidiknya, ada surat perintah penyidikannya surat perintah tugasnya. Itu yang penting,” kata Budi di Mabes Polri, Rabu (25/2).
Karenanya, jenderal bintang tiga ini membantah keikutsertaan Victor dalam tim khusus itu illegal.  “Legal dong, masak gak legal gimana?” Ujar Budi.
Jenderal bintang tiga itu mengaku siap bertanggungjawab perihal penunjukan Victor dalam tim tersebut. Dia siap bila persoalan itu ditindaklanjuti di Propam Polri.
“Iya dong, saya tanggungjawablah. Nantikan dilaporkan ke Div Propam. Nanti kan Divpropamkan menindaklanjuti ya. Tunggu sajalah,” ungkapnya.
Mantan Kapolda Gorontalo itu menambahkan, bahwa seorang perwira Polri itu sudah otomatis adalah seorang penyidik. “Polisi itu mau dimana saja kalau perwira itu penyidik, ada di undang-undangnya,” tegas Budi.
Sebelumnya, persoalan ini diungkap oleh Ketua Tim Kuasa Hukum BW Asfinawati. Dalam jumpa pers di gedung KPK, Asfina menegaskan, berdasarkan laporan rekomendasi dari Ombudsman RI diketahui Kombes Viktor E Simanjuntak adalah anggota Lemdikpol.
“Menarik, Viktor Simanjuntak adalah Pamen di Lemdikpol yang notabene bukan Bareskrim. Dan tahu sendiri Lemdikpol siapa kepalanya,” imbuhnya.
Asfina menduga ada hubungan terkait keberadaan Viktor Simanjuntak saat penangkapan BW berlangsung dengan penetapan tersangka Komjen BG. “Berarti ada hubungan erat antara Kepala Lemdikpol (Budi Gunawan) dan pamennya yang melakukan penangkapan kepada pak BW. Ini pelangaran serius,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Bertemu Pras Kemarin, Djarot Bantah Bicarakan APBD

Jakarta, Aktual.co —Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saeful Yusuf seperti memang tak mau dikait-kaitkan mengenai perseteruan antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI terkait APBD DKI. 
Saat ditanya mengenai pertemuan di ruangannya dengan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, Selasa (24/2) kemarin, Djarot berdalih pertemuan itu hanya membahas soal FKPP.
Sedangkan untuk urusan kisruh APBD DKI, Djarot secara diplomatis mengatakan menyerahkan pada proses yang berlaku. 
Kata dia, saat ini draf APBD DKI sedang di Kemendagri untuk dievaluasi. Sementara menanggapi rencana DPRD menggulirkan hak angket ke Ahok, Djarot tak mau ambil pusing.
“Ga ‘opo-opo’, hak angket jalan terus biarin aja” ujar dia enteng, di Balai Kota, Jakarta, Rabu (25/2).
Namun jika melihat pernyataan Pras kemarin yang ditemui sebelum bertemu Djarot, dia justru mengungkit soal kisruh APBD.
“Sampai sakit saya mikir soal ini (kisruh APBD). Saya manusia, ada batasnya juga,” ujar Pras, di Balai Kota, Selasa (24/2).
Meski mengaku bisa memahami dan setuju dengan niat Ahok melakukan transparansi APBD lewat e-Budgeting, Pras menyayangkan upaya itu tidak dibarengi dengan komunikasi yang baik. 
“Harusnya ada koordinasi komunikasi lah. Kan ada Musrembang segala, buat apa ada reses. Kita dibiayain negara loh,” keluh politisi PDI-P itu.
Akibatnya, seperti yang sekarang terjadi. Yakni semakin meruncingnya kisruh antara Pemprov DKI dan DPRD DKI. Saling tuding, perang pernyataan dan berujung pada digulirkannya hak angket oleh DPRD DKI terhadap Ahok.  

Artikel ini ditulis oleh:

Priyono Nilai Nasionalisasi Migas Urutan Terakhir

Jakarta, Aktual.co — Mantan Kepala BP Migas (saat ini SKK Migas) Raden Priyono angkat bicara terkait kontrak-kontrak blok migas asing yang akan segera habis. Ia menyebut bahwa perusahaan asing yang kontraknya akan habis dan tidak menunjukan aktifitas positif untuk untuk perpanjangan maka sudah sepatutnya diputus kontrak.

“Kalau habis dan tidak menunjukan suatu aktifitas yah diputus saja kontraknya. Diberikan kepada yang berminat, kemudian dilihat lagi yang berminat itu apakah memenuhi persyaratan secara finansial, masalah tenaga ahlinya, dan pengetahuan lapangannya,” kata Raden dalam acara diskusi di Unika Atma Jaya, Jakarta, Rabu (25/2).

Meski begitu, lelaki yang biasa di sapa Pri ini menyatakan ketidaksetujuannya jika kontrak blok migas yang habis tersebut diambil alih oleh pemerintah atau dinasionalisasi.

“Saya kira itu (Nasionalisasi) diurutan terakhir, karena tanpa nasionalisasi pun kita sebenarnya bisa mendapatkan banyak untuk negara. Karena kalau kita mau masuk globalisasi lalu kita bicara nasionalisasi saya rasa agak lucu. Ini mau kemana sih negara ini, kita mau mengakui adanya globalisasi atau kita mau sendirian dalam politik global energi,” ujar Pri.

Ia mencontohkan, sekelas negara adi daya seperti Amerika Serikat pun sangat membutuhkan keberadaan investor asing. Hal itu dilakukan guna menghindarkan negara dari resiko.

“Amerika saja, satu negara yang kapitalis mereka membutuhkan investasi asing. Apalagi kalau bicara migas, nilai investasinya bukan 1 miliar atau 10 milyar, tapi triliunan,” jelasnya.

Artinya bahwa, apakah nasional memiliki kapasitas seperti itu? “Satu triliun hilang dalam tujuh bulan misalnya, dan tidak ada barangnya kalau gagal. Oleh karena itu undang-undang migas itu mengatakan bahwa resiko itu tidak boleh ada di negara. Artinya jangan sampai juga asing itu bangkrut karena berinvestasi ke sesuatu yang beresiko tinggi. Untuk nasionalisasi enggalah, tapi memihak kepada kepentingan nasional itu wajib. Caranya aja yang di sesuaikan dengan jaman,” tukas dia.

Lebih lanjut, ketika dimintai pendapatnya terkait industri dan kinerja Kementerian ESDM dan Pertamina saat ini, Pri enggan berkomentar banyak.

“Terlalu prematur menguji satu kinerja migas dalam waktu 3-4 bulan ini. Kalau 6 bulan sampai 1 tahun baru bisalah,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Ruki Bingung Presiden Minta KPK Tak Hambat Program Pemerintah

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiqurrahman Ruki mengungkapkan jika dirinya tidak mengerti maksud beberapa poin pengarahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait perbaikan hubungan antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Salah satu pernyataan yang membuat dirinya sedikit kebingungan adalah, ketika Presiden menyatakan tidak akan intervensi apapun bentuk penegakan hukum yang dilakukan KPK. Namun, seketika itu pula Presiden menambahkan bahwa dia bisa saja melakukan intervensi jika sudah dalam keadaan mendesak.
“Saya nggak tahu yang dimaksud kepepet bagi seorang Presiden sehingga perlu mengintervensi penegakan hukum. Saya nggak tahu bagaimana prakteknya,” ujar Taufiqurrahman, saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/2).
Bukan hanya itu, mantan Komisaris Utama Bank Jabar Banten (BJB) juga mempertanyakan saat Presiden melontarkan pernyataan yang meminta para penegak hukum mendorong kerja pemerintah, bukan malah menjadi penghambat.
Presiden mengatakan penegakan hukum jangan sampai menimbulkan rasa takut, menimbulkan para kepala daerah para pimpinan daerah menjadi ragu-ragu melangkah, sehingga penyerapan anggaran dan sebagainya kurang.
“Yang berikutnya Presiden mengatakan bahwa penegak hukum harus mendorong kerja pemerintah bukan malah menghambat. Saya agak angkat kepala juga,” terangnya.
Seperti diketahui, pagi tadi Presiden secara resmi mengundang seluruh pimpinan dari tiga lembaga penegak hukum di Indonesia untuk datang ke Istana Negara. Plt Kapolri Badrodin Haiti, lima Plt pimpinan KPK, dan Jaksa Agung HM Prasetyo, hadir memenuhi panggilan tersebut.
Ketiganya diminta untuk melaporkan langkah-langkah yang akan diambil dalam memperbaiki mensinergikan hubungan antar lembaga penegak hukum. Setelah ketiganya menjabarkan langkahnya masing-masing, giliran Presiden yang memberikan pengarahan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Kolaborasi Musik Jazz Italia-Indonesia Pererat Hubungan Antar Bangsa

Jakarta, Aktual.co — Institut Kebudayaan Italia di Jakarta menyajikan pelajaran tentang musik jazz yang berasal dari musisi Italia dan Indonesia yang tergabung dalam grup musik jazz Nita Aartsen V.A.C Trio featuring Marcello Allulli.

“Acara ini merupakan proyek yang unik dengan memberikan kesempatan untuk musisi Italia dan Indonesia untuk mempererat hubungan antara bangsa Italia dan Indonesia melalui kolaborasi musik dan kebudayaan,” kata Direktur Institur Kebudayaan Italia Michela Linda Magri usai Jazz Workshop, Jakarta, Rabu (25/2).

Ia mengatakan empat musisi itu berasal dari latar belakang yang berbeda dan telah melakukan pengamatan dan penelitian terhadap musik daerah mereka masing-masing.

Kemudian, lanjutnya, para musisi itu bergabung membawakan musik dengan ciri khas (“root”) mereka masing-masing dan menyajikannya dalam bahasa modern yang baru.

Grup musik itu terdiri dari tiga musisi Italia yakni Marcello Allulli sebagai pemain saksofon, Israel Varela sebagai pemain genderang atau “drummer”, Daniele Cappucci sebagai pemain musik bas.

Kemudian, satu musisi Indonesia Nita Aartsen sebagai penyanyi dan pemain piano seperti pada festival Java Jazz.

Dalam kegiatan itu, para musisi memainkan musik mereka, menjelaskan bagaimana menulis suatu komposisi, bagaimana mengelola musik dengan keunikan masing-masing dan saling mempengaruhi antarmusisi serta berfokus pada karakteristik dari alat musik yang mereka mainkan.

Lebih lanjut, ia katakan, acara itu merupakan salah satu program kebudayaan Italia sekaligus memperingati 65 tahun hubungan bilateral Italia dan Indonesia pada 2015.

“Kombinasi musisi Italia dan Indonesia ini merupakan kesempatan besar untuk menunjukkan hubungan bilateral ini bahwa kami (Italia) di sini untuk anda dan anda (Indonesia) di sini untuk kami,” tuturnya.

Lewat penampilan dan loka karya musik jazz itu, ia katakan, setiap orang mendapatkan pelajaran tentang musik jazz dan inspirasi bahwa belajar mencintai sesuatu berdasarkan gairah atau “passion” mempercayai sesuatu sehingga mempelajarinya dengan penuh tanggung jawab.

“Penampilan yang dibawakan musisi-musisi ini memiliki dan menunjukkan inspirasi, gairah, komitmen dan persaudaraan antarbangsa. Dan setiap orang dapat memaknainya menjadi perubahan kepribadian yang lebih baik ke depannya,” kata dia.

Ia mengatakan musik menjadi program kerja sama kebudayaan karena bangsa Indonesia menyukainya.

“Kami mulai dengan musik karena musik merupakan cara terbaik yang mana teman-teman Indonesia sangat menyukai musik dan mereka sangat bertalenta,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Komisi V Dukung Pembangunan di Sumsel

Jakarta, Aktual.co — Komisi V DPR RI akan mendukung pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan supaya pelaksanaannya dapat dilakukan secepat mungkin, sehingga perekonomian daerah ini semakin berkembang.
“Ada beberapa infrastruktur yang menjadi prioritas dibangun seperti jalan, jembatan termasuk tol,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia kepada wartawan usai pertemuan dengan Gubernur Sumsel Alex Noerdin di Palembang, Rabu (25/2).
Nantinya, semua mitra yang membidangi itu akan melaksanakan rapat bersama untuk membahas pembangunan di daerah ini.
Memang, lanjut dia, dalam kunjungan kerja ke Sumsel ini pihaknya juga membawa mitra kerja untuk mengetahui program dan permasalahan yang dihadapi di daerah.
Namun, itu perlu dibahas kembali sehingga pelaksanaanya semakin cepat, kata dia.
Apalagi Sumsel akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018 sehingga sarana dan prasarana pendukung harus disiapkan dengan maksimal termasuk jalan dan jembatan.
Oleh karena itu pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Sumsel untuk melihat dan mengetahui perkembangan pembangunan terutama dalam persiapan Asian Games mendatang.
Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, memang pihaknya akan menjadi tuan rumah Asian Games sehingga infrastruktur yang ada harus lebih siap.
Sumsel akan membangun jalan tol, jembatan dan sarana pendukung lainnya dan itu perlu dukungan semua pihak termasuk DPR RI.
Namun, lanjut gubernur, semua DPR yang berkunjung ke Sumsel menyatakan mendukung percepatan pembangunan di daerah ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain