28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 38252

Penyelesain Masalah Maskapai, Menhub Jonan Disebut Tebang Pilih

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Unpad Idil Akbar menilai Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tebang pilih dalam memberikan sanksi tegas kepada maskapai penerbangan. 
Dirinya juga menyebut Menhub Jonan mengalami dilema dalam menindak tegas maskapai Lion Air.
“Kalau menurut saya Menhub tebang pilih terhadap masalah yang terjadi, kalau kita lihat kasusnya AirAsia kemarin, begitu garangnya Menhub memberikan statement terhadap manjemen AirAsia sehingga ada ketegasan yang disampaikan Menhub, berbeda dengan Lion Air, ya memang beda konteks satu kecelakaan yang menyebabkan tewasnya manusia, satu lagi kelalaian. Tapi saya kira dalam konteks manajemen pelayanan adalah penting, ini apakah kemenhub takut dengan wantimpres ?,” ujar Idil saat dihubungi di Jakarta, Senin (23/2).
Idil menambahkan, Menhub Jonan tengah dilematis. Jonan tidak melihat konteks pemilik sebagai yang bertanggungjawab atas maskapai, namun mempertimbangkan sebagai Wantimpres hingga tidak mampu menindak tegas maskapai yang dikenal sebagai raja delay.
“saya pikir Menhub mengalami dilema lah, bohong lah kalo tidak ada dilema terhadap prsoalan itu, tapi yang jelas seharusnya Kemenhub harus melihat secara jelas konteks wantimpresnya dan konteks perusahaanya, jangan samaratakan itu, kalo memang ada masalah perusahaan yasudah berikan ketegasan pada perusahaan,  wantimpres mah urusan lain,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

BPBD DKI: Pintu Air Pesanggrahan Siaga III

Jakarta, Aktual.co — Hujan yang mengguyur kota Jakarta mengakibatkan debit air di pintu air Pesanggrahan mengalami peningkatan. Untuk itu bagi warga yang bermukim di daerah bantaran Kali Pesanggrahan diminta mewaspadai datangnya banjir kiriman. Pasalnya, sejak pukul 17.30, pintu air Pesanggarahan tercatat berstatus siaga tiga atau dengan ketinggian 170 sentimeter.
Demikian disampaikan Petugas Piket Pusat Pengendali dan Operasional (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Muchtiyanto kepada wartawan, Senin (23/2).
“Ketinggian air naik dimulai pada pukul 14.00 yakni setinggi 100 sentimeter. Dan tadi pukul 17.30 sudah setinggi 170 sentimeter atau siaga tiga,” ujarnya.
Dikatakan Muchtiyanto bahwa ketinggian air naik secara bertahap. Semula pada pukul 12.00 ketinggian air masih normal yakni setinggi 70 sentimeter. Namun sekitar pukul 17.30, ketinggian air  mencapai 170 sentimeter.
“Kita sudah koordinasikan dengan pejabat setempat,” katanya. 
Muchtiyanto menambahkan untuk sejumlah wilayah yang diprediksi terdampak status siaga tiga pada Pintu Air Pesanggrajan ini diantaranya, Lebak Bulus, Pondok Pinang, IKPN, Ciledug Raya-Cipulir, Sukabumi Selatan, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Kedoya Selatan, Rawa Buaya, Kembangan, Green Garden-Kedoya Utara, Cengkareng, Kapuk Poglar-Kedaung Kali Angke, dan Kapuk Muara.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Hadapi MEA 2015, Ahok: DKI Siapkan Pelatihan Tenaga Kerja

Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) terkait pelatihan tenaga kerja.
Bersama Menaker M.Hanif Dakiri, Ahok menyiapkan tenaga kerja handal guna menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Desember 2015 mendatang.
“Kita pengin puluhan ribu, karena target pak menteri seluruh Indonesia 500 ribu sampai sejuta. Inilah yang akan kita dorong,” kata Ahok di Kantor Kemenaker, Jakarta, Senin (23/2).
Ahok menyatakan sudah menandatangani Peraturan Gubernur terkait persyaratan untuk mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Ia mengungkapkan, usia dan pendidikan tidak masuk dalam persyaratan untuk ikut pelatihan.
“Kami sendiri ada 7 BLK. Kita ingin banyak orang DKI yang tidak sekolah itu bisa dilatih,” ungkapnya.
Nantinya, Ahok juga berjanji tidak bakal mempersulit jika ada warga luar Jakarta yang ingin membuat KTP Jakarta.”Sama-sama orang Indonesia ko, ngapain kita pelit sama KTP,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Lion Air Bantah Tidak Miliki SOP Emergency

Jakarta, Aktual.co — Manajemen Lion Air membantah tudingan Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa pihak Lion Air tidak memiliki Standard Operational Prosedur (SOP) dalam kondisi emergency.

Menurut Direktur Keuangan Edward Sirait, SOP dalam kondisi emergency sudah dipegang oleh bagian ground handling.

Maka dari itu, dalam kasus delay pekan lalu, Edward mengatakan bahwa dirinya akan memeriksa bagian groundhandling terkait pelaksanaan SOP emergency.

“Itu yang sebenarnya kita cek, apakah SOP emergency tidak dijalankan oleh groundhandling,” ujar Edward di Jakarta, Senin (23/2).

Senada dengan Edward, Corporate Secretary Lion Group Dwiyanto Ambarhidayat menegaskan bahwa perusahaan sudah memiliki SOP emergency, karena dalam penerbitan Air Operating Certificate tentunya harus disertakan SOP emergency.

“Tanpa memiliki SOP emergency tentunya pihak regulasi akan mengalami kesulitan dalam mengaudit. Tidak ada maskapai penerbangan yang tidak punya itu,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Masalah Lion Air, Kemenhub Harus Tanggung Jawab

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Perhubungan disebut sebagai pihak yang bertanggungjawab atas carut marut dunia penerbangan Indonesia, khususnya Lion Air yang beberapa hari lalu telah menelantarkan penumpang dan membuat jadwal penerbangan berantakan.
Kondisi tersebut diperparah dengan tidak tanggapnya penanganan refund tiket kepada penumpang. Sehingga Angkasa Pura II menggantikan posisi Lion Air yang seharusnya bertanggungjawab langsung kepada penumpang dengan dalih tidak satupun petugas yang menangani masalah tersebut.
“Lion berantakan, kemenhub harus bertanggung jawab juga,” ujar Wakil Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia, Jakarta, Senin (23/2).
Bukan pertama kalinya maskapai berlogo ‘singa’ itu delay dan beberapa kali terjadi. Namun, tidak ada ketegasan Kemenhub sehingga kasus ‘delay’ terulang dan berdampak pada tak teraturnya mekanisme penerbangan.
Senada, pengamat politik Idil Akbar juga menilai Kemenhub kurang tegas dalam penanganan delay.  “Kemenhub yang membawahi Lion harus bertanggungjawab atas mekanisme yang berjalan di dalam lalu lintas udara,” kata Idil.
Pasca delay parah Lion Air diganjar pembekuan ijin rute baru oleh Kementrian Perhubungan. Kemenhub juga membekukan izin terbang bagi rute yang selama 21 hari tidak diterbangkan Lion Air.

Artikel ini ditulis oleh:

Cegah Mafia Beras, Mendes Marwan Usulkan BUMDes Sebagai Distributor Beras

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) mengusulkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilibatkan sebagai distributor beras guna mengatasi mafia beras di Indonesia.

“BUMDes bisa diperankan sebagai distributor di lini pertama jalur distribusi di desa, karena BUMDes yang memang lokasinya di desa lebih mudah berbisnis dengan petani desa yang tidak lain adalah anggota BUMDes di desa masing-masing,” kata Menteri DPDTT Marwan Jafar di Jakarta, Senin (23/2).

Ia meyakini pemberian peran BUMDes sebagai distributor beras desa akan sangat membantu Pemerintah dalam mengamankan jalur pengadaan dan penyaluran beras dari praktik mafia beras.

“BUMDes akan ikut membantu petani desa yang juga anggota BUMDes, mulai dari proses tanam, perawatan dari hama, hingga tahap panen, membeli dan menggiling jadi beras lalu menyimpan dan menyalurkannya sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah,” ujar dia.

Menurut Marwan, BUMDes punya kesiapan untuk dijadikan distributor beras, khususnya dari segi sumber daya manusia, banyak pengurus dan anggotanya yang berlatar belakang petani dan pedagang beras.

“Jadi mereka paham betul seluk beluk pengadaan beras dan penyalurannya,” katanya.

Sedangkan yang masih perlu didudung di BUMDes adalah permodalan, peralatan giling padi, kelengkapan administrasi modern seperti teleppon, faks, komputer dan internet, pelatihan tata kelola usaha yang baik khususnya keorganisasian, pembukuan, manajemen logistik dan distribusi sementara untuk ruangan kantor bisa memanfaatkan ruangan di kantor desa.

Marwan mengatakan akan segera berkordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk mewujudkan BUMDes sebagai distributor beras di desa dan fasilitas pendukungnya.

Menurutnya, pemberian peran BUMDes sebagai distributor beras selain membantu Pemerintah juga merupakan bentuk penguatan ekonomi desa.

Hal itu karena BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa.

Penguatan BUMDes dinilai akan menempatkannya sebagai penggerak ekonomi desa, karena selain akan meningkatkan pendapatan desa juga akan memajukan usaha warga desa yang terkait dengan bisnis BUMDes, serta menciptakan lapangan kerja dan usaha baru dari bisnis yang dikembangkannya.

Selain itu, menurut Marwan, karena BUMDes selain berfungsi komersial mencari keuntungan untuk pendapatan kas desa juga memiliki fungsi sosial menyediakan pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat desa, BUMDes juga bisa membantu program sosial Pemerintah di desa maupun program swasembada pangan.

“BUMDes misalnya bisa ikut membantu menyalurkan beras miskin, beras operasi pasar seperti sekarang ini, benih dan pupuk bersubsidi untuk petani, dan program sosial lainnya, sekaligus bisa memperkuat program Pemerintah mewujudkan target swasembada pangan nasional,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain