Jakarta, Aktual.co — Hasil putusan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi acuan dalam pengajuan gugatan praperadilan status tersangka Suryadharma Ali atau SDA terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Putusan praperadilan Budi kita jadikan acuan dalam permohonan ini,” kata kuasa hukum SDA Humphrey R Djemat seusai konferensi pers pengajuan praperadilan di Jakarta, Senin (23/2).
Dia mengatakan, hasil putusan sidang praperadilan Budi Gunawan turut dicantumkan dalam permohonan gugatan yang diajukan ke PN Jakarta Selatan.
Namun demikian, Humphrey tidak mengatakan hasil putusan praperadilam tersebut menjadi yurisprudensi.
“Bukan yurisprudensi ya, karena itu belum bisa dikatakan yurisprudensi, hanya menjadi acuan. Tapi kita cantumkan (putusan praperadilan BG) itu dalam salah satu permohonan,” katanya.
Kendati demikian, Humphrey mengatakan suatu saat putusan praperadilan BG bisa menjadi yurisprudensi. “Tapi itu bisa jadi yurisprudensi nantinya. Sekarang saja kan kasasi KPK ditolak oleh Mahkamah Agung,” kata dia.
Humphrey mengatakan pengajuan permohonan gugatan praperadilan SDA berbeda dengan praperadilan BG. Menurut dia, praperadilan SDA lebih mengutamakan persoalan bukti permulaan KPK.
“Kalau praperadilan Pak Budi Gunawan itu kan mempertanyakan kewenangan KPK, kalau kami lebih kepada bukti,” ujar dia.
Selain itu, dia juga tidak mempermasalahkan perihal keputusan kolegial kolektif seperti yang dipersoalkan kuasa hukum BG. “Jumlah pimpinan KPK itu tidak, karena pada penetapan tersangka Pak Suryadharma Ali itu masih lengkap,” kata dia.
Pagi tadi, Suryadharma Ali dan tim kuasa hukumnya sudah mengajukan permohonan gugatan praperadilan terkait penetapan status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji periode 2010-2013 oleh KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Tim kuasa hukum mengatakan akan menghadirkan saksi-saksi fakta dan saksi-saksi ahli serta pengajuan bukti-bukti untuk mendukung permohonan praperadilan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan akan mengembalikan bantuan Pemerintah Australia berupa dana sebesar $1 miliar pada saat bencana Tsunami 2004 lalu, bila tak diberikan dengan iklas.
“Kalau tak dianggap kemanusiaan, kita kembalikan saja,” kata JK di Jakarta, Senin (23/2).
JK menambahkan, pada saat penggalangan dana bantuan, tak hanya Australia saja yang memberi bantuan dana, dan ada sebanyak 56 negara yang ikut membantu.
Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengaitkan bantuan dana saat bencana Tsunami tahun 2004 dengan upaya pembatalan hukuman mati terhadap dua warga negara Australia yang merupakan terpidana kasus narkoba.
Pernyataan Abbott mendapat reaksi keras dari masyarakat di dalam negeri, baik berupa tanggapan maupun reaksi pengumpulan koin untuk mengembalikan bantuan dana dari Australia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Tim kuasa hukum Suryadharma Ali atau SDA, Humphrey R Djemat mengatakan, alasan mengajukan permohonan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena lembaga tersebut terlalu semena-mena menetapkan tersangka terhadap kliennya.
Tindakan semena-mena itu, kata dia karena menetapkan tersangka yang dianggap belum memiliki bukti permulaan yang cukup.
Humphrey mempertanyakan bukti permulaan yang dimiliki KPK dalam menetapkan tersangka terhadap SDA. Tak hanya itu, tim kuasa hukum juga menganggap KPK melawan hukum karena menetapkan SDA sebagai tersangka terlebih dulu baru kemudian dimulai rangkaian penyidikan.
“Penetapan tersangka dilakukan secara melawan hukum karena penetapan tersebut dilakukan pada saat dimulainya suatu rangkaian penyidikan oleh penyidik KPK, baru setelah itu KPK secara marathon melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan barang bukti, dan upaya paksa,” kata Humphrey di Jakarta, Senin (23/2).
Sama halnya dengan salah satu permohonan gugatan praperadilan Budi Gunawan, penetapan tersangka bekas Menteri Agama itu juga dinilai ada unsur politis. Dia mengatakan penetapan tersangka kliennya ada hubungannya dengan tulisan berjudul Rumah Kaca Abraham Samad yang ditulis dalam situs blog Kompasiana.
Penetapan tersangka tersebut dianggap sarat politis karena KPK menetapkannya dua hari setelah SDA mengantar Prabowo dan Hatta Rajasa mendaftar sebagai capres dan cawapres di KPU. SDA yang pada saat itu menjabat ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi salah satu partai pendukung Prabowo-Hatta. 
Tim kuasa hukum menganggap, hal tersebut berkaitan dengan tulisan Rumah Kaca Abraham Samad yang disebutkan ingin menjadi wakil presiden Joko Widodo pada saat itu.
Pada pagi ini Suryadharma Ali dan tim kuasa hukumnya sudah mengajukan permohonan gugatan praperadilan terkait penetapan status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji periode 2010-2013 oleh KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dia mengatakan akan menghadirkan saksi-saksi fakta dan saksi-saksi ahli serta pengajuan bukti-bukti untuk mendukung permohonan praperadilan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu