16 Januari 2026
Beranda blog Halaman 38276

Tantowi:Banyak Negara yang dapat Menggantikan Brasil

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya tidak menutup kemungkinan penghentian kerja sama dengan Brasil dalam hal pembelian alutsista. Hal tersebut disampaikannya menanggapi ketegangan diplomatik yang tengah terjadi antara Indonesia dan Brasil akibat dari penolakan surat credential duta besar asal Indonesial dan ditariknya perwakilan di Jakarta oleh Brasil. “Ya bisa banget (dihentikan). Apalagi Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sudah setuju dengan semangat itu,” tutur Tantowi seperti yang dikutip yang CNN Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/2).

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa hubungan Indonesia-Brasil “sedang dipertimbangkan”. Lebih lanjut, Tantowi mengatakan kemungkinan akan dihentikannya kerja sama tersebut, tidak akan menghalangi procurement yang sebelumnya telah dilakukan. Salah satu kerja sama dalam bidang alutsista bersama Brasil adalah pembelian 16 pesawat Super Tucano EMB-314 buatan Brasil, dan pemesanan beberapa sistem peluncur roket dari Brasil.

Pengganti Brasil
Lebih lanjut, ia menjelaskan masih banyak negara yang bisa menjadi “pengganti” Brasil apabila memang kerja sama kedua negara benar-benar akan dihentikan. “Banyak. Kan ada negara-negara pecahannya Uni Soviet, seperti Ukraina, Belarus, Polandia, dan Tiongkok,” sebutnya. Hubungan diplomatik dengan Brasil terganggu setelah eksekusi mati Moreira atas kasus narkotika bulan lalu. Presiden Brasil Dilma Roussef langsung menarik duta besarnya dari Jakarta.

Ketegangan semakin terasa setelah Brasil menunda penyerahan credential Duta Besar Indonesia untuk negara itu, Toto Riyanto, sebagai bentuk protes hukuman mati. Toto Riyanto akhirnya dipanggil pulang ke Indonesia pada Jumat (20/2). Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyangsikan hubungan bilateral kedua negara akan putus. “Tidak mungkin hubungan kedua negara putus,” kata Hikmahanto saat dihubungi CNN Indonesia.

Selain Brasil, desakan untuk menghentikan hukuman mati juga datang dari Australia yang dua warga negaranya akan segera dieksekusi. Hikmahanto menyarankan pemerintah mempercepat eksekusi dan tidak menundanya lagi. “Semakin lama Kejaksaan menunda semakin banyak tekanan dari luar negeri yang akan dihadapi Indonesia. Bila pelaksanaan hukuman mati dipercepat harapannya adalah tidak ada lagi manuver-manuver yang akan dilakukan oleh negara asing,” kata Hikmahanto.

Tim Pengacara BW Yakin Plt Kapolri Bisa Setujui Gelar Perkara

Jakarta, Aktual.co — Tim kuasa hukum Bambang Wijojanto (BW) mengklaim bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri, Badrodin Haiti, tidak punya ketegasan untuk memutuskan perkara yang menimpa kliennya.

Menurut salah satu pengacara BW, Asfinawati, meski hanya menjabat pimpinan Kapolri, Badrodin dinilai tetap bisa mengambil keputusan, khususnya untuk menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.

“Yang direkomendasi Ombudsman tidak ada penjelasan Plt. Berarti tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan rekomendasi tersebut,” ujar Asfinawati usai jumpa pers di gedung KPK, Jkarta, Selasa (24/2).

Dia pun seakan memaksa Badrodin untuk bertindak tegas, atau paling tidak memenuhi permohonan gelar perkara yang diajukan oleh Wakil Ketua KPK nonaktif.

“Dia tidak bisa mengatakan kemudian Kepolisian tidak ada kepemimpinan. Itu tugasnya pak Badrodin di dalam (internal polisi),” pungkasnya.

Seperti diketahui, siang tadi tersangka kasus sengketa Pilkada kota Waringin, Kalimantan Tengah datang bersama tim kuasa hukumnya menyambangi Mabes Polri untuk memberikan surat permohonan gelar perkara tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

DPR Akan Awasi Reformasi Birokrasi di Kemenkeu

Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memastikan akan mengawasi reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Hal tersebut dilakukan lantaran dalam penunjukan pejabat-pejabat di lingkungan Kemenkeu di tingkat eselon atas atau pejabat teras.

Terkait agenda tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brojonegoro memaparkan terlaksananya dengan pasti reformasi birokrasi dalam penunjukan pejabat teras di direktorat terkait, termasuk Dirjen Bea Cukai.

Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI-P, Hendrawan Supratikno mengemukakan, sesuai UU Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk jabatan teras, seperti eselon 1 dan 2 dilakukan secara kontestasi dengan sistem terbuka.

“Kita akan cek penempatan pejabat, bukan hanya bea cukai, tapi juga pajak. Kita akan nilai dan awasi. Karena tugas kita (DPR) mengawasi sesuai UU jadi wajar kita minta pengawasan. Klasifikasi akan dilakukan usai reses,” kata Hendrawan di Jakarta, Selasa (24/2).

Tidak hanya di kementerian saja, kata dia, kompetensi harus dibuat secara transparan agar masyarakat mengamati dan menilai yang ditempatkan oleh Menteri. “Menteri keuangan harus tahu siapa-siapa saja yang bakal ditempatkan dan meminta penilaian dari Badan pemeringkat jabatan dan kepangkatan,” terangnya.

Senada, anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, Misbakhun menimpali, penunjukan pejabat teras harus sesuai prosedur. Dirinya meyakini Menkeu akan bersikap profesional dalam mengambil keputusan dengan melibatkan para ahli.

Terkait mutasi jabatan dalam rangka reformasi birokrasi, artikel media sosial Kompasiana menyebutkan adanya praktek bernuansa KKN di Dirjen Bea Cukai. Terhadap postingan tersebut, Kementerian PAN RB memastikan bahwa apa yang diungkap dalam artikel itu akan dipelajari benar tidaknya.

Sementara, Kepala Biro Humas Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Herman Suryatman menegaskan proses jabatan pimpinan harus dilakukan secara promosi terbuka sebagaimana diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 tahun 2014 dan dijabarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Reformasi Birokrasi (Permen PANRB-) Nomor 13 tahun 2014, atau open recruitment (lelang jabatan).

“Prinsip dasar UU ASN adalah sistem merit, yakni manajemen dan kebijakan ASN yang berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Mulai dari rekrutmen pegawai, pengembangan karier (termasuk dalam penempatan dalam jabatan), sampai dengan pensiun harus memperhatikan dan mengacu pada sistem merit,” papar Herman.

Menyikapi adanya dugaan indikasi KKN di jabatan eselon 2 Kementerian Keuangan, Herman mempersilahkan hal itu dilaporkan ke kotak pos 5000 yang ditujukan kepada Menteri PANRB Inspektorat BPKP dengan disertai bukti-bukti.

“Kemudian nanti kita dalami dan kroscek. Karena sesuai UU ASN itu harus berbasis kualifikasi kompetensi dan kinerja. Kalau ada penempatan jabatan KKN akan kita evaluasi, cek and ricek untuk memastikan semua dugaan tersebut. Kami buka diri untuk laporan publik dan akan melakukan kroscek,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Warga Lebanon Menghina Islam

Jakarta, Aktual.co —Seorang ulama senior, Abdel Latif Derian, melaporkan Khalil ke pihak berwenang setelah satiris itu mengunggah gambar yang menunjukkan seorang perempuan mengenakan gaun pendek di bawah jubah hitam, seperti yang dikutip BBC News. Dalam gambar perempuan itu duduk di atas tempat tidur hitam yang bertuliskan Khalimat Syahadat dalam huruf Arab.

Kasus ini sekarang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Di luar pengadilan, para pendukung Charbel Khalil membentangkan spanduk berbunyi “Je Suis Charbel”. Slogan ini meniru slogan populer yang muncul setelah penembakan mematikan di kantor majalah satire Perancis, Charlie Hebdo.

Di antara mereka yang datang memberikan dukungan adalah artis-artis Lebanon dan kolega. Khalil dikenal lewat karya-karyanya yang penuh sindiran, termasuk acara televisi. Ia juga menghadapi tuntutan hukum terpisah yang diajukan oleh seorang pengacara yang mewakili sejumlah organisasi keagamaan dan masyarakat di Lebanon.

Menko Polhukam akan Kaji Pembelian Alutsista dari Brasil

Jakarta, Aktual.co —Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menyampaikan, pihaknya akan mengkaji rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan Brasil. Tedjo mengaku akan membicarakan soal rencananya ini dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. “Akan dibicarakan dengan Menlu dan Menhan,” ujar dia di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (24/2).

Ia menjelaskan, hingga saat ini belum ada penundaan kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dengan Brasil, terlepas dengan penundaan penyerahan credentials (surat kepercayaan kepada Duta Besar) Indonesia oleh negara Amerika Latin itu. “Sampai saat ini belum (ada penundaan kerjasama). Tapi kita akan bersikap negarawan lah,” kata dia. Tedjo membenarkan bahwa selama ini antara Indonesia dan Brasil menjalin kerja sama yang cukup baik dalam bidang pertahanan. “Kita beli beberapa peralatan di sana, pesawat terbang, dan lainnya,” ujar dia.

Tedjo mengaku tidak begitu tahu soal nilai pembelian alutsista tersebut. Meski demikian, ia akan lebih detail membicarakan dengan Ryamizard mengenai pembayaran pembelian tersebut agar tidak ada kerugian bagi Indonesia. “Makanya akan dibicarakan dengan Menhan,” kata dia. Pada Agustus 2014 lalu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapatkan persenjataan baru berupa sistem senjata peluncur roket atau multiple launcher rocket system (MLRS) bernama Astros II. Senjata baru yang diperuntukkan kepada Divisi Artileri Medan itu didatangkan dari pabrik Avibras Industria Aeroespacial, Brasil.

Sebelum pembelian Astros II, kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Brasil sebenarnya telah terjalin sejak lama dan meliputi berbagai bidang. Data Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa nilai perdagangan bilateral antara kedua negara mencapai US$4 miliar pada tahun 2014 dengan impor utama berupa kacang kedelai. Sedangkan menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal, terdapat dua proyek investasi dari Brasil dengan nilai tidak mencapai US$1 juta, atau berada dalam peringkat 82 dari total realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia.

Hubungan diplomatik dengan Brasil terganggu setelah eksekusi mati Moreira atas kasus narkotika bulan lalu. Presiden Brasil Dilma Roussef langsung memanggil duta besarnya dari Jakarta. Ketegangan semakin terasa setelah Brasil menunda penyerahan credential Duta Besar Indonesia untuk negara itu Toto Riyanto sebagai bentuk protes hukuman mati. Toto Riyanto akhirnya dipanggil pulang ke Indonesia pada Jumat (20/2).

Thailand dan Filipina Pesaing Tenis Indonesia di SEAG 2015

Jakarta, Aktual.co — Tim Thailand dan Filipina akan menjadi pesaing berat bagi tim tenis Indonesia pada Pesta Olahraga Asia Tenggara SEA Games 2015 di Singapura pada Juni mendatang.

“Thailand punya petenis Danai Udomchoke yang pernah meraih peringkat 60 dunia selain petenis baru Pruchya Isaro,” kata Pelatih pelatnas tenis Roy Therik ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (24/2).

Sedangkan tim Filipina, menurut Roy, mempunyai kekuatan pada pemain ganda yang sempat meraih peringkat 20 dunia meskipun petenis tunggal mereka termasuk petenis non-unggulan.

“Jika tim tenis kita menghadapi Thailand pada SEA Games, saya perkirakan 60-40 persentase kemenangan untuk mereka. Tapi, jika menghadapi Filipina, kita optimis peluang kemenangan 55-45 atas mereka,” kata Roy.

Roy mengatakan tim pelatnas tenis Indonesia tidak menghadapi tantangan berat dari tim tenis tuan rumah Singapura pada SEA Games ke-28 itu.

“Tim Singapura itu sampai saat ini belum punya petenis unggulan, karena tidak ada naturalisasi petenis di sana. Jadi, petenis kita masih jauh lebih kuat,” katanya.

Tim tenis Indonesia, menurut Roy, menargetkan perolehan medali perak dalam SEA Games 2015 baik pada nomor beregu putra dan beregu putri.

Atlet-atlet tenis yang akan bertanding dalam SEA Games di Singapura adalah Christopher Benjamin Rungkat, David Agung Sasongko, Aditya Hari Sasongko, dan Sunu Wahyu Trijati pada tim putra.

Kemudian, Lavinia Tananta, Jessy Priskila Rompies, Deria Nurhaliza, dan Ayu Kade Dwi Fani Damayanti pada tim putri.

Roy mengatakan tim pelatnas putra Pelti akan menjalani sejumlah uji coba antara lain pertandingan di Tarakan pada 30 Maret-5 April, pertandingan di Tegal pada 6-12 April, dan pertandingan di Jakarta pada 13-19 April.

“Kami juga mengirimkan proposal ke Kementerian Pemuda dan Olahraga agar dibiayai pertandingan ke Thailand pada 20 April-10 Mei. Kami mengajukan pembiayaan untuk dua minggu di Thailand, tapi bisa juga untuk satu minggu jika tidak mungkin dua minggu,” katanya.

Uji coba berikutnya bagi tim tenis pelatnas putra juga dilakukan pada Islamic Solidarity Sport Federation (ISSF) pada 4-10 Mei di Palembang.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain