Jakarta, Aktual.co — Bekas Menteri Agama Suryadharma Ali, mengikuti langkah Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan mengajukan praperadilan terkait penetapan status tersangkanya dalam kasus dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji 2010-2013 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (23/2) pagi.
“Pak SDA tidak dapat memenuhi pemeriksaan karena sedang dirawat di rumah sakit. (Rumah Sakit) MMC, dekat kok,” ujar Pengacara SDA, Andreas Nahot Silitonga, di Gedung KPK, Selasa (10/2).
Ditanya seputar penyakit yang diderita SDA Andreas mengaku belum mengetahui sakit yang diderita SDA. Bekas Ketua Umum PPP itu, katanya, dirawat di rumah sakit sejak Senin 9 Februari sore. 
“Sakitnya saya juga belum tahu pasti. Yang saya tahu dia (SDA) sudah dirawat sejak kemarin sore,” katanya.
Menurut Andreas, dia juga belum menerima surat keterangan sakit dari dokter rumah sakit tempat SDA dirawat. “Kami sudah berkoordinasi dengan dokter, dokter sudah menyampaikan bahwa nanti surat disampaikan dan pihak KPK bisa melakukan konfirmasi langsung bila diperlukan.”
Sebelumnya, Mantan Menteri Agama itu dua kali manggir memenuhi panggilan KPK. Tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 ini mengaku sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit RS Metropolitan Medical Center (MMC), Kuningan, Jakarta Selatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri mengagendakan pemanggilan teradap Bambang Widjojanto, Selasa (24/2).
Bambang akan diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan memerintahkan memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah pada persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi 2010.
Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, pemanggilan terhadap Bambang yakni untuk melengkapi berkas perkara. Dia memastikan bahwa berkas milik pria yang akrab disapa BW ini hampir rampung.
“Berkasnya dalam penyempurnaan,” kata Rikwanto saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (23/2).
Sebelumnya BW sudah dua kali menjalani pemeriksaan penyidik Bareskrim. Lantas, apakah pada pemeriksaan yang ketiga kalinya ini, bekas pengacara itu akan langsung dijebloskan ke sel tahanan? Rikwanto pun memastikan bahwa BW tidak akan ditahan.
“BW tidak ditahan,” ujar mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini.
Meski sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, namun belum ada tambahan tersangka yang ditetapkan Bareskrim Mabes Polri dalam kasus ini. “Belum ada tersangka yang lainnya,” ungkap Rikwanto.
Sebelumnya, Bareskrim Mabes Polri sudah memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya adalah Bupati Kobar, Kalteng, Ujang Iskandar selaku klien BW dan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar selaku ketua panel dalam persidangan yang bergulir pada 2010 silam.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa saksi dalam kasus dugaan korupsi di Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigraasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait dana tahun anggaran 2013-2014 dan dana tugas pembantuan 2014.
“Tiga saksi diperiksa untuk tersangka JM (Jamaluddien Malik),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Priharsa Nugraha di gedung KPK Jakarta, Senin (23/2).
Tiga saksi tersebut adalah pegawai negeri sipil di Ditjen P2KT Kemenakertrans (sekarang PNS pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Sunarno, Darmansyah dan Rini Nuraini.
KPK menyangkakan Jamaluddien dengan pasal 12 huruf e, huruf f atau pasal 23 UU No 13 tahun 1999 jo pasal 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 421 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 UU KUHP.
Modus yang dilakukan Jamaluddien adalah dengan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaanya untuk memaksa membayar atau membayar dengan potongan terhadap sesuatu terkait kegiatan pada tahun anggaran 2013-2014 dan dana tugas pembantuan 2014 di Ditjen P2KT.
Penyidik KPK juga sudah melakukan penggeledahan di tiga tempat terkait penyidikan kasus tersebut pada 12-13 Februari 2015 lalu.
Lokasi pertama yaitu di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jalan Taman Makan Pahlawan Kalibata Pasar Minggu Jakarta Selatan, rumah tersangka di Cinere Jakarta Selatan dan ruman mantan direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kemenakertrans Arsyad Nurdin di Jatibening Pondok Gede.
KPK juga menyita sejumlah dokumen dari tempat tersebut dan satu ‘treadmil’ karena diduga dari pemerasan. Jamaluddien Malik melakukan tindak pidana tersebut saat menjabat di Kemenakertrans di bawah menteri Muhaimin Iskandar, namun saat ini direktorat yang dipimpin oleh Jamaluddien itu berada di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di bawah kepemimpinan Marwan Jafar. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu