Jakarta, Aktual.co — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dijadwalkan melakukan pemungutan suara atas rancangan resolusi, yang disusun Amerika Serikat, mengutuk penggunaan klorin sebagai senjata di Suriah.

Rancangan resolusi itu juga mengancam akan tindakan khusus, jika senjata tersebut digunakan lagi dalam perang.

Duta Besar Prancis untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Francois Delattre, presiden dewan itu untuk bulan Maret, mengatakan bahwa ia berharap resolusi itu akan disetujui dengan suara bulat oleh 15 negara anggota dewan. Para diplomat mengatakan tidak jelas bagaimana Rusia, sekutu Suriah, akan bersikap.

Rancangan resolusi baru itu, tidak menyalahkan serangan klorin sebelumnya di Suriah. Rancangan itu “mengutuk dalam istilah terkuat setiap penggunaan bahan kimia beracun, seperti klorin, sebagai senjata di Republik Arab Suriah”.

Jika terhirup, gas klorin -senyawa mematikan yang banyak digunakan dalam Perang Dunia Pertama- berubah menjadi asam klorida di paru-paru, yang dapat menyebabkan pembakaran internal dan kondisi tenggelam melalui pelepasan reaksioner cairan di paru-paru.

Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) telah menemukan bukti bahwa gas klorin digunakan secara “sistematik dan berulang-ulang” sebagai senjata di Suriah. Amerika Serikat, Inggris dan Prancis menuduh pemerintah Suriah melakukan serangan itu. Namun hal itu disangkal oleh Pemerintah Suriah.

Rancangan resolusi itu “menekankan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas penggunaan bahan kimia sebagai senjata, termasuk klorin atau bahan kimia beracun lainnya, harus bertanggung jawab,” bunyi resolusi PBB yang dilansir dari Reuters, Sabtu (7/3).

Suriah pada 2013 setuju menghancurkan senjata kimia berdasarkan atas kesepakatan, yang ditengahi Amerika Serikat dan Rusia, setelah ratusan orang tewas dalam serangan gas sarin di pinggiran ibukota Damaskus. Rusia mendukung resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa yang mencakup kesepakatan itu.

Meskipun klorin bukan zat terlarang, penggunaannya sebagai senjata kimia dilarang berdasarkan atas Konvensi Senjata Kimia 1997, tempat Suriah menjadi negara pihak pada 2013.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dewan pusat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), memutuskan untuk menghentikan kerja sama keamanan dengan Israel. Dan langkah itu berpotensi memicu masalah setelah Israel memotong sumber pendanaan.

“Dewan PLO memutuskan untuk menghentikan kerja sama keamanan dalam bentuk apapun dengan pihak yang melakukan pendudukan,” kata pernyataan PLO yang dilansir dariAFP, Sabtu (7/3).

PLO juga mendesak negara Zionis itu, untuk mengambil alih tanggung jawab secara penuh terkait (nasib) rakyat Palestina di Negara Palestina yang diduduki, Tepi Barat, Jerusalem timur dan Gaza.

Kerja sama itu dilangsungkan di bawah perjanjian otonomi di Oslo pada 1993, yang membentuk Otoritas Palestina (PA). Koordinasi dijalankan melalui langkah berbagi informasi intelijen dan dianggap penting bagi Israel untuk mengawasi gerakan Islamis Hamas serta anggota-anggotanya di Tepi Barat.

PLO mengatakan komite eksekutifnya akan bertemu untuk menerapkan keputusan yang diambil oleh dewan pusat, namun tanpa memberikan tanggal. Dewan tersebut sebelumnya telah mengadakan pertemuan dua hari di kota Tepi Barat, Ramallah.

Palestina, pada Desember, menyerahkan rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa, namun tidak berhasil disahkan. Rancangan itu berisi desakan terhadap Israel untuk mengakhiri pendudukan di Tepi Barat dalam waktu dua tahun.

Pada Januari, Palestina juga bergabung dengan Mahkamah Kejahatan Internasional, lembaga yang direncanakan menjadi sarana untuk menekankan tudingan bahwa Israel melakukan kejahatan-kejahatan perang.

Sebagai balasan, Israel telah membekukan dana 127 dolar AS (Rp1,6 triliun) berupa penghasilan dari pajak yang seharusnya diberikan kepada PA. Karena pembekuan itu, PA tidak dapat membayar puluhan ribu pegawainya hingga berpotensi menyebabkan dampak yang sangat parah.

Anggota komite pusat Mustapha Barghouti mengatakan keputusan komite tersebut mengikat terhadap PA “karena PLO adalah lembaga yang membentuk (Otoritas Palestina) dan menandatangani perjanjian Oslo”.

Jika PA dilucuti, Israel harus mengambil alih tanggung jawab menyangkut 4,5 juta warga Palestina serta mengirimkan tentara dan polisinya kembali ke kota-kota dan desa Tepi Barat.

Sumber-sumber pada militer Israel, yang dikutip radio tentara, mengatakan, kerja sama keamanan masih berlangsung, namun tidak ada tanggapan resmi segera dari pihak Israel, negara Yahudi yang akan menyelenggarakan pemilihan anggota parlemen pada 17 Maret itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Petugas bea cukai Bangladesh, menangkap seorang diplomat Korea Utara yang berniat menyelundupkan emas senilai sekitar 1,4 juta dolar AS (Rp18,3 miliar).

“Kami menemukan emas, baik dalam bentuk batangan maupun perhiasan, dari Son Young Nam, Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Korea Utara di Dhaka,” kata Moinul Khan, Direktur Jenderal Departemen Intelijen Bea Cukai, dilansir dari Reuters, Sabtu (7/3).

Ia menambahkan, bahwa emas-emas itu secara keseluruhan memiliki berat 27 kilogram.

Diplomat tersebut dibebaskan setelah memberikan pernyataan pengakuan, namun Bangladesh berupaya untuk melakukan tuntutan hukum terhadapnya.

“Apa yang ia lakukan jauh di luar batas norma-norma diplomatik,” kata Khan. Ia menambahkan bahwa seorang pengunjung, secara hukum, hanya diperbolehkan membawa emas ke wilayah Bangladesh senilai tidak lebih dari 1,282 dolar AS.

Khan mengatakan diplomat yang bersangkutan telah melewati jalur hijau di bandar udara internasional Dhaka pada sebuah penerbangan larut malam. Ia tiba dengan pesawat Singapore Airlines, yang terbang dari Singapura. Petugas-petugas bea cukai kemudian memintanya agar kopernya dipindai.

“Ia mengatakan kepada petugas-petugas kami bahwa, tidak ada yang perlu dipindai,” tutur Najibur Rahman, kepala Badan Pendapatan Nasional.

“Kami kemudian memberi tahu kementerian luar negeri dan ia dibebaskan pada Jumat (6/3) berdasarkan peraturan Konvensi Wina,” kata Najibur.

Kasus tersebut telah diserahkan ke pengadilan, kata Khan. “Kami juga telah memulai proses untuk mengajukan kasus kejahatan terhadapnya.” Kedutaan Besar Korea Utara di Dhaka belum bisa dimintai komentar menyangkut masalah itu.

Khan mengatakan Pyongyang akan segera diberi tahu soal kasus tersebut dan tindakan lebih lanjut akan diambil melalu saluran-saluran pemerintahan.

Penyelundupan emas, sebagian besar dari Dubai, telah meningkat dalam bulan-bulan terakhir ini. Namun, ini adalah pertama kalinya seorang diplomat terlibat, kata pejabat tersebut.

Artikel ini ditulis oleh: