Denpasar, Aktual.co — Kader Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika menegaskan jika Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tengah dalam situasi ketakutan luar biasa alias paranoid.
Hal itu lantaran pemindahan Kongres III Partai Demokrat dari awalnya di Bali ke Surabaya.
“Kongres dari Bali kini di Surabaya. Di Bali hanya Rakor wilayah timur saja, kongresnya di Surabaya. Ini sepertinya parno (paranoid) pengurus DPP gelar kongres III di Bali,” ujar Pasek di Denpasar, Jumat (6/3).
Kendati begitu, Pasek mengaku tak mempersoalkan lokasi kongres. Yang terpenting baginya adalah sesuai dengan mekanisme dan aturan partai.
“Di mana saja kongresnya tidak masalah, yang penting peserta kongres adalah pemilik suara yang sah. Jangan main plt-plt an (pengurus DPC dan DPD dilengserkan DPP), kemudian orang yang dipilih adalah orang yang pro (SBY). Daripada begitu, mending tidak usah kongres. Kumpul saja di Cikeas, kemudian ditetapkan. Kan bisa hemat. Jika bisa seperti Kongres PAN, ada kompetisi, kan menarik. Ada dinamika yang enak ditonton,” tegas Pasek.
Pasek menyayangkan situasi dan kondisi Partai Demokrat yang menurutnya sangat tidak sehat dalam kehidupan sebuah partai.”Saat ini harus aklamasi, harus muncul satu figur, tidak boleh berbeda, diciptakan ketakutan politik, dan sebagainya. Ini kan tidak sehat bagi sebuah partai politik,” tandas Pasek.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Psikolog forensik Universitas Pancasila Jakarta Reza Indragiri Amriel mengatakan terdapat dua pelaku pidana dalam fenomena begal dan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat.
“Pertama adalah yang telah membegal dan kedua adalah orang-orang yang bertindak main hakim sendiri kepada para pembegal seperti aksi pembakaran hidup-hidup terhadap pelaku pembegalan di Tangerang Selatan,” kata Reza Indragiri Amriel dihubungi di Jakarta, Jumat (6/3).
Reza mengatakan aksi “pengadilan jalanan” yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku pembegalan karena memandang situasi vakum hukum sesungguhnya merupakan bentuk pelanggaran hukum. Hal tersebut disebut sebagai vigilantisme.
Menurut Reza, vigilantisme seharusnya tidak terjadi bila otoritas hukum mampu mengartikulasikan ketakutan dan kemarahan publik terhadap aksi pembegalan yang telah meresahkan masyarakat. Aksi pembakaran tersebut merupakan cermin dari krisis kepercayaan publik terhadap otoritas hukum.
“Seharusnya polisi dapat menangkap pembegal, memprosesnya secara hukum bersama kejaksaan untuk dibawa ke pengadilan dan hakim menjatuhkan hukuman berat sesuai derajat kemarahan korban dan masyarakat,” tuturnya.
Karena situasi dinilai vakum hukum, yang ditandai dengan maraknya aksi pembegalan, maka publik kemudian bertindak main hakim sendiri. Namun, di sisi lain, Reza berpendapat tindakan main hakim sendiri itu memiliki sisi positif yaitu menimbulkan efek jera bagi para pelaku sehingga tindakan serupa menurun, setidaknya untuk sementara.
“Ketika hukum positif mandul dalam menghentikan kejahatan, maka sanksi sosial lebih dapat diandalkan untuk menciptakan efek jera dan efek tangkal,” ujarnya.
Selain itu, aksi main hakim hakim sendiri juga dapat mendorong aparat penegak hukum seperti polisi untuk meningkatkan kewaspadaan agar kejadian serupa tak terulang.
“Pada akhirnya, peluang pelaku untuk melakukan pembegalan akan semakin sempit. Hal itu merupakan keadaan ideal yaitu turunnya risiko masyarakat menjadi korban pembegalan,” katanya

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Hampir semua terpidana mati sudah berkumpul di Pulau Nusakambangan. Namun, pihak Kejaksaan Agung belum mau terbuka terkait dengan eksekusi tahap dua itu. 
“Nanti pada waktunya Jaksa Agung akan menyampaikan secara resmi kapan waktunya,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, Tony Spontana di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (6/3).
Dia mengaku, terkait dengan eksekusi mati itu belum bisa disampaikan. “Bisa saya sampaikan bahwa pengumuman pelaksanaan eksekusi mati tahap dua belum bisa disampaikan hari ini,” kata Tony.
Dia mengaku, ada kendala teknis yang membuat belum terlaksananya hukuman mati tahap dua itu. Terlebih menurut dia, fasilitas di Nusakambangan belum siap 100 persen untuk menjadi tempat eksekusi mati tahap dua.
Selain fasilitas, Kejagung juga masih menunggu proses hukum salah satu terpidana mati. Karena ada satu narapidana yang masih menunggu hasil sidang peninjauan kembali.
“Kita memperhatikan dan menghormati proses hukum yang ada,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Politisi PDIP Eva Sundari ditunjuk menjadi staf khusus Kementerian PPN/Kepala Bappenas bidang perencanaan pembangunan dan ekonomi.
Menteri Perencanaan Pembangunan nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago menyebut bahwa Eva merupakan sosok yang sesuai menempati posisi stafsus.
“Dia kan punya gelar dua master ekonomi, dan satunya studi pembangunan,” kata Andrinof, di Jakarta, Jumat (6/3).
Dia menambahkan, dengan latar belakang tersebut, Eva diharap mampu membantu Kementerian PPN dalam mewujudkan konsep presiden ke dalam rencana pembangunan dan rencana strategis.
Eva Sundari yang merupakan politisi PDIP, juga merupakan tim sukses dari pasangan Jokowi-JK pada pilpres 2014 lalu.

Artikel ini ditulis oleh: