Jakarta, Aktual.co — Setelah mendapatkan kewenangan luas yang diatur dalam Perpres 26/2015, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan langsung tancap gas untuk bekerja.
Pekan ini Luhut Panjaitan sedang berada di di Washington guna mempersiapkan rencana kunjungan kenegaraan Presiden RI Joko Widodo  ke Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat (AS).
Salah satu agenda kunjungan Presiden Jokowi adalah melakukan pertemuan dengan Presiden AS Barrack Obama. Luhut ke Washington DC untuk mempersiapkan semua terkait kunjungan kenegaraan ini termasuk perjalanan dan pertemuan. 
Mantan Menperindag pada Kabinet Persatuan Nasional ini juga bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional Susan Rice.
Mengutip Sydney Herald Morning, Jumat (6/3), Gedung Putih belum merilis kapan tanggal pastinya kunjungan Presiden Jokowi melakukan pertemuan kenegaraan dengan Presiden Obama. Ini merupakan pertama kali Jokowi mengunjungi AS sebagai presiden.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Meski sudah menyerahkan kasus Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung (Kejagung), namun saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memproses penyerahan berkas perkara kasus suap dan gratifikasi yang menjerat BG itu. 
“Kamis (5/3) tim penyidik (KPK) sudah bertemu membicarakan soal berkas perkaranya. Berkas dalam proses (penyerahan dari KPK ke Kejaksaan Agung),” kata Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan KPK Johan Budi Sapto Pribowo kepada awak media, Jumat (6/3).
Menurut Johan, penyerahan berkas menyusul adanya kesepakatan dari tiga lembaga penegak hukum, KPK, Kejaksaan Agung dan Polri untuk mengusut kasus jenderal bintang tiga tersebut. “Gelar perkara itu soal pemaparan penyerahan berkasnya.”
Johan mengatakan, berdasarkan pasal 44 ayat 3 dan 4 Undang-undang KPK No 30 tahun 2002, KPK dapat melimpahkan kasus ke penyidik Kejaksaan Agung atau ke kepolisian. Tapi wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK. 
Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo menuturkan KPK tidak mungkin menghentikan penyidikan kasus BG. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 40 UU KPK yang menyatakan KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.
Namun di sisi lain, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membatalkan penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK melalui sidang praperadilan. 
“Atas dasar itu KPK menyerahkan penanganan perkara Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung. KPK akan menyerahkan berkas penyelidikan dan penyidikan terkait kepada Kejaksaan Agung,” kata Prasetyo. 
Dia berpendapat, KPK, Kejaksaan dan Polri sepakat untuk meningkatkan kerjasama dan bersinergi dalam pengusutan kasus tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan pemerintah melalui Bank Indonesia harus segera mengantisipasi dan mencari jalan keluar terkait anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang mencapai Rp13.000.
Sebab, anjloknya nilai tukar rupiah itu berimbas pada hampir semua sektor, terutama pada sektor ekonomi.
“Kita mengharapkan pemerintah dapat mengantisipasi, khususnya Bank Indonesia, untuk mencari jalan keluar karena masalah ini. Pemerintah mengetahui dan harus segera bertindak karena mempengaruhi sektor yang berkaitan dengan perdagangan, pertanian, masalah rakyat kita,” kata Setya, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (6/3).
“Kita harapkan semua ini bisa berjalan cepat, saya yakin presiden sudah menginstruksikan kepada seluruh kementerian untuk mengatasinya,” tambah dia.
dirinya tidak menampik bila anjloknya rupiah lantaran efek dari gejok politik yang dialami oleh Indonesia belakangan ini.
“Saya kira semua ini karena Indonesia sebagai negara berkembang, itu semua dalam  keadaan kondisi situasi yang menjadi faktor-faktor yang sangat penting, tidak lepas dari politik masing-masing. Ya kita mudah-mudahan bisa terkendali, tidak ada gejolak terlalu tinggi,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politikus Partai Demokrat Gede Pasek Suardika menyayangkan sikap DPP Partai Demokrat memindahkan tempat penyelenggaraan kongres ke-3 yang rencananya di Bali menjadi ke Surabaya, Jawa Timur.
“Saya menyayangkan sikap DPP Partai Demokrat yang rencana Kongres Ke-3 Partai Demokrat di Bali, namun kini malah sudah mempersiapkan di Surabaya, Jawa Timur,” katanya di Denpasar, Jumat (6/3).
Ia mengatakan terhadap sikap DPP Partai Demokrat seperti itu pasti mengundang reaksi sejumlah pengurus di daerah dan mempertanyakan ada apa Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memindahkan kegiatan lima tahunan itu.
Pasek Suardika menyatakan tidak mempersoalkan lokasi Kongres Partai Demokrat, asalkan sudah kesepakatan bersama. Tetapi pihaknya meminta agar dilaksanakan sesuai mekanisme atau aturan sebuah partai yang sebenarnya.
“Dimana saja kongresnya tidak masalah asal sepakat, bukan karena tekanan dari seorang figur, yang penting peserta kongres adalah pemilik suara yang sah,” katanya.
Ia berharap kongres mendatang harus pesertanya yang sah. Tidak digiring kepada satu calon ketua umum saja yang mengarah pada aklamasi.
“Kalau mengarahkan ke satu calon ketua umum atau satu figur, mending ngak usah kongres. Khan bisa menghemat biaya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: