Jakarta, Aktual.co — Kecerobohan maskapai penerbangan Lion Air yang terlalu banyak melakukan delay hingga memaksa direksi PT Angkasa Pura II menalangi pengembalian uang tiket memuat beberapa pertanyaan besar terkait keuangan perusahaan.

“Dengan banyaknya perusahaan penerbangan domestic dan JV dengan Malaysia di bawah bendera Lion Group seperti Malindo Air, Batik air, Wings Air perlu dicurigai sebagai upaya Lion Air untuk mengakali pembayaran pajak dengan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar,” ujar Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, FX Arief Poyuono, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (23/2).

Menurutnya, perusahaan mengakali pajak dengan menaikan harga (mark up) atau menurunkan harga (Mark down) pembelian pesawat oleh Batik air dan Wing Air, Malindo Air dari Lion air pemegang hak 231 pesawat jenis Boeing seri 737-900 ER dan tarif tiket yang diberlakukan saat ini.

“Tujuannya untuk mengakali jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Kedua, menggelembungkan profit untuk memoles (window-dressing) laporan keuangan. Bisa juga Negara dijadikan praktek transfer pricing,” tambahnya.

Menurutnya, Pajak Lion Air dan anak perusahaannya harus diaudit karena dikhawatirkan akan merugikan Negara. Dalam sejarah dunia penerbangan komersil di Indonesia, beberapa maskapai penerbangan nasional terpaksa berhenti terbang dan tidak beroperasi karena terbelit masalah utang seperti Bouraq Airlines, Sempati air, Batavia Air, Jatayu air, Bali Air, Adam Air, AW Air, Mandala Airlines, Star Air dan juga airlines kawakan milik Negara seperti Merpati Nusantara Air.

“Ini bisnis enggak gampang. Satu kesalahan akan membuat banyak biaya,” jelasnya.

Perusahaan yang masih bertahan, sebagian merugi. Bahkan sepanjang kuartal I 2014, PT Garuda Indonesia Tbk melaporkan rugi bersih sebesar USD164 juta. Indonesia AirAsia merugi Rp390,4 miliar. Nah apakah Lion Air tidak bernasib sama dengan pesaingnya, tentu ini sudah terlihat tanda tandanya dengan seringkalinya delay yang terjadi dalam penerbangan Lion Air.

“Pada Maret 2013, Bank Exim Amerika Serikat menyetujui komitmen akhir dari USD1,1 miliar jaminan pinjaman untuk membiayai ekspor dari armada pesawat Boeing ke Lion Air. Untuk Apple Bank Saving (New York) menyediakan pembiayaan, dengan kemungkinan tambahan dana yang disediakan oleh investor pasar modal melalui Bank-guaranteed bond dari Bank Exim Amerika,” ujarnya.

Ia memaparkan, tentu tahun 2015 Lion Air menurut sistim pinjaman kredit eksport pesawat dari bank yang berlaku di dunia, berlaku di Bank EXIM Amerika atau pun ECA (Europe Credit Agency ) masa grace periode pinjaman kredit pemebelian pesawat Lion air sudah habis dan saatnya untuk membayar angsuran kredit dan tahun 2013 hingga 2014. Padahal dunia penerbangan Indonesia memasuki masa paceklik dengan keadaan ekonomi dunia yang bergejolak dan tingginya harga minyak dunia hingga mencapai 100 US dollar lebih.

“Karena itu, Pemerintah Jokowi dan Bank Indonesia tidak boleh tinggal diam dengan pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Lion air sebab sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/22/Pbi/2000 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri, wajib menyampaikan laporan setiap Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan yang mempunyai Utang Luar Negeri kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu secara berkala sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,” jelasnya.

Hal ini penting agar untuk pengendalian moneter yang bisa berimbas pada nilai tukar rupiah terhadap dollar dan rating Negara pengutang bagi Indonesia serta stabilitas moneter untuk mengelola cadangan devisa dan kebijakan moneter yang akan diambil oleh BI dan pemerintah.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Perusahaan maskapai penerbangan nasional yang masih bertahan di Indonesia sebagian besar merugi. Bahkan sepanjang kuartal I 2014, PT Garuda Indonesia Tbk melaporkan rugi bersih sebesar USD164 juta dan Indonesia AirAsia merugi Rp390,4 miliar.

Pada tahun 2015 Lion Air menurut sistim pinjaman kredit eksport pesawat dari bank yang berlaku di dunia, berlaku di Bank EXIM Amerika atau pun ECA (Europe Credit Agency ), masa grace periode pinjaman kredit pembelian pesawat Lion air sudah habis. Sekarang saatnya untuk membayar angsuran kredit, sedangkan tahun 2013 hingga 2014 dunia penerbangan Indonesia memasuki masa paceklik dengan keadaan ekonomi dunia yang bergejolak dan tingginya harga minyak dunia hingga mencapai 100 US dollar lebih.

“Karena itu, Lion air harus diaudit laporan keuangannya jangan sampai akibat utang luar negeri Lion air default tidak bisa membayar membuat pemerintah harus menanggung atau membail out utang Lion Air,” ujar Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, FX Arief Poyuono, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (23/2).

Menurutnya, ada keanehan dengan pembelian 100 unit pesawat Lion Air yang sudah datang dari 231 unit Boeing yang sudah memberikan 100 ribu lapangan kerja bagi orang Amerika. Bukan hanya fasilitas kredit ekspor yang didapat oleh Lion air, akan tetapi untuk mengoperasikan pesawat tersebut, Lion Air juga membutuhkan working capital yang sangat besar jumlahnya dan menjual tiket dengan harga murah dibandingakn seluruh airlines yang beroperasi di Indonesia.

“Pemerintah Indonesia harus mengaudit jangan sampai Lion air bangkrut dan membuat masalah bagi pemerintah. Sebab utang luar negeri swasta juga bisa menjadi tanggung jawab pemerintah,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa keanehan lain adalah saat pemerintah SBY memberikan izin pembelian 231 Boeing 737-900 ER dan 234 Airbus A320 tanpa memeperhitungkan kemampuan Lion Air dari sisi ketersedian sumberdaya manusia Lion Air seperti Pilotnya dan Flight attendantnya yang mempunyai jam kerja terbatas oleh peraturan keselamatan penerbangan pasti ini ulah mafia di departemen perhubungan.

“Sebab, dari informasi yang ada saat ini 10 pesawat Lion air yang tidak bisa diutilisasi karena kekurangan Pilot dan Rute penerbangannya, jadi alasan delay pesawat Lion saat hari raya imlek karena pesawat rusak tidak bisa dibenarkan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka