Jakarta, Aktual.co — Menpora dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) jangan mencari alasan untuk menunda kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015. Demikian disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya, Senin (23/2).
Politisi Demokrat ini juga mengingatkan agar verifikasi dokumen pengelolaan klub sepak bola nasional tidak dijadikan alasan untuk menunda.
“Seperti dokumen tunggakan pemain silakan saja (diverifikasi) tapi jangan dijadikan alat atau syarat agar ISL tidak bisa dilakukan,” ungkapnya. 
Riekfy mengatakan keputusan pemerintah menunda ISL hingga dua pekan mendatang sejak 18 Februari 2015 telah menyalahi kesepakatan yang pernah diputuskan saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI.
Selain itu, kata Rifky, Menpora telah menyalahi kesepakatan yang pernah diputuskan saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI untuk tidak menunda kompetisi ISL ini.
“Timbul kesepakatan yang meminta baik Kemenpora maupun PSSI mengambil kebijakan yang tidak akan membawa mundur persepakbolaan Indonesia,” demikian Riefky.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi mengatakan akan menyelesaikan kasus yang saat ini masih mangkrak di lembaganya sesuai skala prioritas.
“Kasus mangkrak tentu saja akan dibereskan. Sesuai skala prioritas. Kami tetap utamakan yang sudah naik ke tahap penyidikan dulu,” kata Johan di Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, Selasa (24/2).
Dia mengaku, selama ini memang ada beberapa kasus yang belum selesai ditangani oleh KPK. “Karena ada beberapa (kasus) yang belum selesai. Bahkan ada yang dua tahun dan lebih,” ujar Johan.
Beberapa kasus memang terhambat penanganannya di KPK lantaran gaduh konflik yang mendera lembaga antrasuah itu. Mulai dari korupsi dana haji, perkara yang menjeraat bekas Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Peornomo, dan kasus lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Banda Aceh, Aktual.co — Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Aceh Utara meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan meniru langkah Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoeyono (SBY) terkait turunan UU Pemerintah Aceh (UUPA). Jokowi dinilai belum menunjukkan sikap sebagai negarawan untuk menyelesaikan janji politik pemerintah pusat untuk Aceh. Padahal, penyelesaian konflik Aceh butuh waktu sekitar 35 tahun lebih.
“Pusat jangan hanya mengumbar pernyataan politis menyatakan bahwa turunan UUPA sudah diteken presiden. Harus ada bukti nyata, kirim salinan PP dan Perpres turunan UUPA ke Aceh,” terang Ketua PDM Aceh Utara, Fauzi Abubakar kepada Aktual.co, Selasa (24/2).
Disebutkan, jangan sampai berakhir masa jabatan Presiden Jokowi namun persoalan turunan UUPA belum ditandatangani. Selain itu, presiden jangan sibuk dengan persoalan di pusat, namun juga harus fokus menyelesaikan masalah di tingkat daerah seperti Aceh dan Papua.
“Untuk pemerintah Aceh, jangan terlena dengan janji-janji pemerintah pusat. Aceh harus lebih serius menagih janji pusat, kapan realisasi turunan UUPA itu,” terang Fauzi.
Ditambahkan, Fauzi mengimbau agar seluruh elit di Aceh, baik itu legislatif dan eksekutif bekerjasama untuk menagih janji pusat. “Gunakan jaringan tokoh-tokoh Aceh di Jakarta untuk menekan Jokowi agar segera mengeluarkan turunan UUPA itu. Perlu diingat, turunan UUPA itu amanah UUPA, bukan janji politik,” pungkasnya.
Sekadar diketahui turunan UUPA mangkrak di pemerintah pusat sejak tahun 2008. Seharusnya, seluruh turunan UUPA tuntas diberikan ke Aceh pada periode pertama pemerintahan Presiden SBY. Namun, sampai saat ini turunan UUPA itu belum diberikan pemerintah pusat ke Aceh.

Artikel ini ditulis oleh: