Jakarta, Aktual.co — Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Agus Rianto mengatakan pemberkasan kasus Bambang Widjojanto sudah hampir selesai.
“Hampir selesai. Kita sudah lakukan pemeriksaan saksi, itu sudah 47 dan ahli dua mudah-mudahan bisa tuntas jadi kita limpahkan ke penuntut umum,” kata dia di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (24/2).
Agus juga mengatakan, pasal yang disangkakan kepada tersangka kasus mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat itu pun bertambah. 
Sebelumnya, Bambang Widjojanto didakwa Pasal 55 tentang penyertaan dalam tindak pidana dan Pasal 242 tentang sumpah palsu dan keterangan palsu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
“Memang pasal itu bisa berkembang sesuai hasil pemeriksaan yang penting permasalahan pokok tidak akan keluar dari pemeriksaan. Hanya 56 saja (pembantu kejahatan), selain pasal kemarin yang 242 kemudian 55 sekarang 56,” kata Agus Rianto.
Lanjut dia, masyarakat harus memahami proses hukum yang berjalan. Polisi tidak dapat serta-merta melakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus Bambang Widjojanto dengan alasan desakan berbagai elemen masyarakat.
“Kita berharap masyarakat memahami proses Polri untuk mekanisme penghentian perkara dari proses penyidikan ada aturannya ada hal-hal yang harus dipenuhi. Ada alasan untuk menghentikan tentu kita tidak bisa melakukan itu karena tanggung jawab kita kan pada undang-undang,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Menpora dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) jangan mencari alasan untuk menunda kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015. Demikian disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya, Senin (23/2).
Politisi Demokrat ini juga mengingatkan agar verifikasi dokumen pengelolaan klub sepak bola nasional tidak dijadikan alasan untuk menunda.
“Seperti dokumen tunggakan pemain silakan saja (diverifikasi) tapi jangan dijadikan alat atau syarat agar ISL tidak bisa dilakukan,” ungkapnya. 
Riekfy mengatakan keputusan pemerintah menunda ISL hingga dua pekan mendatang sejak 18 Februari 2015 telah menyalahi kesepakatan yang pernah diputuskan saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI.
Selain itu, kata Rifky, Menpora telah menyalahi kesepakatan yang pernah diputuskan saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI untuk tidak menunda kompetisi ISL ini.
“Timbul kesepakatan yang meminta baik Kemenpora maupun PSSI mengambil kebijakan yang tidak akan membawa mundur persepakbolaan Indonesia,” demikian Riefky.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi mengatakan akan menyelesaikan kasus yang saat ini masih mangkrak di lembaganya sesuai skala prioritas.
“Kasus mangkrak tentu saja akan dibereskan. Sesuai skala prioritas. Kami tetap utamakan yang sudah naik ke tahap penyidikan dulu,” kata Johan di Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, Selasa (24/2).
Dia mengaku, selama ini memang ada beberapa kasus yang belum selesai ditangani oleh KPK. “Karena ada beberapa (kasus) yang belum selesai. Bahkan ada yang dua tahun dan lebih,” ujar Johan.
Beberapa kasus memang terhambat penanganannya di KPK lantaran gaduh konflik yang mendera lembaga antrasuah itu. Mulai dari korupsi dana haji, perkara yang menjeraat bekas Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Peornomo, dan kasus lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu