Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin meminta pemerintah Indonesia tidak lemah menghadapi tekanan negara asing dan PBB yang mendesak Indonesia membatalkan kebijakan hukuman mati.
“Sejumlah negara hingga Sekjen PBB (Ban Ki-moon) menekan pemerintah Indonesia untuk membatalkan kebijakan hukuman mati. Pemerintah Jokowi harus kuat dan tidak melemah menghadapi tekanan tersebut,” kata Ahmad Zainuddin di Jakarta, Selasa (24/2).
Menurut Zainuddin, protes Brasil dan negara lainnya itu bisa dipahami karena pemerintahan sebelumnya mudah memberi grasi dalam kasus narkoba. Martabat kedaulatan hukum dan politik luar negeri RI saat ini tengah diuji. “Pemerintah harus kuat, jangan lemah. Jangan beri peluang,” ujarnya.
Ketua DPP PKS itu menjelaskan, sikap pemerintah Brasil yang menolak untuk menerima Duta Besar RI Toto Riyanto harus ditanggapi dengan tegas dan hati-hati. Menurutnya, sikap Presiden Brasil Dilma Rousseff, melecehkan Indonesia.
“Sikap politik pemerintah Brazil dapat dipahami sebagai sikap diplomatik yang menekan dan memprotes kebijakan politik hukum negara lain.”
Dalam pergaulan internasional, pasang surut hubungan bilateral adalah hal yang biasa dan pemerintah RI harus hati-hati dalam mengelola konflik dalam hubungan ini.
Diperkirakan penundaan penerimaan mandat duta besar RI akan terus dilakukan Brasil sampai eksekusi mati gelombang kedua terhadap gembong narkoba.
Sikap diplomatik yang ditunjukkan Kementerian Luar Negeri dengan memanggil pulang sebagai protes dan menyampaikan nota protes atau diplomatik sejauh ini sudah cukup baik.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Agus Rianto mengatakan pemberkasan kasus Bambang Widjojanto sudah hampir selesai.
“Hampir selesai. Kita sudah lakukan pemeriksaan saksi, itu sudah 47 dan ahli dua mudah-mudahan bisa tuntas jadi kita limpahkan ke penuntut umum,” kata dia di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (24/2).
Agus juga mengatakan, pasal yang disangkakan kepada tersangka kasus mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat itu pun bertambah. 
Sebelumnya, Bambang Widjojanto didakwa Pasal 55 tentang penyertaan dalam tindak pidana dan Pasal 242 tentang sumpah palsu dan keterangan palsu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
“Memang pasal itu bisa berkembang sesuai hasil pemeriksaan yang penting permasalahan pokok tidak akan keluar dari pemeriksaan. Hanya 56 saja (pembantu kejahatan), selain pasal kemarin yang 242 kemudian 55 sekarang 56,” kata Agus Rianto.
Lanjut dia, masyarakat harus memahami proses hukum yang berjalan. Polisi tidak dapat serta-merta melakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus Bambang Widjojanto dengan alasan desakan berbagai elemen masyarakat.
“Kita berharap masyarakat memahami proses Polri untuk mekanisme penghentian perkara dari proses penyidikan ada aturannya ada hal-hal yang harus dipenuhi. Ada alasan untuk menghentikan tentu kita tidak bisa melakukan itu karena tanggung jawab kita kan pada undang-undang,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Menpora dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) jangan mencari alasan untuk menunda kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015. Demikian disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya, Senin (23/2).
Politisi Demokrat ini juga mengingatkan agar verifikasi dokumen pengelolaan klub sepak bola nasional tidak dijadikan alasan untuk menunda.
“Seperti dokumen tunggakan pemain silakan saja (diverifikasi) tapi jangan dijadikan alat atau syarat agar ISL tidak bisa dilakukan,” ungkapnya. 
Riekfy mengatakan keputusan pemerintah menunda ISL hingga dua pekan mendatang sejak 18 Februari 2015 telah menyalahi kesepakatan yang pernah diputuskan saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI.
Selain itu, kata Rifky, Menpora telah menyalahi kesepakatan yang pernah diputuskan saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI untuk tidak menunda kompetisi ISL ini.
“Timbul kesepakatan yang meminta baik Kemenpora maupun PSSI mengambil kebijakan yang tidak akan membawa mundur persepakbolaan Indonesia,” demikian Riefky.

Artikel ini ditulis oleh: