8 April 2026
Beranda blog Halaman 38338

SKK Migas: Nilai Investasi IDD Chevron Berpotensi Melonjak

Jakarta, Aktual.co — Proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) atau pengembangan gas di laut dalam Selat Makassar yang diusung oleh PT Chevron Pacific Indonesia hingga saat ini masih terus berlanjut pada tahap negoisasi.

Kepala Divisi Pengendalian Program dan Anggaran SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan bahwa saat ini pihak Chevron masih mempersiapkan revisi penawaran.

“(Chevron) masih menyiapkan revisi dengan perkembangan yang baru ini, mungkin diharapkan ada biaya turun, mungkin diharapkan juga dengan asumsi harga yang mungkin berubah yah karena harga minyak juga kan turun,” kata Benny saat ditemui di komplek gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/3).

Sementara itu, terkait melonjaknya nilai investasi proyek yang semula sebesar USD6,9 miliar menjadi USD12 miliar itu, Benny mengaku tidak menutup kemungkinan angka tersebut akan bertambah dikarenakan pihak Chevron kabarnya akan menambah aktifitas pekerjaan.

“Nah itu, tergantung. Mungkin akan ada tambahan pekerjaan, karena dia (Chevron) mau nambah pekerjaan untuk memproduksikan cadangan yang ada di sekitar situ (selat makassar). Jadi ada kemungkinan nambah akibat tambahan aktifitas lagi, nah belum tahu pasti juga apakah biayanya akan nambah atau tidak yang jelas aktifitasnya nambah. Soal biayanya naik atau tidak itu memang sedang menunggu tender yah, karena kecenderungan harga sudah turun, akibat harga minyak turun maka harga barang-barang dan jasa juga turun,” terang dia.

Selain itu, kesepakatan lainnya adalah terkait hasil produksi. Benny menjelaskan, sejauh ini masih diketahui Chevron akan kembali mengajukan prosentase, 25 persen total produksi Proyek IDD dialokasikan untuk dalam negeri, sedangkan sisanya yang 75 persen untuk diekspor oleh pihak Chevron.

“Itu masuk di skenario perhitungan nanti, ada kalau diperhitungan pengembangan revisinya itu masuk di skema-skema perhitungan, kita biasa ada 75-25, ada juga kalau seandainya bisa lebih banyak untuk domestik,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Eks Pimpinan KPK ‘Reuni” Bahas Pelimpahan Kasus BG ke Kejagung

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Pangabean saat meninggalkan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2015). Tumpak baru saja mengikuti sebuah acara diskusi bersama pimpinan KPK dan mantan pimpinan KPK seperti Haryono Umar, Busyro Muqoddas, Said Zainal Abidin, dan Abdullah Hehamahua tentang pelimpahan kasus Komjen Pol. Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. AKTUAL/MUNZIR

Kapolda Jabar Keberatan Penggunaan Istilah ‘Begal’

Jakarta, Aktual.co —Kapolda Jawa Barat, Irjen M Iriawan merasa keberatan dengan istilah ‘begal’ di pemberitaan terkait kasus perampasan kendaraan bermotor yang marak di beberapa pekan terakhir.
Menurut dia, penggunaan istilah begal perlu diluruskan lantaran kurang pas. Karena mengesankan sejumlah daerah di Jawa Barat dalam kondisi mencekam. “Begal itu tidak ada dalam terminologi hukum, yang ada itu pencurian dengan kekerasan di jalan raya,” kata dia, di Karawang, Jawa Barat, Rabu (4/3).
Dia pun menyarankan, lebih pas jika kasus perampasan motor disebut dengan pencurian dengan kekerasan, atau curas di jalan raya. “Kenapa timbul bahasa begal, nuansanya luar biasa mencekam. Tetapi kenyataannya tidak demikian, tidak ada suasana mencekam di wilayah Polda Jabar,” ujar dia.
Kenyataannya, kata dia, dari data di Polda Jabar menyebutkan kasus pencurian dengan kekerasan di jalan raya di Jawa Barat hanya 4 persen dari total kasus curanmor.
Dituturkan dia, saat ini terjadi kejadian menonjol dalam kejahatan konvensional. Meliputi kasus pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian dengan pemberatan atau curat, serta pencurian kendaraan bermotor atau curanmor.
Khusus untuk kasus curas terbagi lagi, yakni curas di jalan raya, curas di rumah dan curas tempat-tempat lainnya. Istilah begal yang dimuat di sejumlah media selama beberapa pekan terakhir ini masuk kategori curas di jalan raya.

Artikel ini ditulis oleh:

BW Interpretasikan Sendiri Hari Ini Ada Pemeriksaan Bareskrim

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua KPK non-aktif Bambang Widjojanto mengatakan kedatangannya ke Bareskrim untuk bertemu dengan penyidik, guna menjelaskan alasan dirinya tak menghadiri pemeriksaan pada Jumat (27/2) lalu.
Tersangka kasus dugaan mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahakamah Konstitusi pada 2010 silam itu beralasan, ada urusan kantor sehingga tidak dapat memenuhi panggilan tersebut.
Pria yang akrab disapa BW ini mengaku, bahwa Plt KPK Taufiqurahman Ruki mengirim surat kepada Bareskrim untuk tidak memeriksa dirinya sampai hari selasa (3/3) kemarin. Dengan alasan itulah BW pun menyambangi Bareskrim.
“Bahwa ada tugas kantor, saya tidak bisa hadir kemarin. Dan Plt minggu yang lalu membut surat ke saya. Asumsi saya Surat itu kemudian menjelaskan saya diperiksa hari ini. Tapi ternyata setelah saya baca surat tadi pagi, surat itu meminta supaya saya tidak diperiksa sampai kemarin,” kata BW di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (4/3).
Dia pun mengaku tak mengetahui bahwa hari ini dirinya dijadwalkan atau tidak oleh penyidik untuk diperiksa. Namun, dia menafsirkan surat itu untuk memenuhi pemeriksaan hari ini.
“Saya juga tidak tahu bahwa hari ini ada jadwal pemeriksaan kepada saya atau tidak. Menginterpretasikan itu saya mau hadir hari ini,” ujarnya.
Namun, saat ditanyakan maksud kedatangannya ke Bareskrim untuk untuk membesuk tersangka baru dengan inisial ‘Z’ yang ditangkap penyidik terkait perkara yang sama, dia dengan tegas membantahnya.
“Kan sudah saya jelaskan tadi,” kilahnya.
Kedatangan BW hari ini ke Bareskrim terbilang singkat, tak sampai 30 menit BW berada didalam kantor Bareskrim. BW diketahui tiba di kantor Kabareskrim Komjen Budi Waseso sekitar pukul 15.15 dan keluar 15.35 WIB dan langsung bergegas meninggalkan Mabes Polri.
Sekedar informasi, Penyidik Bareskrim Mabes Polri telah menangkap ZA, tersangka baru atas kasus dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK) 2010, pada Selasa (3/3) kemarin.
Artinya, dalam perkara ini penyidik Bareskrim Mabes Polri sudah menetapkan dua tersangka. Tersangka pertama dalam kasus ini tak lain adalah Bambang Widjojanto yang kala itu sebagai pengacara Ujang Iskandar yang menang dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat.
Kepala Subdirektorat VI Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Daniel Bolly Tifaona mengatakan dari hasil pemeriksaan sementara, penyidik menemukan adanya dugaan pemberian uang kepada para saksi sidang sengketa pilkada Kotawaringin Barat yang diduga dilakukan oleh ZA.
“Salah satunya itu (bagi-bagi uang). Keterlibatannya dan perannya sama dengan BW,” kata Daniel di Bareskrim Polri, Rabu (4/3).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Dituding Coba Suap Dewan, Sekda DKI Tanggapi Santai

Jakarta, Aktual.co —Meski mendapat tudingan serius dari Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana terkait dugaan percobaan suap, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah tak berminat tempuh jalur hukum.
“Ngga apa-apa saya ngga punya ahli hukum. Biarin aja saya maklum, aku ora opo-opo,” kata Saefullah di Balai Kota, Rabu (4/3).
Saefullah sendiri mengaku bingung kenapa Lulung menuduh dia. Meski tidak membantah pernah mendatangi rumah Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, namun mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu  memastikan dirinya hanya memenuhi undangan. Dan bukan saat subuh-subuh, seperti yang dituduhkan Lulung. “Ya kita diundang makan siang. Subuh-subuh mah pengajian namanya setelah sholat subuh,” ucap dia. Saat disebutkan bahwa dewan punya bukti kuat mengenai upaya suap yang dilakukannya, Saefullah juga hanya menanggapi santai. “Ya dikeluarin aja buktinya apa. Kalau cuman print-printan dari program masa itu bukti? Semua juga yang minta kita print kita kasih,” ucap dia.
Diberitakan sebelumnya, Lulung menuding Sekda DKI Saefullah sebagai orang Pemprov DKI yang jadi ‘aktor’ percobaan suap ke DPRD DKI sebesar Rp12,7 triliun.
Kata Lulung, di suatu hari, Saefullah pernah subuh-subuh sambangi rumah Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi. ‘Serangan fajar’ dilakukan agar dewan meloloskan anggaran yang dibuat Pemprov DKI di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.
“‎Datanglah Sekda (Saefullah) ke rumahnya Prasetio. Kasihlah sebundel anggaran sebesar Rp12,7 triliun. Kata ketua (Prasetyo) “Untuk apa?”, kata Sekda (Saefullah) ‘Ini ada tanah, ada ini, ada ini, untuk DPRD,” tutur Lulung, di DPRD DKI, Selasa (3/3) kemarin.
Namun, ujar Lulung, program-program yang diminta Saefullah agar diloloskan, saat rapat keesokan harinya yang dipimpin Pras, ternyata ditolak dewan. Salah satu penyebabnya karena khawatir akan timbul masalah di kemudian hari. “Semua nolak,” ‎ujar Lulung.
‎Kasus ini, sambung Lulung, juga sudah disampaikan ke Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Artikel ini ditulis oleh:

Usai Kongres, Pendukung Zulkifli Terlantar di Bali

Denpasar, Aktual.co — Euforia kemenangan para pendukung Zulkifli Hasan, ketua umum PAN terpilih pada kongres IV PAN di hotel Westin, Nusa Dua, Minggu malam 1 Maret 2015, tampaknya tak berlangsung lama. 
Pasalnya, dua hari usai kongres, pendukung Zulkifli yang selama kongres berlangsung menginap di Hotel Melia, Nusa Dua, tidak bisa pulang ke daerahnya masing-masing karena tiket yang dijanjikan tim pemenangan Zuikifli belum diterima hingga batas akhir mereka diperbolehkan menginap di sana, Rabu 4 Maret 2015.
Sebelumnya, Tim pemenangan Zulkifli memberi kesempatan mereka menginap di hotel tersebut hingga tanggal 4 Maret. Tiket pulang mereka juga dijanjikan diberikan hari ini.
Tak pelak, kondisi ini membuat mereka terlantar di Hotel Melia, sebab mereka kesulitan membayar akomodasi setelah tanggal 4 Maret selama menunggu tiket pulang dari tim Zulkifli. 
Mereka juga kesulitan membiayai sendiri ongkos perjalanan pulangnya. Kondisi memprihatinkan ini bertolak belakang dengan isu yang berkembang di arena kongres yang menyebutkan pendukung Zulkifli sudah disiapkan anggaran akomodasi dan transportasi oleh tim pemenangan Zulkifli. 
Untuk akomodasi selama kongres, mereka bisa menikmatinya. Selama kongres pendukung Zulkifli menginap di Hotel Melia yang menjadi markas kubu Zulkifli. Mereka tidak menggunakan Hotel Westin yang telah disiapkan panitia kongres.
Pengalaman pahit yang dialami pendukung Zulkifli ini tampaknya tak terpikirkan akan terjadi. Pasalnya, saat menggelar konferensi pers atas kemenangannya di Hotel Melia, Senin 2 Maret 2015 dini hari, Zulkifli dan Amien Rais mempersilakan pendukungnya untuk menikmati hiburan di Kuta malam itu. 
Zulkifli meminta pendukungnya tak perlu mencemaskan ‘uang jajan’, sebab akan disiapkan oleh Soetrisno Bachir, ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN yang terpilih secara aklamasi pada sore harinya.
Zulkifli juga mempersilakan pendukungnya menginap di Hotel Melia hingga tanggal 4 Maret, dua hari setelah kongres di tutup.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, peserta kongres yang terlantar tersebut meminta bantuan panitia lokal kongres (DPW PAN Bali) untuk membantu biaya akomodasi atau tiket pulang. Ketua Panitia Lokal Kongres IV PAN yang juga Ketua DPW PAN Bali, Nyoman Gde Suweta membenarkan informasi tersebut. 
Suweta mengungkapkan dirinya mendapat telepon dari pendukung Zulkifli yang berada di Hotel Melia untuk membantu tiket pulang ke daerahnya. “Iya betul. Ada peserta kongres di Hotel Melia yang merupakan pendukung Zulkifli menelepon panitia lokal. Dia peserta kongres dari Padang. Katanya tak punya anggaran transportasi dan meminta panitia lokal untuk membantu biaya penginapan,” ungkap Suweta di Denpasar, Rabu (4/3).
Namun, Suweta mengaku pihaknya tak bisa memenuhi permintaan tersebut. Pasalnya, mereka tidak menginap di hotel yang disiapkan panitia (Hotel Westin) selama kongres. Karena itu, persoalan biaya akomodasi dan transportasi tidak menjadi tanggung jawab panitia. 
“Mereka bukan tanggung jawab panitia. Kami sudah siapkan tempat di Hotel Westin, tapi mereka menginap di Hotel Melia. Mereka itu pendukung Zulkifli yang datang dalam rombongan dari Jogja (sebelum kongres, pendukung Zulkifli konsolidasi di Yogyakarta),” ujar Suweta.
Dikonfirmasi terpisah melalui sambungan telepon, peserta kongres yang diungkap Suweta itu mengakui peserta kongres dari Padang.  Namun, ia membatah kesulitan ongkos tiket pulang ke daerahnya. 
“Tidak, kami tidak ada masalah transportasi,” bantahnya. 
Namun, nada suara dalam klarifikasinya tampak gugup. Ia menolak menyebutkan jabatannya di PAN Padang, termasuk namanya. “Saya hanya penggembira saja,” tutup dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain