Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah, diminta untuk menjadi Bupati Jember, Jawa Timur, periode 2015-2020. Permintaan ini, karena alasan politisi Partai Amanat Nasional itu, merupakan putra daerah.

Permintaan tersebut datang dari warga Desa Kemiri, Desa Suci dan Desa Mangli, yang meminta suami dari Ashanti itu, untuk menjadi bupati, ketika dirinya melakukan kegiatan reses dan melakukan dialog untuk menyerap aspirasi dan konstituennya ke masyarakat.

Kepala Desa Kemiri, Suryono mengungkapkan, keinginan warga desanya agar Anang mencalonkan diri sebagai Bupati karena Anang merupakan putra daerah asli, sehingga mengetahui masalah-masalah yang ada.

“Mas Anang putra daerah asli Jember, jadi nanti bisa dicarikan solusinya untuk memecahkan masalah yang ada,” ujar Suryono melalui siaran persnya yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu (4/3).

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Desa Suci, Nursalim, alasannya Anang merupakan sosok pemimpin yang dicari, karena langsung turun ke tengah-tengah masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Anang mampu mendengarkan dan mampu memperjuangakan aspirasi kita,” ungkap Nursalim.

Anang yang mendengar keinginan konstituennya agar maju sebagai Bupati Jember periode 2015-2020, mengucapkan banyak terimakasih atas kepercayaannya. Anang juga menegaskan siapapun yang memimpin Jember harus mempunyai visi dan misi yang jelas, agar masyarakat Jember sejahtera dan pembangunannya baik fisik atau kualitas manusianya berjalan dengan baik.

“Terima kasih atas dukungan dan kepercayaanya, nanti akan dipertimbangkan, yang pasti siapapun yang akan maju menjadi Bupati Jember, harus punya visi dan misi yang jelas,” jelas Anang yang didampingi oleh Anggota DPRD Kota Jember Fraksi PAN Liliy Niamah dan Agus Widianto.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Pusat Studi Sosial dan Politik Indonesia, Ubedilah Badrun mengatakan kelompok partai politik oposisi di parlemen akan menunjukan perlawanan berdasarkan pelanggaran konstitusi yang dilakukan pemerintah.
Hal ini dikatakan terkait dugaan adanya indikasi intervensi pemerintah dalam menyikapi konflik internal partai.
“Misalnya APBN-P 2015 nanti kalau ada upaya judicial review UUD 45 di MK menunjukan ketidaksesuaian antara APBN-P yang dibuat pemerintah dengan konstitusi, saya kira itu sebuah pelanggaran,” kata Ubedilah, Rabu (4/3).
Menurutnya, parpol oposisi di parlemen akan lebih melihat sisi pelanggaran konstitusi.
“Kalau itu terjadi dan publik melihat dengan ‘mata telanjang’, tidak ada pilihan lain bagi rakyat misal rezim diakhiri. Itu pilihan paling mungkin,” ujarnya.
Sementara, oposisi di luar partai ditentukan dari seberapa vulgar pemerintah melakukan kesalahan. Jika makin vulgar maka makin deras respon kekuatan non partai melawan rezim. “Saya kira peristiwa itu mungkin terjadi jika dinamikanya makin vulgar.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menaikan tarif untuk kelas ekonomi hampir mencapai 500 persen pada 1 April mendatang terus menuai kritikan.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia menyayangkan atas rencana kenaikan tarif kereta ekonomi sebesar 500 persen tersebut.
“Kita menyayangkan atas kenaikan tersebut, sebaiknya subsidi jangan hanya untuk komuter di Jabodetabek saja, melainkan ekonomi yang jarak jauh juga,” kata Yudi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Aktual.co, di Jakarta, Rabu (4/3).
Menurut dia, kalangan ekonomi bawah justru mengandalkan alat transportasi kereta api sebagai salah satu transporatasinya. Karena, kereta sudah menjadi identik dengan mereka.
“Kalau subsidinya dicabut sama saja kemenhub menginginkan kesan bahwa kereta api hanya untuk orang berduit saja,” tandasnya.
Seperti diketahui,  mulai 1 April 2015, tarif kereta api (KA) ekonomi bersubsidi dari Pemerintah, baik KA jarak jauh ataupun KA lokal mengalami kenaikan. Kenaikan tarif KAI ini menunjuk pada perjanjian antara PT Kereta Api Indonesia (persero) dengan Dirjen Perkeretaapian No. HK.221/I/1/kKA-2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Ketua Majelis Mahkamah Partai Golkar (MPG) Muladi mengatakan bahwa tugas majelis sudah selesai terkait kisruh dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar.
Namun, keputusan akhir yag dikeluarkan oleh MPG tidak memenangkan satu kubu, melainkan menyerahkan kepada Menkumham dan Pengadilan untuk memutuskan.
“Keputusannya tidak ada memenangkan salah satu pihak. Seperti draw, putusan (MPG) itu ada perbedaan pendapat. Nanti menyerahkan kepada yang berwenang untuk menilai,” kata Muladi, di kediamannya, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/3).
Muladi menegaskan bahwa saat ini permasalahan soal keabsahan menjadi kewenangan dari Menteri Hukum dan HAM dan pengadilan bila kedua kubu ingin beradu argumentasi di proses hukum.
“Terserah menkumham. Yudikatifnya harus nunggu pengadilan, sampai MA. Tapi ada jalur eksekutif bisa berbeda. Terserah jalur menkumham, semua punya jalurnya sendiri,” bebernya.
Keempat anggota sebelumnya berencana mendamaikan kedua kubu lewat bantuan sesepuh partai Golkar. Namun karena satu alasan, muncul dua sikap berbeda dalam putusan yang dikeluarkan.
“Kita sudah mutus, final. Dan yang mau menafsirkan harus baca dari A-Z. Semua hasil putusan dan dokumen bahan pertimbangan akan kita berikan seluruhnya. Di Mahkamah Partai sudah selesai,” pungkas Muladi.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang