Jakarta, Aktual.co — Wakapolri Komisaris Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan pihaknya sudah menyiapkan regu tembak untuk mengeksekusi 10 terpidana mati bandar narkoba.
“Sudah siap. Jumlah terpidana matinya 10, ya dikalikan 13, sebanyak 130 personel,” kata Badrotin usai mengikuti Rapat Kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (4/3).
Wakapolri mengungkapkan bahwa regu tembak ini disiapkan dari Polda Jawa Tengah dan sudah diberangkatkan ke Nusakambangan.
Badrotin juga mengatakan bahwa selain regu tembak, pihaknya juga melakukan pengamanan para petugas yang terlibat eksekusi mati.
“Sekitar 250 personel (130 regu tembak ditmbah) pengamanan yang mengamankan para petugas di sana (Nusakambangan,” ungkap Badrotin.
Sementara Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pihaknya sudah melaporkan pelaksanaan eksekusi mati kepada Presiden Joko Widodo.
“Beliau (Presiden Joko Widodo) sudah tahu dan seluruhnya diserahkan ke Kejaksaan,” kata Prasetyo.
Prasetyo menegaskan bahwa pihaknya hanya menunggu kesiapan terakhir mengenai kesiapan pelaksanaannya.
“Tentunya proses yang sudah berjalan akan terus berlanjut, tidak ada perubahan,” katanya.
Mengenai waktu pelaksanaan eksekusi, Jaksa Agung belum bisa menyebutkan. “Pada saatnya saya akan sampaikan, pada pelaksanaannya memang tidak dilakukan di depan umum. Pada saatnya tidak ada rahasia, kalian akan saya beri tahu,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Mahkamah Partai Golkar (MPG) Muladi mengungkapkan bahwa pada awalnya majelis merencanakan untuk mengucapkan keputusan sela, bukan keputusan akhir.
Dimana mahkamah partai akan menjadi fasilitator dan supervisor proses islah antar kedua kubu, baik Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono.
“MPG pada sidang ke-4 tanggal 3 Meret kemarin, sebenarnya merencanakan untuk mengucapkan keputusan sela, yang isinya Mahkamah Partai akan menjadi fasilitator dan supervisor proses islah lanjutan dengan berkonsultasi kepada para senior partai,” ucap Muladi, di kediamannya, di Jalan Kerinci VIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/3).
Dijelaskan, pada tanggal 2 Maret malam majelis mendapatkan informasi bahwa pihak Ical sudah mengajukan gugatak kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) terkait dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutuskan penyelesaian internal ini diselesaikan melalui mahkamah partai.
Diakuinya, dengan langkah kasasi yang dilakukan pihak Ical, majelis yang diisi oleh dirinya, Djari Marin, Andi Matalatta, dan Natabaya, merasa tersinggung.
“MPG agak tersinggung, tapi silakan saja. Mereka kasasi tanpa memberi tahu kita. Kasasi itu kan seperti menafikan proses mahkamah partai,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (3/3) kemarin, melakukan aksi demo. Aksi itu menuntut agar pimpinan lembaga tersebut membatalkan pelimpahan kasus Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung.
Tak hanya itu, pegawai yang tergabung ‘Wadah Pegawai KPK’ itu meminta agar pimpinan KPK juga melakukan langkah Peninjauan Kembali (PK) terkait dengan praperadialan yang memenangkan Komjen Budi.
Direktur Eksekutif Insitute for Strategic and Indonesian Studies (ISIS) Kisman Latumakulita menilai, mental pegawai KPK seperti mantan pimpinan KPK yang arogan seperti Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnaen dan Adnan Pandu Pradja serta Busyro Muqaddas.
“Pegawai KPK tidak mau diatur oleh negara yang diwakili pimpinan KPK. Sama seperti boss dan mantan bossnya pegawai KPK Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnaen dan Adnan Pandu Pradja yang tidak mau diatur oleh Presiden Jokowi,” ujar dia di Jakarta, Rabu (4/3).
Dia menyebut, sebaiknya para pegawai KPK tahu diri. Terlebih KPK hanya lemaga ‘ad hoc’ atau sementara yang bisa dibubarkan kapan saja bila memang kondisi negara sudah memungkinkan untuk dibubarkan.
“Kalau merasa tidak cocok dengan kebijakan pimpinan KPK sekarang dipimpin oleh Plt Ketua Taufiqurrahman Ruki, ya gampang saja ko. Tinggal mengundurkan diri saja. Begitu saja ko repot. Toh, rakyat negeri ini, terutama dari kalangan muda yang mau bekerja di KPK dan lebih edialis dari pegawai KPK sekarang itu ada jutaan pemuda,” kata Kisman yang juga fungsionaris Partai Nasdem tersebut.
Dia berpendapat, Taufirrahman Ruki  selaku Plt KPK itu ditugaskan oleh negara melalui Presiden Jokowi untuk memimpin KPK. Sedangkan pegawai KPK, sambung dia datang melamar sendiri. 
“Jadi kalau tidak cocok lagi sama pimpinan yag ditugaskan oleh negara, ya silahkan angkat saja dari KPK. Toh, lembaga KPK bukan warisan dari bapak moyangnya pegawai dan karyawan KPK itu.”
Kisman mengatakan, kebijakan Ruki untuk melimphkan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung mengacu pada praperadilan. Sebab hanya institusi Kejaksaan dan Kepolisian yang punya instrumen untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Perkara (S3).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu