Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan suap jual beli pasokan gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
Lembaga anti rasuah itu, Rabu (4/3) menjadwalkan periksaan terhadap tersangka kasus tersebut yakni mantan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron (FAI) serta supir PT Media Karya Sentosa, Yudi Suryanto.
“FAI dan Yudi diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di gedung KPK.
Seperti diketahui, KPK menduga FAI telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil suap yang didapat dari PT Media Karya Sentosa (PT MKS). Perusahaan tersebut merupakan penyalur gas hasil pembelian dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore untuk pembangkit listrik tenaga gas di Gili Timur Bangkalan dan Gresik.
Direktur PT MKS, Antonio Bambang Djatmiko, diduga menyuap FAI yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bangkalan terkait jual-beli gas alam oleh PT MKS dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore. 
Gas itu seharusnya dialirkan untuk pembangkit listrik, salah satunya untuk PLTG Gili Timur di Bangkalan. Namun, gas tersebut tidak pernah sampai ke PLTG itu. Meski demikian, PT MKS terus mendapatkan kontrak pembelian dan Fuad menerima jatah uang terima kasih.
KPK mentaksir nilai suap terkait kasus tersebut mencapai Rp200 miliar. Selain uang, terdapat beberap suap dalam bentuk barang yakni sepuluh mobil, dua unit ruko, enam unit rumah, dan satu unit apartemen. Lokasi sejumlah aset itu, kata Priharsa, tersebar di Bangkalan, Surabaya, Bali, Jogjakarta, dan Jakarta.
Akibat perbuatannya, FAI disangkakan telah melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 KUH Pidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Putusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan kasus Komjen Pol Budi Gunawan ke Kejagung menuai polemik. Eks penasihat KPK, Abdullah Hehamahua akan menyarankan agar KPK mengajukan PK.
Namun demikian, Penggagas Undang-undang KPK Prof Romli Atmasasmita berpendapat, pengajuan PK hanya bisa dilakukan oleh pihak terpidana dan ahli waris.
“Itu PK bisa diajukan bagi terpidana dan ahli waris. Nah sekarang saya tanya sudah ada terpidana belum,” kata Prof Romli ketika berbincang dengan Aktual.co, Rabu (4/3).
Dia mengatakan, tak ada jalan lain selain kasus Komjen Budi Gunawan itu dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Pasalnya KPK tak bisa menghentikan perkara (SP3). “Makanya saya percaya itu. Apalagi sudah ada Guru Besar Hukum Pidana Indriyanto Seno Adji di KPK, pas itu,” kata dia.
Pendapat yang sama juga disampaikan Plt Komisioner KPK Indriyanto Seno Adji. Dia berpendapat pelimpahan kasus merupakan langkah tepat lantaran upaya PK dianggap sia-sia. Menurut Seno, PK tidak memungkinkan diajukan oleh lembaga penegak hukum.
“PK itu dasarnya regulasi KUHAP. Penegak hukum tidak diperkenankan mengajukan PK. Yang boleh mengajukan hanya terpidana dan ahli waris,” ujar Seno di Gedung KPK beberapa waktu lalu.
Seno mengatakan keputusan pelimpahan kasus ke Kejaksaan Agung tidak dilakukan mendadak. Keputusan untuk tidak menempuh jalur PK dan melimpahkan kasus BG itu telah dirembukkan oleh jajaran pimpinan KPK lama dan baru. “Jadi langkah ini sudah tepat,” ujar Seno.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Bendahara Umum DPP Golkar versi Munas Bali, Bambang Soesatyo mengingatkan agar Kementerian Hukum dan HAM tidak gegabah dalam mengambil keputusan, dengan memberikan legitimasi kepengurusan DPP Partai Golkar kepada kubu Agung Laksono.
Sebab, dalam amar putusannya Mahkamah Partai menyatakan bahwa menerima eksepsi para termohon (Aburizal cs) untuk sebagian dan menyatakan permohonan para pemohon (Agung Laksono cs) tidak dapat diterima.
“Kami mengingatkan Menkumham agar tidak gegabah menerima klaim kemenangan kubu Ancol. Menkumham harus baca dulu amar keputusan Mahkamah Partai,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya yang diterima Aktual.co, di Jakarta, Rabu (4/3).
Menurut dia, dalam pokok perkara, mahkamah menyatakan tidak dapat mengambil keputusan karena tidak tercapai kesepakatan di antara 4 hakimnya. Ia menjelaskan, Hakim Andi Mattalatta dan Djasri Marin menyatakan Munas Ancol yang sah tapi harus mengakomodir tokoh dari Munas Bali. Sementara Hakim Muladi dan Natabaya punya pendapat yg berbeda dengan Andi dan Djasri.
“Muladi dan Natabaya berpendapat karena termohon Aburizal cs kasasi atas putusan sela PN Jakbar, maka pihak ini menghendaki penyelesaian masalah melalui pengadilan, dan ini sesuai dengan rekomendasi mahkamah partai tanggal 23 desember 2014. Muladi dan Natabaya tidak mengemukakan pendapat munas mana yang sah. Karena hakimnya ada 4 dan ada dua pendapat berbeda yang masing-masing didukung 2 hakim, maka sidang tidak bisa ambil keputusan alias deadlock dalam menyelesaikan perselisihan internal Partai Golkar,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang