Jakarta, Aktual.co — Bekas Menteri Agama Suryadharma Ali mencabut berkas perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (3/3).
“Benar ya, jadi kami menerima surat pencabutan permohonan praperadilan yang terdaftar dengan nomor 9/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-sel yang diajukan oleh kuasa hukum dari SDA,” kata Pejabat Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I Made Sutrisna di kantornya, Rabu (4/3).
Made menjelaskan, alasan tersangka dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji di Kemenag mencabut berkas perkara dikarenakan ingin memperbaiki dan menyempurnakan permohonan gugatan.
“Kalau kita melihat di suratnya ini karena pemohon akan memperbaki dan menyempurnakan permohonan praperadilan tersebut,” kata Made.
Namun Made menjelaskan bahwa surat pemanggilan kepada pihak termohon yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi sudah dilayangkan beberapa minggu lalu untuk menghadiri sidang praperadilan pada 16 Maret mendatang.
Dia mengatakan, proses perkara praperadilan nomor 9/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-sel otomatis akan dihentikan. Kendati demikian, Made mengatakan, sidang akan tetap dibuka pada 16 Maret apabila pihak KPK sudah terlanjur hadir di PN Jakarta Selatan.
“Karena surat pemanggilan sudah dikirim (ke KPK), kalau KPK tetap datang pada 16 Maret, sidang akan tetap dibuka. Namum hanya memberitahukan kalau permohonan perkara dicabut, dengan membacakan surat ini,” jelas Made.
Dia juga mengatakan, hakim yang menangani kasus tersebut akan berbeda apabila permohonan perkara dicabut dan didaftarkan kembali di kemudian hari. “Kalau perkara dicabut segala proses selesai. Kalau didaftarkan kembali, harus mengikuti proses dari awal lagi termasuk penentuan hakim.”
Sebelumnya PN Jaksel sudah menjadwalkan sidang perdana praperadilan Suryadharma Ali pada 16 Maret 2015 dan menetapkan Martin Ponto Bidara sebagai hakim.
Pada Senin (23/2) Suryadharma Ali dan tim kuasa hukumnya mengajukan permohonan gugatan praperadilan terkait penetapan status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji periode 2010-2013 oleh KPK.
Tim kuasa hukum menganggap penetapan tersangka SDA oleh KPK tidak sah karena dilakukan secara semena-mena, melawan hukum, dan mengandung unsur politis.
Pengacara menganggap KPK menetapkan SDA lebih dulu sebagai tersangka baru setelah itu melakukan pemeriksaan saksi secara marathon, pengumpulan bukti, dan upaya-upaya paksa. Tim kuasa hukum SDA juga menekankan bahwa penetapan kliennya sebagai tersangka tidak didasari oleh bukti permulaan yang cukup.
Selain itu, penetapan tersangka tersebut juga dianggap terlalu dini dan melanggar hak asasi Suryadharma Ali.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Bareskrim Polri belum memutuskan untuk menahan Zulfahmi, tersangka baru dalam kasus yang menyeret Bambang Widjojanto.
“Hari ini akan diputuskan, apa tersangka Z akan ditahan atau tidak,” kata Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Rikwanto di Jakarta, Rabu (4/3).
Menurut dia, hingga saat ini, Zulfahmi yang merupakan kerabat Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar itu masih diperiksa penyidik.
Zulfahmi ditangkap setelah dua kali mangkir dalam panggilan pemeriksaan Bareskrim setelah statusnya yang ditetapkan sebagai tersangka.
Rikwanto menjelaskan Polri mulai mencari tersangka pada 12 Februari 2015. Kemudian pada 18 Februari, posisi Zulfahmi terendus di Pangkalan Bun, Kalteng. 
“Namun setelah diselidiki, tersangka berpindah-pindah terus,” katanya.
Setelah itu, dari informasi masyarakat, diketahui Zulfahmi berada di Kalimantan Barat. Kemudian, dia bergerak menuju Jepara, Jawa Tengah. “Setelah penyelidikan yang intensif, penyidik berhasil menangkap Z di Solo pada 2 Maret. Lalu pada 3 Maret, ia dibawa ke Jakarta.”
Dalam kasus BW, Zulfahmi berperan mengkoordinir para saksi yang memberikan keterangan palsu dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal ini diamini oleh Kasubdit VI Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Daniel Bolly Tifaona.
Daniel mengatakan, keterlibatan Zulfahmi sangat kuat dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di MK pada 2010. “Keterlibatannya sangat besar dengan kasus BW,” katanya.
Sebelumnya Polri telah menetapkan BW sebagai tersangka kasus dugaan menyuruh saksi memberikan kesaksian palsu. Bambang diduga melakukan tindakan itu saat menjadi kuasa hukum perkara sengketa pemilihan Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, pada 2010.
Sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang dimaksud melibatkan pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto dan Sugianto-Eko Sumarno.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Polri tak mengeluarkan anggran terkait eksekusi terhadap terpidana mati gelombang dua. Pasalnya, segala biaya yang dikeluarkan terkait eksekusi itu sepenuhnya ditanggung oleh Kejaksaan selaku eksekutor.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Franky Sompie mengatakan, pihaknya pun telah menyiapkan regu tembak yang akan melakukan eksekusi berdasarkan perintah eksekutor. Polri, kata Ronny, tak mengeluarkan anggaran terkait eksekusi itu.
“Biaya dari Kejaksaan Agung. Biaya pengamanan, regu tembak, minta bantuan TNI semuanya Kejagung. Anggarannya, anggaran eksekusi. Tidak ada anggaran dari Polri,” kata Ronny saat dikonfirmasi, Rabu (4/3).
Soal akan diperbantukannya TNI terkait penjagaan keamanan, kata Ronny, disambut postif oleh pihaknya. Langkah terkait hal itu tentunya dikoordinasikan antara jaksa eksekutor, Polri, dan TNI.
“TNI kan selalu siap membantu Polri dalam melaksanakan pengamanan apa saja termasuk pengamanan eksekusi mati. TNI bisa bantu pengamanan, bisa bantu alat juga, memang bisa diberikan,” terang Ronny.
Namun, Ronny menepis anggapan adanya ancaman lantaran diperbantukannya TNI terkait eksekusi tersebut. Mengingat, ada beberapa warga negera asing yang akan ‘didor’. Yang jelas, langkah antisipasi terkait keamanan telah dikoordinasikan baik Polri maupun TNI. Termasuk pengamanan Lapas jelang eksekusi.
“Tidak sampai ke situ ya. Jadi TNI itu mengamankan, Kejagung menjalankan eksekusi sesuai UU, Polri membantu Kejagung melakukan eksekusi tadi, pengamanan pelaksanannya dan sebagainya.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu