Jakarta, Aktual.co —  Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai penggunaan hak angket harus dihentikan karena sarat kepentingan politik.

“Harus dihentikan segera dan panitianya dibubarkan karena hanya akan memperkeruh suasana suasana penetapan APBD DKI 2015,” kata Sekretaris Jendral Fitra Yenni Sucipto di Jakarta, Selasa (3/3).

Ia menjelaskan proses perencanaan penganggaran harus meliputi lima dimensi yaitu politis, teknokratis, touch down, bottom up dan partisitatif, namun pihak Fitra menilai hanya dimensi politisnya yang kuat sehingga memunculkan hak angket dan mengarah ke ranah penegakkan hukum.

Yenni mengatakan penetapan hak dan panitia angket tersebut tidak ada motif untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, hal tersebut terlihat dari tuduhan DPRD bahwa ada 11 aturan yang dilanggar Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama padahal sebenarnya adalah masalah administrasi.

“Dan Kemendagri mengembalikan karena ada dugaan beberapa poin yang tidak transparan seperti bentuknya yang tidak dirinci. Kita mengharapkan angket ini dihentikan karena akan memperlebar konflik antara eksekutif dan legislatif dan menyandera APBD itu sendiri,” kata Yeni.

Ia juga mengatakan dalam 11 aturan yang dijadikan landasan DPRD dalam menjalankan hak angket yang berarti menunjukkan ketidak percayaan legislatif pada eksekutif tersebut, ada hal yang kurang tepat yaitu e-budgetting yang tidak berpayung hukum menurut dewan.

“Ini salah juga kalo dibilang tidak ada payung hukumnya karena ada di UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Pasal 391 mengenai informasi pemerintahan daerah,” katanya.

Dalam Pasal 391 ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: a. informasi pembangunan Daerah; dan b. informasi keuangan Daerah. (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Sedangkan dalam Pasal 394 menyebutkan kewajiban diumumkannya semua informasi tersebut pada masyarakat termasuk pada menteri.

“Ini membuktikan bahwa sistem e-budgetting itu adalah implementasi dari UU 23 tahun 2014 tersebut. Permasalahannya e budgetting itu termasuk salah satu dari 11 aturan yang dilanggar padahal tidak,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan seharusnya dilakukan pembagian persoalan oleh eksekutif dan legislatif tentang hak angket, pembahasan APBD dan pelanggaran hukum di dalamnya sehingga akan dihasilkan titik temu di antara keduanya.

Terkait hak anggaran yang dimiliki oleh DPRD, Yenni mengatakan dewan hanya memiliki fungsi melakukan pembahasan dan menyetujui usulan APBD oleh eksekutif. “Lebih dari itu seperti penyusunan adalah ranahnya eksekutif. Jika setelah dikembalikan oleh Kemendagri itu langsung dibahas tidak akan ada polemik seperti sekarang. Bukannya mengirimkan APBD tandingan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Manajemen PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta memperkirakan pengerjaan pengeboran stasiun bawah tanah (underground) dilaksanakan pada Agustus atau September 2015.

“Saat ini kita masih menunggu kedatangan alat bor yang diperkirakan baru tiba pada April atau Mei. Jadi, pengeborannya kira-kira Agustus atau September 2015 nanti,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).
 
Menurut dia, sebelum dilakukan pengeboran bawah tanah, sejumlah persiapan harus dilaksanakan terlebih dahulu, salah satunya yaitu pembuatan “soil pond” dan “guide wall”.

“Soil pond” merupakan tempat penampungan sementara tanah galian sebelum diangkut. Sedangkan, “guide wall” atau dinding stasiun dibutuhkan agar tanah tidak mudah amblas ketika dilakukan pengeboran.

Sementara itu, dia mengatakan, curah hujan yang saat ini masih cukup lebat tidak mempengaruhi pengerjaan konstruksi MRT, baik layang (elevated) maupun bawah tanah.

“Cuaca tidak jadi masalah, pekerjaan tetap jalan. Satu-satunya masalah hanya pembebasan lahan di dua lokasi stasiun MRT, yaitu stasiun Cipete dan stasiun Haji Nawi. Tapi, progresnya tetap berjalan dan tidak terlalu mempengaruhi jalannya proyek,” ujar Boestami.

Di sisi lain, dia mengungkapkan, permasalahan seputar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI saat ini juga tidak mempengaruhi pekerjaan pembangunan transportasi masal tersebut.

“Masalah APBD itu tidak berpengaruh, karena PT MRT Jakarta tahun ini mendapatkan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp4,62 triliun. Ini sudah ditetapkan melalui peraturan gubernur (pergub),” ungkap Boestami.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid