Jakarta, Aktual.co —  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sedang menyiapkan kantor perwakilan promosi investasi Indonesia (IIPC) di Tiongkok yang akan beroperasi pada semester dua tahun 2015.

“Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengurus izin dan lokasi IIPC Tiongkok,” ujar Deputi Promosi BKPM Himawan Hariyoga di Jakarta, Selasa (3/3).

Mengenai lokasi, katanya, kemungkinan besar lokasi IIPC baru tersebut tidak di Beijing melainkan di kota besar lain seperti Guangzhou.

“Disarankan kantornya jangan di Beijing karena di sana sudah ada kantor kedubes,” ujarnya.

Pembangunan IIPC tersebut didasari oleh besarnya minat investor Tiongkok untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Kepala Marketing Officer (MO) BKPM Ikmal Lukman mengatakan pembentukan IIPC itu juga bertujuan untuk meningkatkan realisasi investasi Tiongkok dari semula tujuh persen di tahun 2014 menjadi sekitar 40 persen.

“Kalau bisa kontribusi investor Tiongkok sama dengan rata-rata realisasi investasi nasional kita yaitu 46 persen,” ujarnya.

BKPM sendiri, menurut Ikmal, sedang mengurus investasi senilai 200 juta dolar AS dengan investor asal Tiongkok.

“Investasinya di bidang industri otomotif, dan saya rasa pihak investor cukup serius karena sudah dua kali bertemu dengan saya dan kepala BKPM, juga sudah meninjau lokasi,” katanya.

BKPM sepanjang 2015-2019 menargetkan total izin prinsip (IP) sebesar Rp5.864 triliun PMA dan Rp2.158 triliun PMDN untuk memenuhi target realisasi investasi sebesar Rp3.500 triliun.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —   Perseroan Terbatas Brantas Abipraya akan menerbitkan surat utang atau obligasi senilai Rp300 miliar untuk pembangunan pabrik beton pracetak dan pendanaan kembali (refinancing).

“Tidak dipungkiri bahwa peranan sektor konstruksi masih menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang sektor konstruksi, perseroan akan diuntungkan,” ujar Direktur Utama Brantas Abipraya Bambang E. Marsono di Jakarta, Selasa (3/3).

Total nilai pasar konstruksi nasional tahun 2015 diperkirakan naik menjadi Rp450 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp360 triliun.

Sementara itu, total indikasi pengembangan infrastruktur menurut Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) mencapai Rp1.786 triliun.

Salah satu bentuk dukungan konstruksi nasional, lanjut dia, pihaknya akan mengalokasikan dana dari hasil penerbitan obligasi itu untuk tambahan setoran modal kepada entitas anak perseroan sebesar 50 persen, investasi pembangunan pembangunan pabrik beton pracetak sebesar 33 persen, dan sisanya 16,67 persen untuk refinancing.

Ia menambahkan bahwa kupon bunga obligasi yang ditawarkan BUMN konstruksi itu di kisaran 10,75–12 persen. Obligasi itu diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu tiga tahun dengan jaminan berupa piutang performing, baik yang sudah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari yang berasal dari proyek-proyek yang telah dilaksanakan perseroan sebesar 100 persen dari jumlah pokok obligasi yang terutang.

“Proyek-proyek pemerintah telah mendominasi kontrak-kontak yang diperoleh perseroan, total dari nilai proyek perseroan sekitar 75 persen dari pemerintah. Dengan demikian, perseroan akan terjamin dalam hal pembayarannya,” kata Bambang.

Ia menyebutkan nilai kontrak hingga September 2014 mencapai Rp1,553 triliun. Porsi pemerintah sebesar Rp1,356 triliun dan swasta Rp197 miliar.

Pendapatan perseroan dari pekerjaan umum sebesar Rp932 miliar dari kementerian lain-lain Rp200 miliar, pemda I dan II sebesar Rp217 miliar, BUMN Rp148 miliar, dan swasta Rp138 miliar.

Sementara itu, bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi, yakni PT Bahana Securities. Masa penawaran awal atau “book building” rencananya bakal dilakukan pada tanggal 3–16 Maret 2015 dengan masa penawaran umum 27–30 Maret 2015, sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada tanggal 6 April 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka