Jakarta, Aktual.co — Menurut, KontraS hubungan mesra Indonesia-Australia terancam renggang karena rencana eksekusi mati, demikian diberitakan oleh Tempo.co pada Minggu, 1 Maret 2015. Berita ini ternyata mengusik nurani pembaca, sehingga netizen yang memiliki ribuan follower di medsos FB, Trwin Lozz langsung mengangkatnya sebagai status di wall facebook-nya.
“apakah LSM Kontras adalah perwakilan Australia di Indonesia ? Mengapa menyuarakan kepentingan Australia di Indonesia ?” Begitulah status Carlos (sapaan akrab Trwin Lozz) saat mempertanyakan posisi dan rasa keberpihakan dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang selama ini gencar menyuarakan anti kekerasan.
Yang menarik dari status fb yang dilengkapi dengan link ke sumber berita yang dipertanyakan itu, justru banyaknya tanggapan para pembaca setia yang selalu merindukan status cerdas dan kritis serta agak provokatif dari Carlos ini. Selain banyak penanggap yang tertawa: “hahaha” atau memberi emoticon :)) atau “rotfl” tak sedikit yang berkomentar: “cek rekeningnya…”, atau “Follow the money” maupun ”Silikidiii..”. Termasuk coba menjelaskan: “Ya begitulah namanya pressure group. Tidak hanya dari luar saja datangnya, tapi ada yang dari dalam dengan terancamnya kesinambungan sokongan dana dari luar…”
Ada pula yang menerka dan coba mengungkap fakta ihwal gugatan LSM Juru Bicara Siapa? yang dipertanyakan status fb ini. Contoh: “lsm indo paling ban yak emang dari ostrali, singapur, malay, belanda, ama arab” dan “kontras dah berubah akal!”. Sehingga, ada penanggap yang juga menuding: “Pengemis modal asing. Buka semua jalur uang LSM!!” atau “LSM cari nasi bungkus…!” dan “Money talks, no money no talk.”
Bahkan malah ada yang berspekulasi: “mulai ngemis cr sumber dana, soalnya dr kpk sdh distop…” Namun spekulasi itu dibantah, penanggap lain. “Setahuku dan berdasarkan dokumen tidak ada uang KPK yang diberikan baik ke Kontras maupun ke ICW.”
Meski demikian ada pula yang coba membela sikap KontraS: “memang faktanya begitu. 30 ribu mahasiswa dan ribuan warga Indonesia melamar PR (permanent Resident) dan visa kerja … tambah sekitar 100 ribu PR Indonesia tinggal bekerja di berbagai bidang di Oztrali… detasemen 88 dan labfor di Semarang dananya dari Oz.. setiap tahun Australia terima 180 ribu migrant (termasuk Indonesia), itulah fakta dibalik berita pro and con hukuman mati… tambah porgram2 post graduate yg banyak diterima oleh mahasiwa Indonesia via AusAid. We’re a part of Global Community. Life goes on..”
Pembelaan atas KontraS itu, segera dikecam balik oleh penanggap lain,: ”Cara berpikir seorang neoliberal … semua di frame dalam hal uang uang dan uang (berapa anak sekolah-walopun itu berarti mereka yg untung, ekspor impor). Murah sekali negara kita. Enak aja. Saya pribadi tidak setuju dengan hukuman mati. Tapi ini masalah kedaulatan bangsa. Mau hukuman seaneh apapun, tidak layak Ostrali menyetir kebijakan dalam negeri RI.”
Karuan kecaman itu ditanggapi balik sebagai berikut ini: “pemerintahan Oztrali dibawah partai Liberal T Abbott memang arogan dan under pressure karena popularitasnya rendah- Australi memang sudah penghapuskan hukuman mati- meskipun demikian ada yg pro dan ada yg con. Saya sendiri tidak setuju hukuman mati karena di Idonesia selain sekitar 100 org lebih akan menyusul ditembak ..di saudi arabia dan Malaysia ada sekitar 226 warga Indonesia yg akan dihukum mati..”
Bagaimanapun wacana tentang dilemma LSM dan patriotisme yang dimunculkan netizen ini dalam medsos, laik dicermati. Haris Azhar selaku Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritisi penolakan Presiden Joko Widodo atas grasi yang dimohon oleh Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, terpidana mati kasus narkoba asal Australia, dengan aneka justifikasi mulai dari mahasiswa RI yang belajar di Aussie, hubungan bisnis, hingga kerjasama pertahanan keamanan. Hubungan dekat Indo-Aussie ini, menurut KontraS, bisa terancam renggang akibat pelaksanaan eksekusi mati dua warganegara Australia dalam kasus Bali Nine di LP Nusakambangan.
Gugatan netizen yang mempertanyakan, apakah LSM KontraS adalah perwakilan Australia di Indonesia, dan mengapa menyuarakan kepentingan Australia di Indonesia, menarik direnungkan. Terutama di tengah kepungan kepentingan pihak luar dan Negara Adikuasa yang selalu menggunakan standar ganda dalam memperlakukan Negara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia. Apalagi ketika modus perang terbuka sebagai senjata terakhir diplomasi kepentingan antar Negara telah beralih bukan lagi “gunboat diplomacy” semasa Commodore Ferry dari Amerika Serikat memaksa Jepang agar membuka pelabuhannya.
Modus perang perebutan penguasaan sumber daya alam dan pasar oleh para negara kapitalis kampiun pasca perang dingin kini telah diubah menjadi perang asimetris guna memaksakan skema ‘demokratis’ dari agenda kepentingan terselubung mereka. Tak perlu perang terbuka dengan gelar pasukan siaga atau rudal jarak jauh antar benua. Tetapi cukup lewat pasukan niaga plus berbagai aktor lokal ‘pro denokrasi’ yang ‘diijon’ lewat pola hubungan ketergantungan yang telah dibina dan galang melalui berbagai LSM.
Penggalangan aktor lokal selama lima dekade terakhir oleh kepentingan Barat itu dipermudah dengan sukses penggulingan para patriot idealis pendiri bangsa negara sasaran dengan sekaligus membuat anak cucu generasi pembebas negara itu lupa atas warisan ideologi yang mendasari kemerdekaannya dari kolonialisme imperialisme.
Perang asimetris ini semakin mulus dilancarkan karena mantra kolonialisme imperialism kuno, berupa 3G: Gold, Glory, Gospel telah dikonversi menjadi kemasan baru tiga isu EDHr, Enviroment, Democracy, Human Right, guna mendikte masyarakat dunia ketiga. Terutama melalui perantaraan para aktor lokal yang akan menjadi kolone kelima Barat dengan semboyan neoliberalisme dalam kemasan proglobalisasi.
Alhasil apa yang telah diwariskan Soekarno dan generasinya dalam bentuk Trisakti, Berdaulat dalam politik, Berdikari dalam ekonomi, Berkepribadian dalam kebudayaan guna menghadapi neokolonialisme imperialisme, alias Nekolim pun nyaris sirna dan semakin dikaburkan dalam perang asimetris global ini. Terlebih setelah putra-putra terbaik bangsa lebih senang menempuh jalan pragmatis dalam sukses akademis politis mereka di bawah pengampuan dari pemodal luar, para Neolib yang menjanjikan pembiayaan gerakan sebagai aktor lokal dan studi lanjut di mancanegara, maupun karir pemimpin boneka masa depan di negaranya sendiri.
Pertanyaan kita hari ini adalah, ‘Di manakah kamu berdiri, jadi pandu ibumu”
Artikel ini ditulis oleh:
