Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Yorrys Raweyai, mengatakan perseteruan dua kubu tak akan terjadi bila kedua tokoh, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical), memiliki jiwa negarawan.
“Masalah ini tergantung dua tokoh (Agung dan Ical), punya jiwa kenegarawanan atau tidak? Kalau hanya mengedepankan ego pribadi, ya partai ini rusak,” kata Yorrys, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (3/3).
Sebab, bila keduanya berkomitmen sejak awal membesarkan Golkar, maka perselisihan ini tidak perlu terjadi.
Selain itu, usulan untuk dilakukannyan Musyawarah Nasional gabungan sangat sulit dilakukan, lantaran ketentuan itu tidak ada di dalam AD/ART partai.
“AD/ART Golkar hanya mengenal Munas yang digelar lima tahun sekali dan Munaslub apabila mendapatkan persetujuan dari pemilik suara,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai, mengatakan Mahkamah Partai Golkar (MPG) harus mengeluarkan putusan terkait Musyawarah Nasional (Munas) Golkar versi siapa yang sah diantara dua kepengurusan.
“Mahkamah harus memutuskan mana munas yang sah berdasarkan AD/ART,” kata Yorrys Raweyai di Kantor DPP Partai Golkar, di Jakarta, Selasa (3/3).
Yorrys mengingatkan bahwa sesuai ketentuan, Mahkamah Partai tidak boleh mengeluarkan rekomendasi. MPG wajib mengeluarkan putusan yang bersifat mengikat, untuk selanjutnya disampaikan ke Kemenkumham.
“Kalau sudah menyangkut hukum pasti hasilnya terkait menang dan kalah. Mahkamah Partai tidak boleh mengeluarkan rekomendasi, melainkan harus putusan, dan apa pun hasilnya nanti, saya harap kedua belah pihak bisa menerima,” jelas dia.
Mahkamah Partai Golkar dijadwalkan membacakan putusan sidang pada Selasa petang hari ini, terkait perselisihan dua kepengurusan yang terjadi di internal partai beringin itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais menilai Pemerintah Australia telah melanggar aturan internasional.
Hal itu menyusul aksi pelemparan balon berisi cairan merah yang dilakukan oleh seseorang tidak dikenal di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Sydney.
“Harusnya pemerintah Australia melindungi perangkat fisik aset yang ada di negaranya. KJRI itu kedaulatan negara yang tidak bisa terancam, kalau pemerintah Australia terkesan membiarkan itu sudah melanggar aturan internasional,” kata Hanafi ketika dihubungi, Selasa (3/3).
Menurut dia, aksi pelemparan juga lantaran pemerintah Indonesia lamban mengeksekusi hukuman mati terhadap dua terpidana narkoba ‘Bali Nine’ warga Australia.
“Ini mungkin karena sikap pemerintah yang terlau lama mengusulkan waktu eksekusi sehingga memunculkan konskueunsi yang tidak aman, dan membuat isu ini tidak semakin terkendali,” 
“Seharusnya pemerintah jangan lama-lama melakukan eksekusi hukuman ini, apa yang dilakukan semakin menjadi masalah,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang