Jakarta, Aktual.co — Jelang eksekusi terhadap sebelas terpidana mati jilid dua, pengamanan akan diperketat oleh TNI-Polri yang rencananya bakal berlangsung di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kejaksaan selaku eksekutor mengaku persiapan menjelang eksekusi sudah 95 persen.
Panglima TNI Jendral Moeldoko mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan sejumlah pasukannya untuk mengawal jalannya eksekusi tersebut.
“Oh iya, sudah mulai masuk anak-anak (pasukan). Baik yang terbuka maupun tertutup,” kata Moeldoko usai hadir dalam acara Rapat Pimpinan TNI-Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Selasa (3/3).
Persiapan pasukan TNI ini, sambung Moeldoko, guna mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, untuk masalah pengamanan eksekusi terpidana mati, TNI tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Polri.
“Kalau sudah menganggu kedaulatan, TNI turun dan kami siapkan. Tetapi ada hal-hal yang kita siapkan dari TNI untuk mengantisipasi kalau susuatu yang diluar standar itu,” tegas Moeldoko.
Sebelumnya, telah ada 11 terpidana mati yang masuk dalam daftar tunggu eksekusi mati tahap 2. 8 Di antaranya adalah terpidana kasus narkoba, 1 orang Warga Negara Indonesia dan 17 warga negara asing.
Namun hingga kini pihak kejaksaan belum juga mengumuman secara resmi, kapan waktu eksekusi mati bagi para terpidana itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum DPP Golkar Munas Jakarta, Yorrys Raweyai, optimistis Mahkamah Partai Golkar (MPG) akan menerima permohonan mereka terkait dualisme kepemimpinan Partai Golkar.
“Subyektifitas kami sangat optimis, dasar kami atas UU Parpol. Kami punya keyakinan bahwa majelis mahkamah partai hanya memutuskan Munas mana yang sah, berdasarkan AD/ART maupun Undang-Undang,” kata Yorrys, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (3/3).
Pihaknya akan melakukan langkah lanjutan jika nanti MPG menolak permohonan kubu Agung, dengan mengajukan kasasi.
“Keputusan ini (MPG) sebagai rekomendasi yang akan dikirim ke Kemenkumham untuk kemudian memberikan surat tentang legitimasi parpol.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnain menyatakan bahwa sebagaian besar laporan dugaan korupsi yang diterima pihaknya adalah pertambangan.
Ia mengatakan, sebagaian besar kasus pertambangan itu berada di luar pulau Jawa.”Untuk laporan mengenai izin pertambangan yang diduga bodong itu mencapai 4.880 kasus,” ujar dia, di Solo, Selasa (3/3)
Ia mengatakan, secara keseluruhan terjadi kenaikan pelaporan kasus sejak 3 tahun silam. Jika 2012 laporan yang diterima sebanyak 6000 perkara, pada 2014 meningkat hingga 8.000 laporan.
Selain kasus pertambangan, adanya dugaan penyimpangan dalam memberikan pelayan publik seperti Kartau Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), pernikahan, semua ini masih perlu mendapat penanganan yang lebih baik lagi.
Kemudian, lanjut dia, juga menyangkut mengenai masalah batas negara yang ada di laut dan lain-lain. Semua itu perlu mendapat perhatian agar negara ini bisa lebih baik lagi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby