Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan, ruko di Jalan Boulevard Ruby II RT 003/RW 005, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan, pernah dibeli oleh mantan adik iparnya, Era Elfani Halim Kalla dari Abraham Samad.
“Itu saya dengar, itu Abraham Samad menjualnya. Kemudian, ipar saya menjual. Memang pada sekarang setelah itu iya. Tapi, sebelumnya Abraham Samad punya,” kata JK di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (3/3).
Namun, sambung JK, ruko tersebut telah dijual kembali oleh mantan iparnya tersebut. “Sudah dijual lagi (ruko),” kata JK.
JK pun mengatakan, saat kasus pembuatan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dengan Kartu Keluarga (KK) yang diduga palsu tersebut, ruko itu masih milik Ketua KPK nonaktif tersebut.
“Pada saat KTP itu dibuat, memang setelah itu pindah tangan. Biasa kan jual beli,” kata dia.
Seperti diketahui, dari pemberitaan ruko yang tercantum pada alamat kartu KK Abraham Samad, ternyata milik keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulselbar memang telah menetapkan Ketua KPK nonaktif Abraham Samad sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen administrasi kependudukan Feriyani Lim.
Bahkan, penyidik kepolisian menyatakan sudah memeriksa 23 saksi, yang terdiri dari pegawai catatan sipil, RT, RW, kecamatan, imigrasi, ahli, pejabat terkait, dan juga pihak keluarga.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Golkar versi Munas Jakarta, Leo Nababan, mengatakan bahwa sidang Mahkamah Partai Golkar (MPG) dengan agenda pembacaan putusan sengketa dualisme kepengurusan DPP Golkar, diundur pukul 16.00 WIB sore nanti.
Awalnya, persidangan MPG diagendakan pada pukul 14.00 WIB siang ini.
“Kita undur hingga jam 4 sore ini,” kata Leo, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (3/3).
Menurut dia, saat ini majelis hakim yang diketuai oleh Prof Muladi bersama dengan tiga anggota majelis lainnya sedang menggelar rapat internal hakim untuk memberikan putusan yang diajukan oleh kubu Agung Laksono Cs.
“Karena hakim masih bersidang internal. Sudah ada, Andi Matallata, Natabaya, Muladi, dan Djasri Marin. Insyaallah hari ini tetap pembacaan putusannya ,” ucap dia.
Ketua Umum Golkar Munas Jakarta, Agung Laksono sudah berada di kantor DPP pohon beringin tersebut. 

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo meminta semua pihak tidak mencurigai kejaksaan dalam menangani kasus Komjen Pol Budi Gunawan, karena akan dikerjakan secara profesional.
“Ya, kita tidak usah bercuriga seperti itulah. Kita sudah sepakat bahwa penanganan perkara harus secara objektif, profesional, dan proporsional,” katanya di Jakarta, Selasa (3/3).
Ia mengatakan, langkah pertama kejaksaan akan mempelajari terlebih dahulu berkasnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ditambahkan, sebelumnya sudah ada semacam nota kesepahaman antara KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI.
“Bahwa, ketika suatu perkara ditangani oleh salah satu pihak, maka tentunya kesempatan diberikan kepada pihak yang menangani perkara itu,” katanya.
Saat ditanya wartawan apakah Kejagung akan mengeluarkan “deponeering”, ia menegaskan penggunaan “deponeering” tidak boleh sembarangan, tanpa alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Penerapan ‘deponeering’ suatu perkara oleh Jaksa Agung hanya dilandasi oleh semata-mata demi kepentingan umum,” katanya.
Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan penanganan kasus Komjen Pol Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung setelah berkas permohonan kasasinya atas putusan praperadilan ditolak.
Kemudian KPK tidak mengambil langkah luar biasa peninjauan kembali karena melihat peraturan KUHAP bahwa penyidik tidak bisa mengajukan PK ke Mahkamah Agung (MA).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby