Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membiayai sejumlah programnya.
Sebab, dalam pembiayaan dan menjalankan programnya, pemerintah sudah mempunyai dana yang diatur dalam APBN dan APBD.
“CSR adalah kewajiban dari corporate kepada masyarakat. Jadi tidak boleh pemerintah menggunakan dana itu, kalau (tetap digunakan) seperti itu yang jadi pemerintah corporasi saja,” kata Fadli menjawab pertanyaan aktual.co, beberapa waktu lalu, di Jakarta, Selasa (3/3).
Lebih lanjut, ketika ditanyakan bahwa ada pernyataan salah satu menko dari kabinet kerja Jokowi-JK yang mengatakan akan mengoptimalkan dana CSR ini untuk program kerakyatan?. Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu menegaskan kembali bahwa dana itu tidak boleh digunakan oleh pemerintah.
“Saya kira itu tidak bisa, nanti kita akan kaji aturan hukumnya, tetapi sejauh yang saya kira prinsip dari CSR itu, adalah tanggung jawab sosial corporasi, sehingga tidak ada hubungannya dengan pemerintah,” tegas dia.
Namun demikian, ia mengatakan bahwa dijaman Presiden Soeharto, pemeritah mengumpulkan dan mengatur dana tersebut, sebagai dana non budgeter. Akan tetapi, langkah itu dulu juga mendapatkan kritik keras dari sejumlah elemen masyarakat maupun politisi.
“Kalau praktek itu yang mau dipakai, lalu apa bedanya dengan yang dulu dikritik,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiquerachman Ruki siap mengembalikan mandat ke Presiden Joko Widodo terkait pegawai KPK melakukan aksi unjuk rasa yang menolak pelimpahan kasus Komjen Pol Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Kalau (petisi) itu diserahkan ke pimpinan, saya harus katakan yang mengangkat saya adalah presiden. Saya kembalikan kepada presiden selaku kepala negara. Kalau presiden menilai saya tidak ‘firm’, maka saya dengan senang hati (mundur),” katanya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/3) dini hari.
KPK, Selasa (2/3) kemarin telah melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung dan terbuka untuk diserahkan ke Polri. Atas keputusan pimpinan tersebut, pegawai KPK yang tergabung dalam Wadah Pegawai KPK melakukan aksi untuk menyatakan sikap pegawai KPK dan penandatangankan kain putih berisi pernyataan sikap pegawai pada Selasa (3/3).
“Toh saya juga tidak mencari kerja, saya ‘nothing to lose’. Saya juga tidak mencari pekerjaan di sini. Turun saya, dengan menjadi ketua KPK ini, saya ini turun, tetapi kalau memang ada pengawasan dari bawah ya monggo, silakan saja, buat saya tidak ada masalah, kita kembalikan saja prosedur kepada presiden,” ungkap Ruki.
Saat ini Wadah Pegawai KPK melakukan unjuk rasa dan menetapkan tiga sikap terkait kasus Budi Gunawan.
Pertama, menolak putusan Pimpinan KPK yang melimpahkan kasus BG ke kejaksaan. Kedua, meminta Pimpinan KPK mengajukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) atas putusan praperadilan kasus BG.
Ketiga, meminta pimpinan menjelaskan secara terbuka strategi pemberantasan korupsi KPK kepada pegawai KPK. Dalam petisi itu juga disebutkan bahwa Ketua Wadah Pegawai KPK bernama Faisal.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Malang, Aktual.co — Jelang Pilkada Kabupaten Malang, suasana politik terbilang sudah mulai memanas. Beberapa partai seperti PDI Perjuangan sudah membuka daftar calon Bupati yang akan maju untuk bertarung dalam kontestasi memperebutkan kursi jabatan Bupati.
Tak hanya itu, lembaga survei sudah bermunculan untuk memotret suasana pra Pilkada Kabupaten Malang. Tiga lembaga survei yang sudah hadir masing-masing Kualita Prima Indonesia, Last Minute dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) masih menempatkan nama Rendra Kresna sebagai calon yang elektabilitasnya paling tinggi diantara calon lainnya.
Pria yang menjabat Bupati Malang itu, dari ketiga survei tersebut elektabilitasnya masih jauh dibanding bakal ‘musuhnya’ yakni pada angka 40 persen.
Pengamat Politik Universitas Brawijaya, Anang Sudjoko, mengatakan, sosok Rendra yang masih di posisi atas ini dikarenakan tingkat popularitasnya yang tinggi. Sebagai Bupati Rendra terbilang piawai memanfaatkan media sebagai upaya pencitraannya.
“Saya melihat ada kegamangan dari partai lain yang masih belum memunculkan satu nama, padahal Pilkada sebentar lagi dimulai,” kata Anang Sudjoko, Selas (3/3) di Malang, Jawa Timur.
Ia memprediksi akan ada tiga kekuatan besar yang mendominasi di Kabupaten Malang. Yakni Partai Golkar selaku kendaraan Politik Rendra Kresna, PDI Perjuangan partai pemenang pemilu legislatif di Kabupaten Malang, serta partai Gerindra yang saat ini suaranya sangat signifikan.
“Ada tiga kekuatan yang besar, saat ini Gerindra masih bingung, dia merapat ke partai lain atau mengajukan calon sendiri dengan menggandeng partai lain,” paparnya.
Kisruh antara KIH dan KMP di pusat, kata dia, akan berpengaruh terhadap kemungkinan koalisi antara Gerindra dan PDI Perjuangan. Menurutnya, kecil kemungkinan Gerindra dan PDI Perjuangan akan bersatu dalam Pilkada Kabupaten Malang.
“Kita lihat nanti, karena politik itu dinamis, bisa jadi mereka merapat, atau malah sebaliknya,” terang Anang.
Sementara itu, Sekertaris DPD Golkar Kabupaten Malang, Ahmad Andy, mengatakan, guna memuluskan langkah Rendra untuk kembali menjadi Bupati, Golkar sudah merangkul beberapa partai untuk diajak koalisi.
“PKB, PPP , PKS dan Nasdem kabarnya sudah siap merapat, semua tinggal menunggu keputusan,” kata Andy.
Kisruh dualisme di tubuh partai pohon beringin juga tidak berpengaruh terhadap pencalonan Rendra Kresna. “Baik kubu pak Agung maupun pak Aburizal sudah sepakat agar Pak Rendra maju kembali. Rekomendasi untuk pilkada ada di Provinsi bukan pusat,” tegas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan menghadiri pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Selasa (3/3).
Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Rikwanto mengatakan, Presiden Jokowi akan memberikan arahan langsung kepada para pejabat teras TNI-Polri yang hadir, termasuk Kapolda seluruh Indonesia.
“Dibuka Bapak Presiden. Hari kedua dan ketiga dilanjutkan dengan rapim Polri, jadi nantinya kapolda seluruh Indonesia akan hadir di sini untuk menerima arahan dari Pak Presiden dan Wakaporli langsung,” kata Rikwanto di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan.
Dalam pembukaan rapim ini, Presiden Jokowi akan memberikan arahan mengenai perkembangan TNI-Polri dalam menghadapi dan menjalani tahun 2015. “Disamping bahasan-bahasan tertentu yang akan jadi topik akhir-akhir ini,” terang Rikwanto.
Rapim ini juga dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriyatna, dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Marciano.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan unjuk rasa di depan gedung sendiri, Selasa (3/3). 
Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap putusan pimpinan KPK yang melimpahkan kasus Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dalam aksinya tersebut, para karyawan yang tergabung dalam Wadah Pegawai KPK juga membubuhkan tanda tangan di sehelai kain besar. Tanda tangan itulah sebagai simbol penolakan terhadap keputusan yang diambil para komisionernya.
Bukan hanya pelimpahan kasus BG, para pegawai juga menuntut pimpinan untuk kembali mengajukan upaya hukum lainnya terhadap kasus tersebut. Mereka ingin para pimpinan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan praperadilan BG ke Mahkamah Agung.
Beberapa poin penolakan tersebut nantinya akan dituliskan dalam sepucuk surat dan diberikan langsung ke Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki. Dan pembuktian jika surat tersebut merupakan resmi sikap puluhan pegawai KPK, akan diberikan juga kain besar yang sudah ditanda tangani tadi.
Berikut surat pernyataan sikap pegawai KPK: 
Yth. Pimpinan KPK,
Pimpinan KPK yang amat kami hormati, mencermati kondisi akhir-akhir ini, kami, Wadah Pegawai:
1. Menolak putusan Pimpinan KPK yang melimpahkan kasus BG ke kejaksaan.2. Meminta Pimpinan KPK mengajukan upaya hukum PK atas putusan praperadilan kasus BG.3. Meminta Pimpinan menjelaskan secara terbuka strategi pemberantasan korupsi KPK kepada pegawai KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu