14 April 2026
Beranda blog Halaman 38432

Tangani Pilkada Serentak, Ini Kata MK..

Jakarta, Aktual.co — Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin kasus korupsi yang dilakukan mantan Ketua MK Akil Mochtar tidak terulang lagi.
Hal itu menyusul penanganan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak oleh institusi yang memiliki sembilan hakim tersebut.
“Kalau itu (kasus Akil) kan cuma personal-personal, secara kelembagaan tidak masalah,” ucap Ketua MK, Arief Hidayat, di Komplek MPR RI, Senayan, Senin (2/3).
Lebih lanjut, pengalaman 10 tahun yang dimiliki MK selama menangani persolan pilkada, pihaknya tidak ada persiapan khusus dalam menangani sengketa pilkada. Meskipun, beban perkara yang akan ditangani semakin berat, mengingat Pilkada akan dilakukan secara serentak.
“Persiapan di MK sediri tidak ada yang khusus. Kita sudah pernah dan berpengalaman,” sebutnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Lahan Semakin Sempit, Produksi Padi Kaltim Diprediksi Turun 13.271 Ton

Jakarta, Aktual.co —   Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur pada 2014 diperkirakan turun sekitar 13.271 ton gabah kering giling (GKG) ketimbang 2013, yakni dari 439.439 ton GKG menjadi 426.168 ton.

“Data yang kami kumpulkan ini masih bersifat angka sementara, sehingga hasil terakhirnya ke depan bisa naik, bisa turun, bisa juga sama. Angka pastinya akan kami rilis pada Juli 2015,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim Aden Gultom di Samarinda, Senin (2/3).

Menurutnya, penurunan produksi terjadi karena menurunnya luas panen yang mencapai 2.662 hektare atau minus 2,59 persen ketimbang tahun sebelumnya.

Penurunan produksi yang sebesar itu terjadi pada tiga dearah di Kaltim yang selama ini menjadi sentra produksi padi, yakni Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara.

Aden Gultom menjelaskan, penurunan produksi padi yang mencapai 13.271 ton atau minus 3,02 persen itu terjadi pada periode Januari-April 2014 sebesar 1.170 ton (minus 0,49 persen), September-Desember sebesar 19.485 ton (minus 16,11 persen).

Sedangkan pada periode Mei-Agustus 2014 mengalami peningkatan produksi sebanyak 7.384 ton GKG atau mencapai 9,39 persen.

Dia juga mengatakan pola panen padi sepanjang 2014 masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni puncak panen terjadi pada Januari-April, kemudian luas panen periode kedua pada Mei-Agustus luas mengalami penurunan dan meningkat lagi pada September-Desember.

Saat ini, kata Aden Gultom, Provinsi Kaltim masih kekurangan sekitar 127.000 ton beras siap konsumsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setempat, sehingga jika pemerintah mampu memacu produksi padi petani, maka kekurangan itu akan dapat dipenuhi.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam mencapai swasembada pangan asal beras adalah masih tingginya konsumsi beras warga Kaltim yang mencapai 113 kilogram per orang per tahun, sehingga perlu kesadaran masyarakat untuk mengkoversi pangan yang bukan melulu dari beras.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Intensif Guru Honor di Lebak: 200 Ribu Rupiah

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menjanjikan guru honorer dari berbagai jenjang pendidikan mulai TK/PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK bakal dapat dana insentif.
“Kami berharap dana insentif itu bisa dicairkan tahun 2015 untuk meningkatkan kesejahteraan guru berstatus honorer,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Juanda, di Lebak, Senin (2/3).
Dana insentif itu akan dibagikan kepada 3.000 guru honorer di 28 kecamatan. Masing-masing guru bakal terima Rp200 ribu/orang yang dikucurkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Lebak. “Kami berharap bantuan dana itu dapat meningkatkan kesejahteraan guru juga memotivasi semangat bekerja lebih aktif,” kata Juanda.
Saat ini, ujar dia, tenaga pendidik berstatus sukarela, karena ada kesepakatan antara guru bersangkutan dengan kepala sekolah tanpa tuntutan gaji maupun upah.
Sebab pemerintah hingga kini belum ada pengangkatan bagi tenaga guru honorer. Karena itu, pendapatan mereka tidak berdasarkan dengan penerapan upah minimum kabupaten (UMK). “Semua guru honorer itu menerima upah dari sekolah setempat antara Rp200-350 ribu/orang,” katanya.
Pemerintah daerah, kata dia, mengalokasikan dana insentif agar guru sukarela lebih bersemangat bekerja untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Selama ini, pendapatan guru honorer relatif kecil, namun memiliki tanggung jawab cukup besar untuk membangun pendidikan masyarakat. “Kami minta guru honorer tetap bersikap sabar dan kemungkinan pengangkatan PNS sangat berpeluang,” katanya.
Sementara itu, sejumlah guru honorer SD di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, menyambut positif adanya pemberian dana insentif karena cukup membantu pendapatan ekonomi.
“Kami berharap bantuan dana insentif itu tidak terlalu lama karena honor yang diterima di sekolah hanya Rp300 ribu,” kata Aho, seorang guru honorer SDN 1 Mekarsari Rangkasbitung.

Artikel ini ditulis oleh:

Kapolda Metro: Tanggerang Daerah Rawan Kejahatan

Jakarta, Aktual.co —  Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Inspektur Jenderal Polisi Unggung Cahyono mengungkapkan Kabupaten Tangerang merupakan wilayah paling rawan kejahatan.
“Daerah itu paling rawan sehingga kami tingkatkan pengamanan di wilayah tersebut,” kata Unggung di Jakarta, Senin (2/3).
Unggung mengatakan hasil pemetaan menunjukkan Jakarta Timur menempati posisi kedua disusul Kota Bekasi dan Kota Depok.
Mantan Kapolda Jawa Timur itu telah memerintah mengejar pelaku kejahatan termasuk pelaku pembegalan pengendara sepeda motor dan penadah.
Petugas Polda Metro Jaya bersama jajaran Polres dan Polsek telah menangkap pembegal dan menyasar penadah yang menjual suku cadang motor bekas dari hasil pencurian.
Unggung menyatakan aparat kepolisian akan menindak tegas pelaku kejahatan yang membahayakan petugas maupun masyarakat.
Tercatat jajaran Polda Metro Jaya telah meringkus 244 pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat) dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) termasuk kasus pembegalan.
Petugas menembak mati tujuh orang pelaku kejahatan karena melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam.
Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita barang bukti 14 pucuk senjata api terdiri dari sepucuk senjata api organis, sepucuk airsoft gun dan sisanya senjata api rakitan.
Barang bukti lainnya diamankan yakni 140 bilah senjata tajam, 120 unit motor, 21 unit mobil, 167 unit telepon selular, 46 butir beluru, 15 kunci “T”, perhiasan, layar televisi dan sejumlah uang tunai.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

JK Hubungi Menteri Anies, Pembegalan Dampak Pendidikan Rendah

Jakarta, Aktual.co — Aksi pembegalan yang beberapa waktu belakangan marak terjadi di wilayah Jabodetabek membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara. Karena dengan adanya aksi pembegalan tersebut dinilainya membuat psikologis masyarakat terganggu. Wapres JK bahkan menghubungi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengenai maraknya aksi pembegalan tersebut. 
“Pak JK menyatakan, pasti ada yang salah dengan pendidikan kita,” katanya, Senin (2/3).
Anies Menambahkan bahwa para pelaku yang melakukan pembegalan tersebut kurangnya perhatian dari semua pihak baik dari keluarga, sekolah, dan lingkungan. Untuk kata Anies ketiga aspek pendidikan tersebut perlu dilakukan kajian dan perbaikan.
“Pendidikan itu ada tiga aspek, aspek keluarga, aspek sekolah, dan aspek lingkungan,” tambahnya.  

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Angket Ahok, DPP Akan Panggil DPD PDIP DKI

Jakarta, Aktual.co — Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah mengatakan sejauh ini belum ada sikap yang dikeluarkan oleh DPP terkait penggunaan hak angket DPRD DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok).
Ia mengatakan, persoalan yang terjadi antara dewan dan kepala daerah DKI Jakarta itu sifatnya masih dalam kategori lokal.
“Saya jelaskan bahwa dinamika tersebut masih sebatas dinamika politik lokal DKI Jakarta. Kenapa? karena DPD (PDIP) Jakarta maupun fraksi DPRD DKI Jakarta belum melaporkan ataupun berkoordinasi dengan DPP PDIP,” ucap Basarah, di Gedung MPR RI, Senayan, Senin (2/3).
Kendati demikian, sambung dia, karena persoalan ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak (ibu kota) , tidak boleh terjadi instabilitas politik.
Oleh karena itu DPP PDIP akan memanggil DPD PDIP DKI dan fraksi PDIP di DPRD DKI untuk meminta laporan dan klarifikasi. “Setelah kita dengar laporannya, kita akan tentukan sikap dan berikan instruksi,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Berita Lain