Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Bismar Ariyanto mengatakan Undang-Undang Nomor I tahun 2015 tentang Pilkada memperkuat posisi partai politik.
“Salah satu poin yang harus menjadi perhatian adalah keberadaan partai politik yang semakin kuat. Dalam aturan ini pasangan calon yang mau maju melalui partai politik disyaratkan 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen perolehan suara dalam Pemilu Legislatif 2014,” ujarnya, Rabu (18/2).
Kondisi ini akan membatasi jumlah calon, meskipun dalam aturan ini masih memungkinkan melalui jalur independen. Namun, belajar dari perjalanan pilkada beberapa tahun terakhir tidak banyak pasangan calon yang memanfaatkan jalur independen.
Kepri akan melaksanakan pilkada secara serentak dengan Kabupaten Bintan, Batam, Karimun, Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas pada Desember 2015. Khusus untuk di Provinsi Kepri dalam sepajang sejarah pilkada langsung selama ini belum ada calon dari jalur independen.
Kondisi ini akan berpengaruh terhadap jumlah pasangan calon peserta pilkada. Dominasi partai akan semakin kuat, karena potensi untuk bisa maju dari jalur partai semakin terbatas.
“Dalam hitungan matematika hanya mungkin terdapat lima pasangan calon dengan catatan secara utuh bisa dipecahkan menjadi secara bulat menjadi 20 persen kursi. Dalam kondisi faktual ini sulit terjadi,” katanya.
Dia mengemukakan terbatasnya kemungkinan pasangan calon akan berdampak semakin kuatnya dominasi partai politik, di lain sisi biaya politik untuk mendapatkan dukungan partai juga semakin mahal karena jumlah pasangan terbatas.
Dengan kondisi seperti ini harus didorong partai untuk terbuka dan akuntabel seta melibatkan publik dalam proses penjaringan pasangan calon. Kondisi ini semakin lengkap ketika uji publik tidak diamanatkan dalam aturan yang baru.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI Abdul Kadir Karding menilai wacana interpelasi oleh DPR RI sangat mungkin terjadi ketika Presiden Joko Widodo tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.
“(Interpelasi) sangat mungkin terjadi, namun itu masih wacana,” kata Karding, di Pangkalpinang, Rabu (18/2).
Karding mengaku sulit menjelaskan ketika Presiden Jokowi memilih nama lain selain Budi Gunawan yang telah disetujui DPR RI melalui sidang paripurna untuk diangkat sebagai Kapolri.
“Calon Kapolri yang telah disetujui DPR RI adalah Pak Budi Gunawan, dan itu telah diparipurnakan,” ujarnya.
Menurut Sekjen DPP PKB itu, Jokowi memang dituntut untuk cepat mengambil keputusan agar tidak semakin membuat kekisruhan.
“Jika dibiarkan Kapolri hanya berisikan Pelaksana Tugas (Plt) dan bukan definitif akan membuat masyarakat tidak pasti,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepala sekolah SMA 3 Jakarta Retno Listyarti dilaporkan oleh orang tua murid terkait hukuman skorsing yang diberikan oleh pihak sekolah kepada enam muridnya ke Polda Metro Jaya.
Laporan tersebut dibuat pada 4 Februari 2015 dengan nomor: LP/466/II/2015/PMJ/Dit Reskrimum. Dalam laporan itu Retno disangka dengan tuduhan telah melakukan diskriminasi terhadap anak seperti yang tercantum di pasal 77 juncto pasal 76 A huruf a UU Nomor 35 tahun 2014.
Setelah dilaporkan, salah satu orang tua siswa SMAN 3 Jakarta yang diberikan sanksi skorsing, Frans Paulus, telah menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, pada Rabu 18 Februari 2015.
Dalam pemeriksaan tersebut, Frans menyampaikan kepada penyidik terkait adanya dugaan diskriminasi yang dilakukan Kepala SMAN 3 Jakarta, Retno Listyarti.    
“Kami hadir sebagai pelapor. Saya sebagai perwakilan (para orang tua yang anaknya diskorsing) untuk melakukan BAP, dimintai keterangan dan memberikan bukti-bukti atas laporan kita,” ujar Frans kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (18/2).
Dikatakan Frans, Kepala SMAN 3 Jakarta telah melakukan keputusan sepihak yang merugikan bagi anak-anaknya. Yaitu memberikan sanksi skorsing berupa selama 39 hari kepada enam siswa kelas XII terhitung efektif mulai 11 Februari-10 April 2015.
Seperti diketahui, pemberian sanksi karena mereka diduga sebagai pelaku pengeroyokan terhadap Erick (30 tahun) salah satu alumni sekolah tersebut. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat 30 Januari 2015 di dekat SMAN 3 Jakarta.
“Sanksi diberikan tanpa melihat sebab dan akibat kejadian pengeroyokan itu. Seharusnya, dia sebagai pendidik bijak dalam memberikan stigma anak sebagai pelaku kekerasan. Tetapi, seolah-olah dia mencoba menjustifikasi bahwa anak-anak ini adalah pelaku kekerasan,” katanya
Dengan kejadian tersebut, kata Frans, sang Kepala Sekolah belum mengetahui penyebab sehingga anak-anak tersebut melakukan tindak pengeroyokan. Namun, dia langsung memberikan sanksi secara gegabah kepada mereka yang diduga terlibat.  
“Salah satu contohnya, kepala sekolah justru memberi sanksi kepada HJP (16), justru HJP lah sebagai korban dalam kedudukannya,” ujarnya
Frans menjelaskan, HJP saat itu diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Erick. Dan,setelah dilakukan pengembangan ternyata keterlibatan HJP dalam peristiwa itu tidak cukup bukti. Hingga akhirnya Kepala SMAN 3 Jakarta mencabut sanksi skorsing pada 16 Februari 2015 lalu.
“Dia sendiri sangat gegabah di mana memberikan skorsing terhadap siswi yang mendapatkan perlakukan asusila. Akhirnya, malah dia mencabut skors itu sendiri,” tambahnya.
Selain itu, Frans mengatakan, tidak hanya Kepala Sekolah yang dilaporkan ke polisi, tetap, Erick, yang dinyatakan pihak sekolah korban pengeroyokan pun dilaporkan.
Erick dilaporkan dengan tuduhan melakukan perbuatan cabul terhadap anak pasal 82 juncto pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014. Perbuatan itu diduga dilakukan kepada HJP.
Pada 4 Februari 2015 lalu, MTP (45) orang tua HJP, melaporkan Erick. Laporan tersebut bernomor: LP/467/II/2015/PMJ/Dit.Reskrimum, tanggal 4 Februari 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengamat hukum dan politik dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Nikolaus Pira Bunga berpendapat, pemekaran sebuah daerah sama sekali tidak memberikan jaminan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat.
“Pemekaran daerah, justru untuk memberikan ruang bagi para elit politik dan birokrasi untuk membagi-bagi kekuasaan,” kata Nikolaus Pira Bunga di Kupang, Rabu (18/2).
Hal ini terkait wacana pembentukan Provinsi Flores, pemekaran dari NTT dan usulan pemekaran sejumlah daerah baru di provinsi kepulauan itu.
Para politisi di DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) belakangan ini mulai gencar mewacanakan kembali pembentukan Provinsi Flores.
Dilain pihak, Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya bersama tujuh gubernur yang wilayahnya berbasis kepulauan sedang memperjuangkan pula peningkatan status NTT menjadi provinsi kepulauan dalam revisi UU 32 tentang pemerintahan daerah, seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.
Pira Bunga mengatakan, sebaiknya semua pihak ikut terlibat dalam perjuangan untuk menjadikan NTT sebagai provinsi kepulauan.
Alasannya, dengan berstatus provinsi kepulauan, anggaran yang dialokasikan untuk NTT tidak lagi hanya memperhitungkan wilayah daratan tetapi juga luasan wilayah lautan, kata Pira Bunga.
“Kalau kita mau jujur, sebenarnya mereka yang getol memperjuangkan pemekaran daerah karena haus kekuasaan, tetapi mengatasnamakan pendekatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: