Jakarta, Aktual.co —   Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) Haryajid Ramelan menilai wacana merjer dua bank plat merah, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, tidak bisa direalisasikan dalam waktu cepat.

“Kalau bisa ini (merjer) ditahan, melihat kesiapan dari masing-masing, misalnya untuk lima tahun ke depan ke sana mungkin bisa saja. Tapi kalau dalam waktu dekat saya rasa jangan,” ujar Haryajid saat diskusi dengan wartawan di Jakarta, Rabu (18/2).

Menurut Haryajid, melihat kondisi perbankan nasional saat ini, yang diperlukan bukan konsolidasi antar bank melainkan konsolidasi internal dari bank itu sendiri.

Ia menuturkan, benefit yang akan diperoleh baik BNI, Mandiri, atau pemerintah selaku pemilik kedua bank besar tersebut, relatif minim namun justru memiliki potensi biaya yang besar.

“Kalau dibilang mudharat tidak juga, cuma benefitnya (dari merjer) tidak sebesar yang diharapkan,” kata Haryajid.

Haryajid mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan juga Kementerian BUMN, sebaiknya memperhitungkan kembali dengan cermat untung ruginya penggabungan Mandiri-BNI.

“Tolong dikalkulasi lagi, jangan sampai kita menyesal. Kalau sudah terjadi (baru menyesal), maka sayang sekali,” ujar Haryajid.

Haryajid menilai, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), tidak menutup kemungkinan kedua bank tersebut untuk maju dan bersaing dengan bank-bank asing kendati modal yang dimiliki masih relatif kecil dibandingkan modal bank-bank asing.

Baik BNI maupun Mandiri juga sebenarnya dapat berbagi peran dalam melakukan fungsi intermediasi perbankan dengan memiliki fokus bisnis yang berbeda.

Wacana merjer BNI-Mandiri sendiri sejak tahun lalu sudah menjadi pembicaraan hangat di mana dengan merjer tersebut diharapkan bank hasil penggabungan kedua bank BUMN itu dapat bersaing di kawasan ASEAN 2015 dan ABIF 2020.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) membukukan peningkatan laba bersih sekitar 201,3 persen menjadi Rp649,8 miliar untuk tahun buku 2014 dari Rp215,7 miliar pada tahun sebelumnya.

“Kenaikan laba itu didorong oleh peningkatan pendapatan bersih perseroan, khususnya dari kelapa sawit,” kata Direktur Utama Dharma Satya Nusantara Tbk Djojo Boentoro dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (18/2).

Djoko Boentoro mengemukakan bahwa sepanjang tahun 2014, perseroan mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp4,90 triliun atau naik 27,5 persen dibandingkan tahun 2013.

“Harga rata-rata minyak sawit mentah (CPO) pada tahun 2014 mencapai Rp8,27 juta per ton atau mengalami kenaikan 17,4 persen dibandingkan 2013 sebesar Rp7,05 juta per ton. Meskipun demikian, sejak kuartal I IV 2014 lalu harga CPO terus melemah yang berlanjut sampai awal tahun 2015,” paparnya.

Sampai dengan 31 Desember 2014, tercatat total aset perseroan mencapai Rp7,17 triliun atau meningkat 21,2 persen dibandingkan posisi 31 Desember 2013 yang mencapai Rp5,92 triliun. Sedangkan total ekuitas perseroan juga naik 36,6 persen dari Rp1,68 triliun per tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp2,29 triliun per Desember 2014.

Djojo Boentoro juga mengemukakan bahwa sepanjang tahun 2014, perseroan berhasil meningkatkan produksi tandan buah segar (TBS) menjadi 1,38 juta ton atau naik sebesar 10,9 persen dibandingkan produksi TBS tahun 2013 yang hanya sekitar 1,24 juta ton.

Di sisi lain, lanjut dia, produksi CPO juga meningkat 16,4 persen menjadi 390.900 ton dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 335.700 ton. Sedangkan produksi palm oil kernel (PKO) juga meningkatkan 35 persen dari 13.400 ton di tahun 2013 menjadi 18.200 ton. Selama 2014, perseroan masih mampu mempertahankan oil extraction rate (OER) pada level 23,9 persen.

Pada tahun 2014, total lahan perkebunan yang sudah tertanam mencapai 80.066 hektare, terdiri atas lahan tertanam kebun inti mencapai 62.779 hektare dan kebun plasma mencapai 17.287 hektare dengan rata-rata usia tanaman mencapai 6,2 tahun.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan bahwa seluruh transaksi jual-beli berbasis online atau e-commerce tetap dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Perlindungan konsumen masuk di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, meskipun transaksinya melalui e-commerce,” kata Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Widodo, seusai melakukan sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen pada pelaku usaha industri e-commerce, di Jakarta, Rabu (18/2).

Widodo mengatakan, dasar yang dipergunakan untuk melindungi para konsumen tersebut tertuang pada pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, selain itu juga ketentuan terkait Standar Nasional Indonesia (SNI) dan labeling juga diberlakukan.

Dalam pasal 16 tersebut berbunyi para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan. Dan juga dilarang untuk tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi.

“Diawali dari pasal 16, semua lewat pesanan, dan yang diperjanjikan itulah yang kita bidik, sesuai atau tidak dengan yang diperjanjikan dengan konsumen,” kata Widodo.

Menurut Widodo, saat ini Kementerian Perdagangan tengah menyelesaikan regulasi atau aturan turunan dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, di mana salah satu Peraturan Pemerintah akan mengatur tentang e-commerce.

“Nantinya, peraturan pemerintah tersebut akan sinergis dengan undang-undang yang berlaku, salah satunya seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” kata Widodo.

Dengan belum diterbitkannya aturan turunan dari UU Perdagangan tersebut, lanjut Widodo, pihaknya meminta dan mengimbau kepada para konsumen untuk lebih pro-aktif melaporkan manakala terjadi wanprestasi atau tidak terlaksananya suatu perjanjian yang dilakukan pelaku usaha jual-beli online tersebut.

Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagagan Dalam Negeri (Ditjen PDN) tengah menyusun rancangan Peraturan Pemeritah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah yang merupakan regulasi e-commerce ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Salah satu hal yang membuat e-commerce harus segera diregulasi adalah besaran nilai transaksinya, meski nilai transaksi pasar e-commerce masih cukup bervariasi. Berdasarkan riset Vela Asia dan Google, total nilai pasar e-commerce Indonesia pertengahan tahun 2013 hingga Januari 2014 diprediksi mencapai 8 miliar dolar AS atau setara dengan Rp96 triliun.

Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai angka 24 miliar dolar AS atau setara dengan Rp288 triliun.

Dalam UU Perdagangan, diatur perdagangan sistem elektronik dengan ketentuan bahwa setiap orang atau badan usaha yang memperdagangkan barang atau jasa wajib menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar.

E-commerce diatur dalam Bab VIII Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada pasal 65 dan 66. Sementara untuk ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang hingga saat ini masih didorong penyelesaiannya.

UU Perdagangan itu merupakan pengganti peraturan penyelenggaraan perdagangan, Bedfrijfsreglementerings Ordonnantie (BO), yang telah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda sebagai dasar hukum perdagangan Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka