Jakarta, Aktual.co — Baru kali ini dalam sejarah RI pengangkatan Kapolri sekacau balau ini.  Demikian disampaikan oleh politisi senior Fuad Bawazier dalam pesan pendeknya yang diterima redaksi, Rabu (18/2).  “Zaman SBY juga ada konflik KPK-Polri tapi SBY punya kemampuan mengatasinya,” ungkapnya.  
Kata dia, sekarang Jokowi belum menunjukkan kelasnya sebagai presiden. Perintahnya kepada kepolisian juga tidak efektif. 
“Jokowi terlalu banyak minta second opinion kesana kemari tapi karena beliaunya sendiri tidak punya opininya sendiri (first opinion), maka tdk mampu membuat keputusan alias “nanti nanti” melulu. Sampai kapan? Rakyat sudah capai melihatnya,” tukasnya.
“Rasanya sudah saatnya pimpinan TNI perlu datang ke Presiden mengatakan apa yang harus dilakukan agar tdk keburu dijuluki “Mr. Wait and Wait”,” demikian Fuad Bawazier.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyebutkan bahwa kisruh calon Kapolri menyimpan beberapa potensi masalah politik.
“Pertama, misalnya suka tak suka putusan praperadilan mencoret status tersangka BG (Budi Gunawan). Kalau status tersangka dicoret brarti Pak BG bebas,” kata Arsul, di Jakarta, Rabu (18/2).
Bila kemudian presiden tak jadi melantik BG, maka harus dijelaskan ke DPR, mengapa tak jadi dilantik dan mengajukan nama baru calon kapolri, dalam hal ini Komjen Badrodin Haiti.
“Jadi itu pasti menimbulkan masalah,” ujarnya.
Presiden Jokowi harus menjelaskan secara yuridis maupun sosiologis terkait batalnya pencalonan Budi Gunawan selaku Kapolri. Jokowi diharap memberikan keterangan, baik secara langsung maupun melalui menterinya.
“Realitas politik yang ada, baik KMP dan KIH di DPR, meilhat setelah putusan praperadilan berarti secara hukum sudah selesai.” 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dalam menangani konflik KPK-Polri, Presiden Jokowi harus segera menentukan sikap dengan membuat keputusan yang jelas, tegas, tidak normatif atau bersayap lagi.
Demikian disampaikan politisi senior Fuad Bawazier dalam pesan pendeknya yang diterima redaksi, Rabu (18/2). 
“Keadaan yang memanas dan semakin tidak menentu sekarang ini tidak terlepas dari leletnya Presiden membuat keputusan,” ungkapnya. 
Kata dia, “pembiaran” ini telah membuat ketegangan dimasyarakat elit, antar rakyat bawah maupun pasar, dan sorotan luar negeri. 
“Wibawa pemerintah RI khususnya Presiden Jokowi juga melorot,” sergahnya.
Sambung Fuad, yang harus disadari Jkw adalah bhw penundaan keputusan urusan Kapolri-KPK ini tidak memudahkan situasi tapi justru menyulitkan dan merugikan semua pihak. 
“Ongkos sosial politiknya terlalu mahal dan kini justru banyak yang menilai atau meragukan kemampuan Jokowi sebagai Presiden RI,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang