Jakarta, Aktual.co —Menyambut Tahun Baru China 2015, sejumlah desainer muda berbakat memperlihatkan karya-karya desain baju terbaru mereka untuk Imlek 2566.

Salah satunya adalah Desainer Julie S Laiskodat yang pada acara event tersebut memeriahkan Imlek di kawasan Pasific Place, Selasa (18/2) memperlihatkan karya baju terbarunya bersama desainer lainnya untuk menyambut imlek.

Diperagakan oleh enam model dan 12 baju yang dipamerkan, dimana sesi pertama adalah sesi baju untuk wanita karier. Dan, yang kedua adalah sesi baju untuk pergi ke pesta.

Julie S Laiskodat memakai bahan tenun NTT (Nusa Tenggara Timur) langsung dari pengrajin tenun.

“Kebetulan suami saya orang NTT Kupang, dan saya ingin membantu para wanita pengrajin tenun di NTT, membuat tenunnya saja membutuhkan waktu satu hingga empat bulan, jadi saya nggak mau itu sampai punah,” ungkap Julie S Laiskodat sebagai Desainer, kepada Aktual.co, di Pasific Place, Jakarta.

Disamping itu, Julie juga bekerja sama dengan desainer-desainer ternama tanah air seperti Ivan Gunawan, Didit Maulana, Ina Thomas dan juga Adjie Notonegoro, untuk mengangkat tenunan Indonesia yang berasal dari NTT tersebut.

“Untuk Imlek sendiri fashion yang saya ambil itu seperti baju yang saya pakai ini, tipe kerah cheongsam, dan slim ke body dengan bahan tenunan NTT,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnain membenarkan di kantor KPK ada senjata api yang belum berizin. Namun klaim dia senjata itu tidak pernah digunakan melainkan disimpan.
“Kemudian barang inventaris kalau dipakai tentu ada izinnya. Yang tidak dipakai ada disimpan di gudang atau brangkas khusus barang seperti itu,” kata mantan Kajati Jawa Timur itu di Jakarta, Rabu (18/2).
Namun Zul mengaku tak tahu jika kepemilikan senjata itu berujung dipermasalahkan di Bareskrim Mabes Polri. “Saya tidak tahu apa yang dipermasalahkan. Saya tak tahu persis. Tapi senjata memang ada inventaris barang inventaris KPK ada.
Meski begitu, Zul menolak jika harus dilakukan penggeledahan di kantor KPK. Menurutnya, diverifikasi saja cukup. “Menurut saya diverifikasi saja bisa. Ngapain digeledah, wong inventaris negara,” kata Zul.
Dia mengatakan, di antara senjata-senjata itu, ada yang belum mendapatkan izin. Oleh karena itu, senjata itu tidak digunakan.
“Lihat saja mana yang pakai izin tapi seingat saya, saya dapat info ada yang permintaan izin sudah disampaikan tapi tidak diberikan jadi disimpan di brankas,” kata Zul.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisaris Utama PT Bukit Jonggol Asri (BJA), Kwee Cahyadi Kumala (KCK) alias Swie Teng didakwa dengan dua sangkaan, yakni dugaan suap terkait rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor dan upaya merintangi proses penyidikan.
Demikian terangkum dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (18/2). 
Untuk merintangi penyidikan, Jaksa menuturkan, Cahyadi dianggap berusaha menghilangkan barang bukti serta memengaruhi saksi di persidangan. Jaksa menganggap Cahyadi melanggar Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999.
“Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara. Langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yaitu merintangi penyidikan atas nama tersangka F.X Yohan YAP alias Yohan,” tutur Jaksa Surya Nelli.
Salah satu upaya yang dilakukan Cahyadi yakni, memindahkan dokumen dari suatu tempat ke tempat lain dan menyuruh sejumlah orang untuk memberikan keterangan yang tidak benar dihadapan penyidik KPK terkait PT BJA. Dalam upaya mempengaruhi saksi, sejumlah pihak dikumpulkan di beberapa tempat, salah satunya di Hotel Golden Boutique, Jakarta.
“Terkait PT BJA agar tidak dapat disita penyidik KPK,” terang jaksa.
Sedangkan terkait dugaan suap, Cahyadi diduga bersama-sama dengan perwakilan PT BJA Yohan Yap memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait pemberian rekomendasi tukar menukar kawasan hutan. Dalam hal ini, dia diduga menyuap Rachmat Yasin yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bogor.
Suap itu bermula ketika Cahyadi meminta bantuan kepada Bupati Bogor Rachmat Yasin agar rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan yang diajukan PT BJA segera diterbitkan sekitar Januari 2014. Bersama-sama sejumlah pihak termasuk Yohan, Cahyadi kemudian menyuap Yasin Rp 4,5 miliar dari Rp 5 milar yang dijanjikan agar rekomendasi tukar menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektar yang merupakan syarat untuk pemanfaatan lahan 30 ribu hektare Kota Mandiri yang diajukan PT BJA agar segera diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Terdakwa minta bantuan ke Rahmat Yasin supaya rekomndasi diterbitkan,” terang jaksa.
“Yang sebagian dari uang tersebut yakni sejumlah Rp 1.500.000.000 melalui perantarapenerima HM. Zairin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni kepada Rachmat Yasin selaki Bupati Bogor,” ditambahkan jaksa.
Uang dari PT BJA itu diserahkan oleh Robin Zulkarnaen kepada Yasin melalui Yohan secara bertahap mulai Februari hingga Mei 2014. Pada 6 Februari, Yohan memberikan uang Rp 1 miliar di rumah Yasin.
“Uang tersebut diserahkan oleh F.X Yohan YAP kepada Rachmat Yasin di ruang tamu rumah tersebut,” ujar jaksa.
Kemudian Maret 2014, Robin memberi tahu Yohan bahwa Yasin meminta Rp 2 miliar lagi. Setelah itu Yohan mendatangi rumah dinas Yasin

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengingatkan kepada pihak-pihak terkait agar jangan sampai mengganggu stabilitas nasional. Meski riak-riak pertikaian sudah mulai terlihat dalam kisruh KPK-Polri.
“Untuk saat ini TNI belum mau terlibat,” ucapnya di Mabes TNI Cilangkap, Rabu (18/2).
Moeldoko menegaskan akan langsung turun tangan jika negara sudah terancam.
“TNI tidak mau melibatkan diri dan terlibat yang itu tidak masuk domain TNI. Kalau masih konteks hukum dan politik silahkan ditangani. Kalau sudah mengganggu stabilitas ya TNI perlu turun tangan ya kita akan turun,” tutupnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 terkait aturan penanganan konflik sosial.
Dalam laman Sekretariat Kabinet yang diunggah Kamis, disebutkan PP itu merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
PP di antaranya mengatur keterlibatan TNI dalam penanganan konflik sosial. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI untuk penghentian konflik dilaksanakan setelah adanya penetapan status keadaan konflik oleh pemerintah daerah atau pemerintah.
Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dilakukan untuk menghentikan kekerasan fisik, melaksanakan pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu.
Selain itu, melaksanakan upaya pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu, melaksanakan upaya pelarangan orang untuk memasuki kawasan konflik atau keluar dari kawasan konflik untuk sementara waktu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait kasus penerimaan hadiah pelakasanaan proyek PT DGI dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pembelian saham PT Garuda dengan tersangka Muhammad Nazarudin (MNZ).
“Iya ada tujuh saksi yang hari ini diperiksa untuk tersangka MNZ,” ungkap Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di KPK, Rabu (18/2).
Adapun para saksi yang diperiksa yakni  Soebiantoro (notaris), Arifin Ahmad (swasta), Farida (pensiunan jaksa), Herlina Pakpahan (Notaris/PPAT), Asep Aan Priyandi (swasta), Gusti Yudi Rachman (swasta) serta Martiana Dewanti
Seperti diketahui, mantan Bendahara Partai Demokrat (PD) terpidana kasus pembangunan wisma atlet Hambalang diduga telah melakukan pencucian uang karena membeli saham PT Garuda Indonesia. 
Uang untuk membeli saham tersebut didapat dari PT DGI yang menyuap MNZ supaya dimenangkan dalam tender pembangunan Wisma Atlet Sea Games 2011.
Pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia itu dilakukan oleh lima perusahaan yang merupakan anak perusahaan Grup Permai. Rincian saham itu terdiri dari Rp 300 miliar untuk 400 juta lembar saham dan fee Rp 850 juta untuk Mandiri Sekuritas.
Pembayaran dilakukan dalam empat tahap, yakni tunai, melalui real time gross settlement (RTGS), dan transfer sebanyak dua kali.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu