Jakarta, Aktual.co — Politisi Senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus segera bersikap untuk menyelesaikan persoalan Komjen pol Budi Gunawan.
Hal itu menyusul putusan praperadilan yang memenangkan permohonan Budi Gunawan terkait penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Secara hukum proses praperadilan itu ditunggu bersama-sama, maka sekarang bola itu ada ditangan presiden. Sepenuhnya presiden harus segera mengambil sikap, sebab kalau terlalu lama dibiarkan, maka yang rugi kita (masyarakat Indonesia),” kata Pramono, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (17/2).
“Maka harus ada sikap resmi presiden untuk menentukan hal tersebut. Kalau DPR keputusannya sudah jelas,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pramono menyebut, jika soal rasa keraguan soal jadi tidaknya Budi Gunawan dilantik menjadi Kapolri, hanya presiden yang mengetahui.
“Saya tidak tahu, hanya presiden yang tau, saya tidak ingin berandai-andai pada hal tersebut,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan jika pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 tetap akan dilakukan oleh komisi pemilihan umum daerah (KPUD), dengan KPU Pusat sebagai kordinator.
“Saya kira pelaksana adalah KPUD, KPU hanya mengkoordinir. Ini kan hanya masalah teknis saja,” kata Tjahjo kepada wartawan usai menghadiri rapat sidang paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (17/2).
Diakui, dalam revisi UU Pilkada serentak ini banyak perubahan mengenai persoalan wakil kepala daerah, ambang batas, lalu soal keluarga tidak boleh mencalonkan untuk membuka ruang yang lebih demokratis.
Tjahjo menambahkan, untuk sementara proses peradilan sengeketa Pilkada saat ini dipegang Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara soal peradilan khusus untuk pilkada serentak nasional pada 2027 nanti, dirinya akan berkonsultasi dengan MK maupun Mahkamah Agung (MA).
“Sekarang kan masa transisi, nanti tergantung kesepakatan anggota DPR. Karena sekarang kan MA menolak.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Panitia Kerja Keselamatan, Keamanan dan kualitas penerbangan Komisi V DPR mempertanyakan sertifikasi dan otoritas bandara ke pihak Angkasa Pura II. 
Anggota Panja Abdul hakim menghimbau Angkasa pura II lakukan pembenahan dan meminta data bandara yang tersertifikasi.
“Dalam UU No 1 tahun 2009 tentang penerbangan, harap melakukan pembanahan dan perbaikan, karena penerbangan menjadi perhatian dunia, bandara bukan sekedar tempat naik turunnya pesawat, disitu ada otoritas menyangkut kamanan,” ujar Abdul hakim saat kunker di Angkasa Pura II, Tangerang, Selasa (17/2).
Hakim meminta Angkasa Pura II memberi data bandara mana saja yang tersertifikasi. “kita ingin mengubah pendapat bandara kita buruk, mana yang kurang harus di benahi, tentu kita tembuskan  ke revisi uu penerbangan, sistem harus terlisensi, sehingga ada sertifikasi dan memberikan kenyamanan pada kita karena SDM dan sistem telah memberikan jaminan kepada playanan serta keselamatan,” katanya
Sementara itu, pihak Angkasa Pura II mengatakan dari 13 bandara sudah ada 12 yang telah tersertifikasi, satu masih dalam proses yaitu bandara Silangit. 

Artikel ini ditulis oleh: